“Nanti itu dana hibah dalam rangka untuk Pilkada di daerah masing-masing kabupaten/kota. Nah mohon Bapak/Ibu gubernur ingatkan juga kabupaten/kota tentang isu ini supaya sudah masuk di dalam RAPBD mereka di tahun 2023 perubahan atau dan juga di tahun 2024 masalah dana hibah untuk para penyelenggara Pemilu,”.
(Keempat dari kanan) Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menghadiri Rakernas APPSI tahun 2023 di Hotel Novotel Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023). FOTO: PUSPEN KEMENDAGRI.
PAPUADALAMBERITA.COM. BALIKPAPAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong tercapainya keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (23/2/2023) yang dihadiri Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI serta Gubernur seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Mendagri membeberkan empat indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pertama, berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua, partisipasi pemilih yang tinggi. Ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan. Terakhir, keempat, pemerintahan tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah.
“Tahun politik ini akan membuat konsentrasi para pelaku politik, baik itu kontestan, kepala daerah maupun juga partai-partai, termasuk juga pejabat-pejabatnya, mungkin yang dari parpol, semua sibuk untuk power struggle, untuk pertarungan kekuasaan. Nah ini jangan sampai meninggalkan program pembangunan. Program pembangunan yang sudah disusun di tingkat pusat maupun daerah harus tetap jalan,” ujarnya.
Guna menyukseskan Pemilu, tambah Mendagri, dirinya meminta pemerintah daerah (Pemda) mengevaluasi infrastruktur operasional penyelenggara Pemilu seperti kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah. Pemda juga perlu menyusun program renovasi jika kantor penyelenggara Pemilu di daerah dalam kondisi tidak layak atau terbakar.
“Kami Kemendagri diminta untuk berbicara dengan rekan-rekan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota agar kita rekap daerah-daerah mana yang tidak punya kantor, yang tidak punya gudang. Nah ini kalau bisa memanfaatkan fasilitas yang punya Pemda yang tidak terpakai, kira-kira begitu. Supaya tidak membangun menambah beban dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah,” terangnya.
Kemudian Mendagri meminta Pemda untuk membantu distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil. Distribusi ini selain dilakukan oleh penyelenggara Pemilu daerah, juga dibantu jajaran TNI/Polri. Tak hanya itu, Mendagri juga meminta Pemda mempersiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat daerah.
“Nanti itu dana hibah dalam rangka untuk Pilkada di daerah masing-masing kabupaten/kota. Nah mohon Bapak/Ibu gubernur ingatkan juga kabupaten/kota tentang isu ini supaya sudah masuk di dalam RAPBD mereka di tahun 2023 perubahan atau dan juga di tahun 2024 masalah dana hibah untuk para penyelenggara Pemilu,” tandasnya.( pen/tam)
