Papua Barat

Hakim PN Manokwari Jadi Narasumber pada Desiminasi Penjaringan Calon Pemberi Bantuan Hukum

110
×

Hakim PN Manokwari Jadi Narasumber pada Desiminasi Penjaringan Calon Pemberi Bantuan Hukum

Sebarkan artikel ini
Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Dr Markham Faried, SH, MH saat menjadi narasumber pada Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 serta Asistensi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum, Kamis (9/11/2023). FOTO: HUMAS PN MANOKWARI.PAPUADALAMBERITA.

PAPUADALAMBERIA.COM.MANOKWARI – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Manokwari Dr Markham Faried, SH, MH, menjadi narasumber pada Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 serta Asistensi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum, Kamis (9/11/2023).

Kegiatan itu diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, pada Kamis (9/11/2023).

Markham Faried, menyampaikan pentingnya pelayanan hukum di pengadilan bagi masyarakat tidak mampu.

‘’Hal itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,’’ ujar Markham Farid yang juga Humas Pengdailan Negeri Manokwari ini kepada papuadalamberita.com, Kamis.

Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Dr Markham Faried, SH, MH saat menjadi narasumber pada Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 serta Asistensi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum, Kamis (9/11/2023). FOTO: HUMAS PN MANOKWARI.PAPUADALAMBERITA.

Markham juga menyampaikan, bahwa Pengadilan Negeri Manokwari memiliki 3 (tiga) aspek pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yaitu ; Layanan pembebasa biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan Posbakum di pengadilan.

‘’Hal tersebut selaras dengan SK Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,’’ sebutnya.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 11 lembaga hukum, calon pemberi bantuan hukum di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari dan perwakilan, 5 (lima) lembaga hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

‘’Termasuk dalam hal ini lembaga hukum di wilayah Manokwari yaitu Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia-Papua Barat) yang sudah terverifikasi dan terakreditasi,’’ tambah Markham Faried.(tam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!