Delegasi Partai Lokal Papua Bersatu (Parlok PB) temui Pansus DPD RI Selasa, 5 November 2019 di ruang Komisi 1 Senator Papua Barat. FOTO: istimewa/hw/papuadalamberita.com.... Delegasi Parlok Papua Bersatu Temui Pansus Papua DPD RI

Delegasi Partai Lokal Papua Bersatu (Parlok PB) temui Pansus DPD RI Selasa, 5 November 2019 di ruang Komisi 1 Senator Papua Barat. FOTO: istimewa/hw/papuadalamberita.com.

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Delegasi Partai Lokal Papua Bersatu (Parlok PB) temui Pansus Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pansus DPD RI) pada Selasa, 5 November 2019 di ruang Komisi 1 Senator Papua Barat, untuk menyampaikan aspirasi pengurus Parlok Papua Bersatu itu ke Komite 1 DPD RI dipimpin ketua Kris D J Fonataba, S.Sos dan Sekertaris Ev Darius Nawipa, S.Sos.M dan pengusur.

Kedatangan tim delegasi Parlok Papua Bersatu diterima Ketua Pansus DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.hum.

“Pansus Papua DPD RI telah menerima delagasi Parlok Papua Bersatu dan pada prinsipnya sebagai upaya partisipasi politik lokal di tanah Papua dan dalam rangka rekrutmen politik Pemilihan Legislatif, maka Parlok dapat perberan aktif sebagai amanat undang-undang otonomi khusus” ungkap ketua Pansus DPD RI, Filep Wamafma, Selasa (5/11) dalam siaran persnya yang diterima papuadalamberita.com, Rabu (6/11/2019).

Menurut Wamafma, persoalan sampai sekarang belum ada keinginan dan multi tafsir terhadap Parlok Papua Bersatu, padahal Parlok telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Papua, namun tak diterima sebagai peserta Pileg.

Dengan demikian delegasi Parlok ini melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan pada 9 September 2019 lalu merupakan sidang pendahuluan di MK. Dengan demikian pada prinsipnya apa yang diperjuangkan oleh pengurus Parlok adalah perjuangan yang sangat penting mengingat pada kenyataan saat ini presentasi politik ditingkal lokal orang Asli Papua dibeberapa kabupaten Minoritas.

Oleh sebab itu, pembentukan partai lokal sangat penting untuk mengayomi hak-hak politik Orang Asli Papua.

Wamafma menjelaskan bahwa pansus telah menerima dan akan dibahas lebih lanjut.  “SKita berharap pemerintah pusat harus memberikan suatu ketegasan hukum dan niat baik politik terhadap aspirasi masyarakat Papua dalam memperjuangkan dengan terhormat asprasi implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kita juga berharap MK dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” tambah Wamafma.(tam)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *