PAPUADALAMBERITA.COM, Manokwari – Bupati Manokwari, Drs Demas Paulus Mandacan membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manokwari 2019, yang di hadiri Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Sekda Manokwari, Pimpinan SKPD Kabupaten Manokwari di Manokwari, Senin (18/02/2019).
Dalam sambutannya, bupati menyambut baik pelaksanaan Rakor TPID untuk merumuskan rencana Kabupaten Manokwari tahun 2019 dengan tujuan untuk menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Manokwari terutama pada komoditas yang sangat rentan.
‘’Karena itu, pada kesempatan ini melalui beberapa narasumber yang ada terutama dari BPS dan Bank Indonesia dapat menunjukkan perkembangan inflasi Kabupaten Manokwari Tahun 2018 maupun perkembangan inflasi daerah memasuki triwulan pertama tahun 2019,’’ kata bupati.
‘’Bagaimana menurunkan laju inflasi sebagaimana kita ketahui bahwa kunci dari perekonomian perkembangan inflasi pertumbuhan ekonomi dan bagaimana menekan Inflasi lebih rendah dan stabil adalah pertanyaan yang perlu dijawab bersama,’’ ujar bupati.
Sebagaimana laporan dari TPID, bahwa ada 10 komoditas tertinggi penyumbang inflasi daerah diantaranya pada komoditas perikanan dan secara administrative pada tarif angkutan pesawat.
‘’Kita berharap dapat menurunkan Inflasi yang bersifat
struktural dan bersifat sementara, sehingga perlu dibuat beberapa rekomendas prioritas
yang selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebiakan pengendalian
inflas pada tahun 2019,’’ terang Demas Paulus Mandacan.
Ia mengatakan, dalam upaya menjaga stabilitas inflasi 2018 beberapa perangkat daerah diantaranya kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan, pengembangan budidaya tanaman agribisnis, pengembangan usaha ayam petelur, monitoring sembilan bahan pokok.
‘’Pada tahun Kegiatan telah dilakukan pasar murah serta kegiatan pengembangan infrastruktur yang secara tidak langsung dapat mengurai peningkatan harga komoditas tertentu, namun masih terdapat banyak hal yang perlu dbenahi dalam menekan inflasi daerah baik yang sifatnya administrative pada bidang perhubungan laut dan bidang perhubungan udara, maupun kebutuhan yang secara struktural dapat menciptakan efisiensi,’’ urai Demas.
Demas mengingatkan, bahwa terdapat beberapa komoditas penyumbang inflasi reguler daerah. Akan tetapi pemerintah daerah mengalami hambatan dalam menanganinya, karena dihadapkan keterbatasan kewenangan, seperti pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sanggeng dan pengelolaan balai benih bersama.(tam)
