Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw,M.T (tengah) Wakil Bupati, Matret Kokop,S.H (Kanan) dan Dr Alimudin Baedu,M.M (kiri) saat menyampaikan materi dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2021 di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati Teluk Bintuni, Senin (4/5/2020). FOTO : Humas Setda Teluk Bintuni/papuadalamberita.com.
PAPUADALAMBERITA.COM. BINTUNI- Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mulai melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum organsasi perangkat daerah (Forum OPD) di Pusatkana, Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Bintuni, Senin (4/5/2020).
Musrenbang dan Forum OPD yang diikuti Bupati dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui video conference ini untuk membahas rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2021.
Saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2021, Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw,M.T mengatakan bahwa, organisasi perangkat daerah harus pahami benar tugas pokok sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendagri nomor : 90 tahun 2019 tentang klarifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur.
Harus dipahami juga tentang arah kebijakan pembanguna daerah, agenda pembangunan dan prioritas pembangunan serta targer makro yang harus dicapai setiap tahun. Ditegaskan Bupati Kasihiw bahwa 2021 adalah tahun recorvery dari penangangan dampak pandemi COVID-19,
“Kita harus mampu mempersiapkan diri untuk menangani pemulikan dan pertumbuhan perekonomian setelah terkena dampak COVID-19 ini, kita harus mampu member stimulant sektor riil perekonomian daerah bangkit kembali seperti tahun-tahun sebelumnya” kata Bupati dalam sambutannya.
Dilanjutkan orang nomor satu di Kabupaten penghasil Migas itu bahwa, sektor riil yang perlu dibangkit kembali misalnya, pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah serta menekan dampak panik pembeli.
Kemudian pemberian stimulant berupa penguatan modal usaha kepada UMKM dan Mikro yang terkena dampak corona virus disease 2019 (COVID-19) serta pengadaan jaringan pengaman sosial (sosial safety net).
Sehingga program kegiatan pembangunan dari masing-masing OPD benar-benar merupakan skala prioritas dan responsif terhadap kondisi yang ada di masyarakat serta harus sinergi dalam menjawab persoalan kebutuhan masyarakat setelah terjadinya pandemi COVID-19.
Untuk itu maka, Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw,M.T memberikan 5 hal penajaman dan penekanan yaitu, Pertama, OPD dapat memahami dampak dari pandemic COVID19 dan dapat bekerja dari rumah, melakukan penanganan cepat dan tepat sesuai tugas fungsi serta tanggung jawab.
Kedua, semua ODP harus mampu memahami Visi dan Misi Bupati dengan baik. Ketiga, semua OPD harus menerjemahkan program priorotas daerah yang berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada atau terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni.
Keempat, semua OPD harus memahami strategi penyelesaian masalah daerah. Kelima, penganggaran program-program prioritas harus didahulukan atau diutamakan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas anggaran.
Lanjut Kasihiw menegaskan, penyusunan program dan kegiatan dalam perencanan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi harus memperhatikan pendekatan aspek holistic – tematik dan pendekatan integratif.(aba)
