Koordinator Honorer 512, Yan Zeth Kambu menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor SIP, Jumat (29/1/2021) di Gedung DPR Papua Barat, Arfai... Honorer 512 Papau Barat Tolak Diakomodir ke PPPK, Minta DPR Perjuangkan Jadi PNS

Koordinator Honorer 512, Yan Zeth Kambu menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor SIP, Jumat (29/1/2021) di Gedung DPR Papua Barat, Arfai Manokwari. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Sebanyak 512 honorer formasi 2018 menolak diakomodiri menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Barat. Mereka ada yang telah mengabdi di pemerintahan 15 tahun hinggat 17 tahun menolak dengan keras, mereka berharap pemerintah mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sikap penolakan itu disampaikan di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Jumat 29/1/2021) dan diterima Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor SIP didampingi PLT Sekretaris Dewan DPR Papua Barat, Jasat Kadarusman.

‘‘Ada yang umurnya 40 tahun dan 50 tahun dan telah mengabdi di daerah selama 17 tahun, ada yang 20 tahun tidak diangkat,  yang baru masuk diangkat,  ini ada apa? Oleh sebab itu kami minta ada tuju atau atau enam enam orang perwakilan masuk (bersama Ketua DPR Papua Barat, red) untuk bicara lebih lanjut. Secara lembaga menyurat ke BKN dan BKD segera melakukan hearing dengan Komis Satu DPR  Papua Barat,’’ ujar Ketua Forum P3K 512, Edison Kambu saat mengelar aksi.

Senada dengan dengan Edison Kambu, Koordinator lapangan 512, Yan Zeth K dihadapan Ketua DPRD Papua Barat menyebutkan, ketika dalam perjalanan proses pengangkatan sudah ada yang honor hingga 20 tahun di provinsi ini.

‘’Kami yang merasakan suka duka, siang malam,  panas-hujan,  kami selalu ada di kantor, bahkan honorer ini juga mengerjakan apa yang dikerjakan PNS di OPD-OPD yang ada, namun pada akhirnya seperti kami dibuang begitu saja,’’ sebut Yan dalam orasinya.

Ia mengatakan, informasi diperoleh di BKN data honorer 512 tidak tercatat,  yang diangkat yang tidak pernah honor.

‘’Sehingga kami selaku manusia tentu kecewa, karena kami yang merasakan suka-duka, orang yang tidak pernah merasakan, tidak pernah datang di kantor batang hidupnya, terima SK, pegang NIP,’’ ujarnya.

Hal itu yang menjadi dasar sehingga 512 honorer datang ke DPR dengan berharap menerima dan membantu kami dalam proses ini.

‘’Sampai sejauh ini kami tidak mendapat nomor NIP, dan proses kepegawaian kami tidak jelas, proses gaji kami P3K ini diinput di keuangan ditolak,  karena database kami di BKN dan BKD tidak tercover. Untuk itu hal ini kami anggap sebagai penipuan,  ini yang menjadi latar belakang sehingga kami bisa datang ke depan bapak untuk membantu kami,’’ pintahnya.

Kata dia, maksud dan tujuan P3K hanya satu, yaitu  menolak diakomodiri ke P3K, dan berharap diangkat jadi PNS di formasi 2019.

Lanjutnya bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua  Barat pada dasarnya memberikan kewenangan lebih luas bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan yang lebih luas berarti memberikan tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar.

Honorer 512 mendatanggi Gedung DPR Papua Barat menyampaikan aspirasinya menolak diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pemda Provinsi Papua Barat, minta DPR perjuangkan menjadi PNS, Jumat (29/1/2021) PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

Kehadiran Provinsi Papua Barat ini juga menjawab persoalan yang terjadi selama ini,  salah satunya pengangkatan penyelesaian honor di lingkungan Provinsi Papua Barat. Secara khusus kepegawaian yang diatur pada Bab 5 pasal 27 undang-undang nomor 21, tentang otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat,’’ kata Yan.

‘’Pengangkatan pegawai negeri sipil daerah menjadi hak dari pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk itu kami honorer 512 bagian dari honorere 1.283 meminta keadilan untuk mengangkat dan akomodir kami menjadi PNS,’’ tegasnya.

Ia menrincikan bahwa sdapun menjadi pertimbangannya, adalah, masa pengabdian di Provinsi Papua Barat yang mencapai 10 tahun tertuang dalam Perda Provinsi Papua Barat Nomor 18 tahun 2013 bab tiga pasal empat.

‘’Hasil pertemuan Gubernur Papua Barat tanggal 6 Juni 2016 di Istana Merdeka agar segera Provinsi Papua Barat menyelesaikan 1.283 honorer untuk diangkat menjadi PNS. Pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Juni tahun 2016 terkait pengangkatan 1.283 honorer Provinsi Papua Barat menjadi pegawai negeri sipil. Perda Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil daerah provinsi Papua Barat yang tertuang dalam bab 3 pasal 5 ayat 2,’’ kata dia.

‘’Dalam kesempatan ini juga kami menolak untuk diakomodir pada seleksi penerimaan P3K untuk pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dikarenakan karena aspirasi honorer Papua Barat 1.283 telah dilakukan sejak tahun 2010 sebelum peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan,’’ ujarnya.

Masa kerja sebagai P3K tidak diberlakukan dikontrak per tahun sesuai undang-undang P3K. Jika instansi masih membutuhkan P3K maka kontrak dapat diperpanjang setahun lagi, penerimaan P3K lebih difokuskan kepada guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

Usai orasi Yan menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPR Papua Barat, yang dilanjutkan dengan pertemuan tujuan orang perwakilan honorer 512 bersama ketua.

Ketua DPR mengatakan menerima aspirasinya dan dalam waktu dekat akan ditindak lanjuntkan, karena ini menyangkut masa depan putra-putri asli Papua.(tam)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *