Papua Barat

Gubernur Papua Barat Minta Seluruh Daerah Tekan Kemiskinan

163
×

Gubernur Papua Barat Minta Seluruh Daerah Tekan Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
Print
PEMBUKAAN Raker bupati/wali kota Se-Papua Barat di Kabupaten Sorong Selatan pada Senin (29/4/2019). FOTO: ANTARA /TOYIBAN

PAPUADALAMBERITA.COM. TEMINABUAN, SORONG SELATAN – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menekankan seluruh bupati dan wali kota di daerah tersebut untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah masing-masing.

Pada pembukaan rapat kerja bupati/ wali kota di Sorong Selatan, Senin (29/4), Dominggus mengutarakan, program pengentasan kemiskinan harus menjadi muara dalam setiap kebijakan dan program strategis pemerintah daerah.

“Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di setiap daerah harus ditingkatkan. Dalam segala bidang pelayanan kepada masyarakat harus terjamin,” kata gubernur.

Ia pun berharap seluruh kepala daerah menggunakan dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat secara baik. Dana Otsus harus dikelola secara efektif melalui program-program yang berkualitas.

“Saya juga mengharapkan forum rapat kerja ini menjadi sarana strategis untuk membangun kebersamaan yang solid, mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, menyamakan persepsi, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya,” kata dia.

Menurut dia, sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian dan dibahas raker tersebut antara lain upaya mensinergikan kebijakan dan program bupati/wali kota yang dituangkan dalam renstra dan RPJMD.

Selain kemiskinan, kata dia, tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah yakni tentang tingginya angka pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi serta kesenjangan pendapatan masyarakat.

Pada kesempatan itu pula, ia berharap penyelenggaraan urusan pendidikan SMA dan SMK di Papua Barat di evaluasi.

“Sudah berjalan sekitar dua tahun urusan pendidikan SMA dan SMK di limpahkan kepada provinsi. Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota harus duduk bersama melakukan evaluasi,” katanya.

Ia berharap, penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK ke depan tidak mengalami masalah, terutama terkait pembiayaan serta tenaga pengajar.(antara/pdb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *