PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Papua Barat untuk Capres dan Cawapres, Prabowo – Gibran, Mohammad Uswanas, akan menempuh jalur hukum untuk mengungkap siapa aktor dibalik kelompok yang menuduhnya meninggalkan hutang ratusan juta rupiah.
Tudingan terhadap mantan Bupati Fakfak 2 periode itu tersebar di media sosial facabook, group WhatsAap hingga mencuat di salah satu berita online. Atas tudingan tersebut Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si, yang juga Calon Anggota DPR RI Dapil Papua Barat dari Partai Golkar siap menempuh jalur hukum.
“Saya (Mohammad Uswanas) akan menempuh jalur hukum untuk mengungkap aktor dibalik kelompok tersebut yang telah menuduh dan memfitnah saya dihadapan publik,” tegas Mohammad Uswanas melalui kontak aplikasi WhatsAap, Senin (12/2/2023).
Untuk menempuh jalur hukum, Mohammad Uswanas, menyampaikan, telah menunjuk pengacara untuk melaporkan yang bersangkutan, yang memerasnya dan menuntut nama baik dirinya sesuai hukum yang berlaku.
“Saya sudah tunjuk pengacara untuk melaporkan yang bersangkutan yang memeras saya dan menuntut nama baik saya sesuai hukum yang berlaku, ini di politisir, biasalah, musim politik, bersaing secara sehat saja,” tuturnya.
Mantan Bupati Fakfak 2 periode yang akrab disapa Kaka Mocha, menyebut, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu adalah perbuatan melawan hukum karena dia (Mohammad Uswanas) merasa tidak pernah berutang ratusan juta kepada siapapun.
“Saya merasa tidak pernah berhutang ratusan juta kepada siapapun, saya pastikan itu hoax,” ungkap Mohammad Uswanas.
Atas tudingan yang telah mencemarkan nama baiknya dihadapan publ;ik, sangat disesalkannya, bahkan Mohammad Uswanas menyebut ada upaya pemerasan terhadap dirinya dari sejumlah pihak yang tidak dikenal yang katanya menjadi donatur terhadap kegiatan TKD di Kabupaten tertentu, tuturnya.
Uswanas kembali meluruskan informasi tersebut bahwa sebetulnya ada upaya pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang katanya donatur terhadap kegiatan TKD di Kabupaten tertentu yang atas dasar inisiatif Ketua TKD Kabupaten tersebut.
Dia menyebut, mereka sempat mendatangi Sekretariat – II TKD Papua Barat untuk menemui dirinya. Bahkan mereka memaksa Ketua TKD Papua Barat untuk bertanggung jawab, menurut Mocha, iIni tidak feer karena orang lain yang gunakan uang tapi paksa dibayarkan TKD, “Ini diluar akal sehat,”.
“Yang benar ada upaya pemerasan oleh orang tertentu yang katanya menjadi donatur terhadap kegiatan TKD di Kabupaten tertentu yang atas dasar inisiatip ketua TKD kabupaten tersebut, kemudian mereka ke Sekertariat 2 TKD PB untuk memaksakan saya harus bertanggung jawab, ini aturan dari mana,?. masa orang lain pakai uang orang, kemudian orang lain yang dipaksa bayar”, tuturnya melalui pesan WhatsApp.
Menurutnya, apapun persoalanya namun karena ini bertepatan dengan masa tenang Pemilu 2024. Dan diduga ada pihak yang memanafaatkan ini untuk menjatuhkanya jelang pencoblosan. Namun sebagai kader Partai yang telah mengenyam masa 45 Tahun di Golkar meyakini ada upaya pembusukan dan perusakan nama baiknya.
“Apapun persoalanya namun karena ini bertepatan dengan masa tenang Pemilu 2024. Dan diduga ada pihak yang memanafaatkan ini untuk menjatuhkanya jelang pencoblosan. Namun sebagai kader Partai yang telah mengenyam masa 45 Tahun di Golkar meyakini ada upaya pembusukan dan perusakan nama baiknya,” sebut Mohammad Uswanas.
Lanjutnya, apa yang dilakukan terhadap dirinya, dianggap ada muatan politik yang tidak sehat dan cenderung jadi black campaign terhadap dirinya, meskipun begitu sebagai kader Partai Politik yang sudah 45 Tahun mengabdi di Partai Politik meyakini ini perusakan nama baiknya.
“Feeling saya ada yang politisir ini barang, masyarakat cukup mengenal Attitude dan Aptittude saya, tidak mungkin berperilaku sebegitu buruk ya, masyarakat silahkan cek kebenaran berita ini pada Sekretaris TKD PB dan Bendahara TKD PB.”, ucap Mohammad Uswanas dengan kesal.
Dia juga mempersilahkan masyarakat menilai apapun persoalan itu dengan mengdepankan azas praduga tak bersalah. Tidak kemudian menjadikan informasi tersebut untuk menghukum dan menghakimi orang lain seakan-akan orang itu tidak baik secara sepihak.(RL 07)
