Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara PADA 12 Mei 2022, Pj Gubernur langsung melaksanakan berbagai program guna mewujudkan agenda pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Papua Barat yang sejahtera berdasarkan perekonomian Wilayah secara Eknomi dan Sosial sebagaimana tertuang didalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
Baca juga: Bagian (2) Refleksi Akhir Tahun Penjabat Gubernur Papua Barat Tahun 2022
Selaian berpedoman pada RPD 2023-2026, dalam implentasinya mengacu pula pada arahan Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri yang kemudian dijadikan sebagai arah kebijakan Pj Gubenur Papua Barat Komjen Pol. (purn) Drs. Paulus Waterpauw, MSi, yaitu: Menjaga Stabilitas Politik, Pemerintahan dan Keamanan Wilayah, Penanganan Pandemi Covid 19, pemulihan ekonomi dengan dengan melibatkan swasta.
Peningkatan pendidikan , infratruktur, kesehatan dan stunting, Sosialisasi pentingnya UU Otonomi Khusus No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Peraturan Turunannya, dan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Berdasarkan arahan presiden dan bapak menteri dalam negeri, telah dilakukan upayaupaya dalam bentuk Kebijakan, Program dan Kegiatan Strategis yang telah berhasil dicapai oleh Penjabat Gubernur Papua Barat periode 12 Mei 2022 hingga 31 Desember 2022 sebagai berikut;
Menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan wilayah upaya untuk menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan wilayah Papua Barat yang telah dilakukan diantaranya, stabilitas politik, membangun komunikasi yang baik dan intensif dengan pemerintah pusat dan berbagai stakeholder baik DPRPB, MRPB, TNI, POLRI, pemerintah kabupaten/ kota (para bupati/ walikota) serta para tokoh adat, tokah agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan komunitas paguyuban nusantara, maupun pimpinan lembaga-lembaga keagamaan.
Mempublikasikan arahan presiden melalui menteri dalam negeri melalui program dialog “Gubernur Menyapa” melalui LPP RRI Manokwari sebagai bentuk penyebarluasan informasi dan membangun kedekatan dengan berbagai lapisan masyarakat.
Untuk mendukung Agenda Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan anggaran Dana Hibah pada APBD Perubahan untuk mendukung tugastugas kesekretariatan, dan Melakukan Rapat Koordinasi Bersama Pimpinan KPU Provinsi Papua Barat.
Menetapkan Perdasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat untuk sekarang ini prosesnya telah dilakukan sosialiasi sampai dengan tingkat Distrik.
Pemerintahan meningkatkan kinerja OPD dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua Barat Baik itu serapan anggaran, percepatan penetapan Perdasus, percepatan penanganan stunting, percepatan vaksinasi Covid, pencegahan korupsi, pelayanan prima pada publik dan lain sebagainya untuk mendapatkan opini positif dari pemerintah pusat dan masyarakat Papua Bapat.
Blusukan belanja masalah dengan melihat langsung kondisi dan keinginan masyarakat Papua Barat guna mencari sulusi agar dapat disentuh dengan program pemerintah.
Meningkatkan kinerja Penyelenggara Pemerintahan dengan membentuk tim percepatan akselerasi pembangunan yang bersinergi lintas institusi baik di Provinsi maupun di 13 Kabupaten/ Kota
Adapun tim percepatan yang dibentuk yaitu : Tim percepatan regulasi provinsi Papua Barat berhasil menyelesaikan 21 Raperdasi dan Raperdasus (turunan dari UU Otsus 2021 dan PP 106 dan PP 107) dalam waktu yang singkat (21 hari). (bersambung ke bagian 2)
