Derap Nusantara

Istana Sambut Baik Naiknya Apresiasi Publik Terhadap Jokowi-Ma’ruf

79
×

Istana Sambut Baik Naiknya Apresiasi Publik Terhadap Jokowi-Ma’ruf

Sebarkan artikel ini
Print

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2023). FOTO: ANTARA/INDRA ARIEF PRIBADI

PAPUADALAMBERITA.COM. JAKARTA Istana Kepresidenan menyambut baik meningkatnya apresiasi publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagaimana hasil survei Litbang Kompas per Januari 2023.

“Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2022 cukup baik, dan mudah-mudahan tahun 2023 menjadi lebih baik,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, derajat kepuasan publik terekspresikan pada lebih dari dua pertiga bagian, yakni 69,3 persen responden. Besaran tersebut terbilang positif dan terpaut jauh dengan proporsi responden yang merasa tidak puas terhadap semua kinerja pemerintahan, yakni 30,7 persen.

Tingkat kepuasan publik itu lebih tinggi dibanding hasil survei pada Oktober 2022 yang sebesar 62,1 persen.

Pramono menyebutkan peningkatan derajat kepuasan publik tersebut menunjukkan apresiasi publik terhadap pencapaian pemerintah, seperti dalam kebijakan menangani pandemi dan menghadapi tekanan ekonomi.

“Pada masa-masa sulit menghadapi resesi kita masih bisa tumbuh 5,32 persen,” kata Pramono.

Pada 2023 dan 2024, kata Pramono, pemerintah telah membahas kerangka kebijakan, termasuk kebijakan fiskal guna menghadapi tantangan domestik dan ketidakpastian global.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,3 persen – 5,7 persen pada 2024, sementara inflasi dijaga pada 1,5-3,5 persen (year on year).

“Strategi yang mendorong pertumbuhan perekonomian, yaitu pertama langkah antisipatif agar ekonomi tetap resilien, antara lain implementasi dari Perppu Cipta Kerja, implementasi UU P2SK, UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), kebijakan transformasi melalui hilirisasi sumber daya alam, transisi energi peningkatan SDM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Airlangga.(antara)
Pewarta : Indra Arief Pribadi
Editor :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *