Papua Barat

Inflasi Papua Barat Disumbang Kelompok Makanan, BI Berikan 4 Rekomendasi, Pemprov Perlu Tau Ini

257
×

Inflasi Papua Barat Disumbang Kelompok Makanan, BI Berikan 4 Rekomendasi, Pemprov Perlu Tau Ini

Sebarkan artikel ini
Lihat tabel inflasi dalam data ini. SUMBER BPS Diolah.

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Perkembangan Inflasi Papua Barat terutama disumbang oleh kelompok makanan. (Lihat tabel BPS di atas).

Baca juga: Gelar Diseminasi Laporan Ekonomi, BI Sebut Perekonomian Papua Barat Tumbuh Terjaga

‘’Pada April 2024, Inflasi Papua Barat berada pada level 0,17% (mtm), 1,43% (ytd), atau 3,59% (yoy). Inflasi tahunan Papua Barat pada April 2024 tercatat berada di atas rentang sasaran nasional (2,5 ±1%),’’ jelas Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat Setian pada Diseminasi Perekonomian Provinsi Papua Barat, Kamis (30/5/2024) di Manokwari.

“Argo Inflasi” Papua Barat Inflasi Year to date (ytd) Papua Barat perlu dijaga agar tetap berada pada rentang sasaran,’’ ujar Setian.

Menurut Setian, berdasarkan target inflasi tahun 2024 yang sebesar 2,5%± 1% (yoy), maka setiap Provinsi memiliki “argo maksimal” inflasi ytd di setiap bulannya sebesar 0,29% (ytd) dan bersifat kumulatif.

‘’Batas atas/argo inflasi pada Bulan April 2024 adalah sebesar 1,17% (ytd). Argo inflasi ytd Papua Barat pada April 2024 tercatat telah melebih “argo maksimal” s.d April 2024 atau melebihi rentang sasaran inflasi nasional,’’ sebut Setian.

Ia mengatakan, stabilitas sistem keuangan Papua Barat, kinerja intermediasi keuangan di Papua Barat berada pada koridor yang aman.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Papua Barat bulan April 2024 tercatat tetap tumbuh 3,51% (yoy), sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan Maret 2024, peningkatan DPK mengindikasikan peningkatan simpanan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit mengalami peningkatan, mencerminkan peningkatan kegiatan ekonomi Papua Barat.

DPK Pemerintah Daerah tumbuh 7,07% (yoy) pada April 2024, menurun dari pertumbuhan pada bulan Maret 2024, sejalan dengan peningkatan aktivitas pemerintahan.

Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit Papua Barat terutama disalurkan pada sektor pedagang besar dan eceran.

Sementara berdasarkan jenisnya, kredit di Papua Barat terutama untuk konsumsi, diikuti oleh modal kerja.

Sistem Pembayaran Papua Barat; pembayaran nontunai terus meningkat di tengah tren digitalisasi

Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menyediakan instrument pembayaran yang handal, baik tunai maupun nontunai.

Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Setian pada Diseminasi Perekonomian Provinsi Papua Barat, Kamis (30/5/2024) di Manokwari. FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA

Pada triwulan I 2024, penyaluran uang tunai di Provinsi Papua Barat mengalami net inflow, seiring dengan peningkatan setoran uang tunai pasca periode HBKN natal dan tahun baru (Nataru) di triwulan IV 2023. Sementara itu, kebutuhan uang pada momen HBKN Idulfitri tidak setinggi pada saat Nataru sehingga menyebabkan net inflow uang kartal.

Sementara itu, outflow pada triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan 10,09% (yoy), didorong aktivitas pada bulan Ramadan dan HBKN Idulfitri. Pembayaran nontunai terus mengalami peningkatan sejalan dengan literasi digital yang terus meningkat.

Prospek Perekonomian Papua Barat*Ekonomi Papua Barat diprakirakan tumbuh lebih baik di Tengah inflasi yang terjaga

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2024 diprakirakan mengalami akselerasi didorong kinerja yang lebih baik pada pada LU pertambangan dan pengolahan, sementara ekonomi di tahun 2025 diperkirakan tetap meningkat disebabkan berlanjutnya aktivitas Masyarakat dan kinerja pertambangan dan industri pengolahan. Di sisi lain, inflasi diprakirakan tetap terjaga di rentang sasaran nasional 2024-2025 yakni sebesar 2,5 + 1% (yoy

Diakhir penympainnya Kepala KPw BI Papua Barat Merekomendasi Kebijakan di daerah yang perlu diketahui pemerintah provinsi Papua Barat.

  • Dominasi sektor Migas yang tinggi di Provinsi Papua Barat perlu diimbangi Dengan pengembangan sektor ekonomi baru sehingga dapat mengurangi ketergantungan tersebut.
  • Elektronifikasi Pemerintah Daerah harus terus didorong melalui peningkatan kanal pembayaran nontunai demi meningkatkan pendapatan daerah dan akuntabilitas.
  • Kekuatan fiskal (belanja dan pendapatan pemerintah) masih menjadi motor pendorong perekonomian Papua Barat, sehingga percepatan belanja dan efektivitas pendapatan hendaknya terus didorong melalui komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan.
  • Dari sisi inflasi, pengendalian jangka pendek seperti pelaksanaan operasi pasar murah dan sidak pasar terus dijalankan, sembari memperkuat pengendalian inflasi jangka panjang melalui reformasi struktural pangan dan mendorong konektivitas.(rustam madubun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *