Ketua DPRD Fakfak, Siti Rahma Hegemur, ST Selaku Penanggungjawab Pansus Pilkada DPRD Fakfak (Kanan) dan Wakil Ketua Pansus Pilkada DPRD Fakfak, Marcellus Rahamitu, S.Pt.... Pansus Pilkada DPRD Fakfak Kecewa, Bawaslu Mangkir Dari Panggilan  

Ketua DPRD Fakfak, Siti Rahma Hegemur, ST Selaku Penanggungjawab Pansus Pilkada DPRD Fakfak (Kanan) dan Wakil Ketua Pansus Pilkada DPRD Fakfak, Marcellus Rahamitu, S.Pt. Saat Memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Sidang Utama DPRD Fakfak Untuk Mengungkap Persoalan Belum Dibayarkannya Hak – Hak Panwas 17 Distrik di Fakfak Yang Tanpa Dihadiri Sekertaris Bawaslu Fakfak dan Komisoner Bawaslu Fakfak. Jumat 8 Januari 2021. FOTO : RICO LET’s./papuadalamberita.com.

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Pansus Pilkada DPRD Fakfak, Jumat siang (8/1/2020) sekitar kurang lebih jam 15:00 WIT akhirnya memenuhi janjinya dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bawaslu Kabupaten Fakfak terkait dengan persoalan tunggakan pembayaran hak – hak Panwas 17 Distrik sebesar kurang lebih Rp.1.075.695.000,00-.

Namun sayangnya RDP yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Fakfak yang dipimpin langsung Ketua DPRD Fakfak, Siti Rahma Hegemur, ST sebagai penanggungjawab Pansus Pilkada DPRD Fakfak  dengan didampingi Wakil Ketua Pansus Pilkada Marcellus Rahamitu, S.Pt, dan hadir pula anggota Pansus Pilkada DPRD Fakfak, Muhamad Amin Samay, S.AP, Yoan Clarce Yotlely dan Amir Rumbouw, ST,  merasa kecewa dengan jalannya RDP  yang tidak dihadiri Sekertaris Bawaslu maupun Komisioner Bawaslu Fakfak.

Dalam agenda rapat dengar pendapat yang berlangsung beberapa menit itu, Bawaslu Fakfak hanya mengutus satu orang stafnya yang datang membawakan surat pemberitahuan alasan ketidak hadiran Bawaslu dalam rapat penting tersebut.

Atas mangkirnya Bawaslu dalam RDP tersebut membuat, rapat penting yang bertujuan mendengarkan pendapat Bawaslu terkait dengan belumnya pembayaran hak – hak Panwas 17 Distrik sebesar Rp.1.075.695.000,00-. Harus ditutup tanpa ada hasil yang diperoleh.

Dalam surat Bawaslu Kabupaten Fakfak nomor : 273/PB-01/KETUA/PM.00.02/1/2021 perihal konfirmasi ketidakhadiran undangan DPRD Kabupaten Fakfak yang ditujukan kepada Ketua DPRD Fakfak, dari tiga poin isi surat tersebut, dimana pada poin 2 Bawaslu beralasan bahwa Bawaslu tidak dapat menghadiri undang dengan alasan saat ini ketua, Anggota dan Sekertaris Bawaslu sedang berada di luar Daerah Kabupaten Fakfak dalam rangka persiapan penyusunan laporan keterangan Bawaslu Fakfak sehubungan dengan permohonan PHP Kada Kabupaten Fakfak di Mahkamah Konstitusi.

Dan pada poin 3 surat tersebut menyebutkan bahwa adapun Bawaslu Kabupaten Fakfak akan memenuhi undangan dimaksud apabila seluruh tugas – tugas penyusunan keterangan Bawaslu Fakfak telah dilaksanakan.

Suasana Ruang Sidang Utama DPRD Fakfak Saat RDP Pansus Pilkada Dewan Tanpa Dihadiri Sekertaris Bawaslu dan Komisioner Bawaslu Fakfak. Jumat 8 Januari 2021. FOTO : RICO LET’s./papuadalamberita.com.

Menanggapi ketidakhadiran Bawaslu Fakfak dalam RDP tersebut Wakil Ketua Pansus DPRD Fakfak, Kaka Acel sapaan akrab Marcellus Rahamitu, S.Pt, menyayangkan ketidakhadiran Bawaslu Fakfak di gedung DPRD Fakfak untukn agenda RDP terkait persoalan belum dibayarnya hak – hak Panwas 17 Distrik sebesar  Rp.1.075.695.000,00-.

“Pansus Pilkada DPRD Fakfak cukup kecewa dan merasa dilecehkan karena tidak satupun pihak Bawaslu Fakfak yang hadir untuk memberikan keterangan terkait persoalan belum dibayarkan homor bulan Desember 2020 untuk Panwas 17 Distrik sebesar  Rp.467.570.000,00- termasuk biaya belanja penunjang operasional Panwas Distrik untuk 3 bulan (Oktober – Desember 2020) sebesar Rp.627.275.000,00-,”, tutur Kaka Acel usai RDP yang berlangsung singkat di gedung sidang utama DPRD Fakfak.

Karena mangkirnya Bawaslu Fakfak dalam agenda RDP, maka menurut Marcellus Rahamitu, Pansus Pilkada DPRD Fakfak akan mengagendakan kembali jadwa RDP dengan Bawaslu Fakfak dalam waktu dekat guna mengungkapkan kembali alasan Bawaslu hingga saat ini belum menyelesaikan hak – hak Panwas 17 Distrik di Fakfak.

Lanjut Marcel kepada papuadalamberita.com. melalui kontak telphone lewat fitur WhatsAap, dari hasil kordinasi dengan pihak DPPKAD Fakfak didapati informasi bahwa seluruh dana penyelenggaran Pengawasan Pilkada 2020 sebesar Rp.15 Miliar telah dicairkan Bawaslu Fakfak bahkan sebelumnya pada tahun 2019 Bawaslu Fakfak juga telah mencairkan dana sebesar Rp.750 juta

“Saya baru saja kontak dengan pihak DPPKAD Fakfak dan didapati informasi kalau dana untuk Bawaslu Fakfak sudah dicairkan pada tahun 2019 sebesar Rp.750 juta dan pada tahun 2020 juga telah dicairkan sebesar Rp.15 Miliar sehingga pos dana hibah untuk Bawaslu Fakfak sudah dicairkan seluruhnya”, tutup Wakil Ketua Pansus Pilkada DPRD Fakfak, Marcellus Rahamitu.(RL 07)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *