Post Views: 70 Doktor, Ir Agus Irianto Sumule saat membawakan materi di FGD yang dihelat Polda Papua Barat, di Swiss Bellhotel Manokwari Selasa (27/9/2022).... 68.000 Anak di Papua Barat Tidak Sekolah, Dana Pendidikan Tahun 2022 Rp1,2 Triliun

Doktor, Ir Agus Irianto Sumule saat membawakan materi di FGD yang dihelat Polda Papua Barat, di Swiss Bellhotel Manokwari Selasa (27/9/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Dosen Universitas Papua Barat Doktor, Ir Agus Irianto Sumule mengatakan, anak yang tidak sekolah di Provinsi Papua Barat mencapai 68.000 orang.

Itu disampaikan Agus pada Focus Group Discussion (FGD) dengan judul Pembinaan Anak Putus Sekolah Dan Perlu Perhatian Lainnya Untuk Menjadi Generasi Muda Yang Sehat Dan Cerdas di Provinsi Papua Barat, yang digelar Polda Papua Barat, di SwissBelhotel Manokwari, Papua Barat, Selasa (27/9/2022).

‘’Kalau kita katakan berhasil membangun apabila Sumber Daya Manusia (SDM)  berhasil, bahkan kalau kita balik,  kita bilang, kalau anak yang tidak bersekolah itu banyak, guru yang bermutu itu terbatas jumlahnya, dan banyak penduduk dewasa yang punya rata-rata lama sekolah rendah itu sebenarnya kita tidak berhasil membangun, harus berani bicara seperti itu,’’ tegas Agus.

Menurut Dosen senior Universitas Papua ini bahwa, pendidikan adalah hak asasi manusia (HAM) itu bagian dari deklarasi universal hak asasi manusia, jadi siapapun di negara Indonesia harus punya akses memadai tentang pendidikan.

‘’Khusus mengenai otonomi khusus (Otsus) Papua Barat setiap penduduk Provinsi Papua Barat berhak memperoleh pendidikan bermutu sampai tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Sekolah menengah itu berarti SMA dan SMK,’’ ujar Agus mengingatakan.

Menurutunya, angka partisipasi yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS berdasarkan kelompok usia, anak-anak berapa persen yang bersekolah, berapa persen yang tidak bersekolah pada kelompok itu dan hasilnya seperti berikut ini:

‘’Di wilayah adat Domberai jumlah yang tidak bersekolah untuk SD ada 21.321 orang, jadi ini bisa drop out (DO), bisa juga mereka ini tidak pernah bersekolah,  totalnya kita di wilayah Domberai mulai dari Teluk Wondama sampai di kota Sorong itu ada 57.000 lebih orang, kalau di wilayah Bomberai Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni itu ada sekitar  14.504 orang, kalau bicara SD 5.068,’’ rinci Sumule.

Totalnya sekitar 500.000 anak usia sekolah di seluruh tanah Papua tidak sekolah, itu angka tidak main-main 500.000 ini. Jadi Papua Barat sekitar 68.000 orang jauh lebih banyak provinsi Papua.

‘’Itu kita bicara tentang anak-anak, bagaimana mereka dimasukkan dalam penduduk usia dewasa, jadi BPS itu menggunakan rata-rata lama sekolah (RLS) perhitungannya, orang dewasa 25 tahun keatas, mereka yang sudah siap bekerja bagaimana mereka punya keadaan pendidikan,’’ tegas Sumule.

Kata Agus, di Papua Barat ini ada dua (2) kabupaten yang dia punya rata-rata lama sekolah itu sekitar 5, artinya penduduk dewasa di atas 25 tahun itu rata-rata pendidikannya hanya di kelas 5 yaitu Kabupaten Tambrauw dan kabupaten Pegununga Arfak.

Kemudian lulus SD tapi tidak lulus SMP,  Manokwari Selatan dan seterusnya, kemudian yang lulus SMP tidak lulus SMA yaitu di Kota Sorong, dan mohon maaf itu berarti bahwa lebih banyak masyarakat pendatang.

‘’Kalau kita punya keadaan seperti ini implikasinya sederhana, misalnya jika ada rencana mau buka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sorong, kita sudah bisa tahu siapa yang nanti akan bekerja di situ, karena tidak mungkin orang dengan pendidikan orang lulus SD tidak tamat SMP diterima jadi direktur, itu tidak mungkin,’’ urainya

‘’Saya kerja di kampus punya kesempatan dan keistimewaan luar biasa bisa mendapat pendidikan S3. Tetapi pada saat yang sama kami tidak boleh lupa, bahwa ada banyak duduk dewasa yang tidak bersekolah dengan baik,’’ sambung Agus Sumule.

SOAL KEKURANGAN GURU:

Lanjut Agus, soal guru sesuai data neraca pendidikan daerah yang diterbitkan kemerntria pendidikan dan kebudayaan total kebutuhan guru untuk Papua Barat 5.507 guru. Untuk SD 2013 guru.

Menurut Dia, di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  106 turunan dari undang-undang nomor 2 tahun 2021 memberikan ruang yang besar, bahkan dana untuk keperluan berbagai macam pendidikan termasuk pendidikan non-formal.

‘’Total anggaran yang tersedia untuk pendidikan tahun 2022 Rp1,2 triliun buat Papua Barat, tahun depan pasti dia naik karena alokasinya berasal dari dua sumber, sumber pertama  30% dari 1,25% dana Otsus itu dibagi 2 ada 1% ada 1, 25% yang 1,25 itu untuk pendidikan ditambah dengan di Papua Barat ini yang namanya Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas),’’ jelas Agus.

Dari Kiri: Agus Sumule, Kapolda Papua Barat, Staf Ahli Pemda Papua Barat, Kaposhali Kodam XVIII Kasuari, dan Kepala BNN Papua Barat pada FGD yang dihelat Polda Papua Barat, di Swiss Bellhotel Manokwari Selasa (27/9/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.

‘’Itu sebabnya di Papua Barat yang hanya 13 kabupaten kota punya dana pendidikan tahun 2022 , Rp1, 2 triliun, sementara di Papua hanya 900 miliar, karena di Papua tidak ada DBH Migas,’’ sambungnya.

Kata Ia bahwa harus nerhati hati, karena nanti waktu pemekaran ada provinsi-provinsi yang juga tidak punya DBH Migas, dan pasti punya penghasilan menurun itu perlu diantisipasi.

‘’Jadi ini ada Rp1,2 triliun, kita tentu berharap dengan dana yang ada ini mudah-mudahan akan terjadi perubahan,’’ harap Agus.

Ia mengarasi bahwa untuk diingat bahwa, dana Rp1,2 triliun itu tidak semua langsung ke provinsi, sekarang Menteri Keuangan langsung mentransfer ke kabupaten dan kota.

‘’Bapak ibu bisa lihat untuk Kabupaten Teluk Bintuni tahun ini (2022) ada Rp142 Miliar untuk pendidikan, menariknya Kabupaten Teluk Bintuni adalah satu di antara 10 kabupaten di seluruh tanah Papua yang oleh Wapres sebagai dengan kemiskinan ekstrim,’’ ujar Agus.

‘’Kemiskinan ekstrem itu yang teori mengenai kemiskinan adalah salah satu penyebabnya pendidikan yang rendah. Mudah-mudahan Bupati Bintuni punya uang Rp142 miliar di 2022 ini Ia fokus menangani pendidikan,’’ pesan Agus.

Kata dia bahwa pelajaran yang bisa dipetik, bahwa  kita punya penduduk usia sekolah di Provinsi Papua Barat 7 sampai 24 tahun itu kira-kira 21, 28% tidak bersekolah.

‘’Menurut saya ini potensi besar, kalau tidak diberikan sekolah, mereka akan bermasalah ke depan dan mohon maaf kita bisa katakan itu bukan salah mereka, harusnya kepada mereka kita kasih kesempatan untuk bersekolah,’’ pinta Agus.

Lanjut Agus, bahwa harus ada upaya sungguh-sungguh melalui pendidikan non-formal, melalui pendidikan penyetaraan yang namanya paket a b dan c itu harus dijalankan karena undang-undang Otsus bilang seluruh penduduk di tanah Papua itu punya pendidikan minimum harus SMA atau SMK.

‘’Mana mereka yang tidak sempat selesai SMA – SMK harus dibuka, harus ada paket C didorong supaya mereka ikut dana bukan jadi masalah, tidak ada cari lain kecuali kita bergandeng tangan, hanya pada pemerintah tidak mungkin,’’ pesan Sumule.(tam)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!