Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yofi Habibie Adnan. PAPUADALAMBERITA.COM. FOTO : ISTIMEWA.
PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Berdasarkan hasil monitoring data Online Monitoring Sitem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) Fakfak sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah telah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp177,17 miliar.
Kepala KPPN Fakfak, Yofie Adnan mengatakan penyaluran diawal tahun ini (2023) telah mencapai 5,45 persen dari total pagu sebesar Rp3,24 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 4,52 secara Year on Year (YoY).
“Tahun ini realisasi lebih besar, dibandingkan realisasi bulan Januari tahun 2022 hanya sebesar Rp13,41 miliar atau 0,93 persen dari total pagu sebesar Rp1,44 triliun”, ungkap yofie, Selasa, 28 Februari 2023.
Yofie menjelaskan, belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga dan Transfer Ke Daerah (TKD), terealisasi sebesar Rp177,17 miliar atau 5,45 persen dari pagu sebesar Rp3,24 triliun yang disalurkan kepada 54 satker terdiri dari 50 Satker vertikal di daerah, Dana Tranfer Umum, Dana Transfer Khusus, DFDD dan Tugas Pembantuan dalam lingkup KPPN Fakfak.
“Realisasi BPP yang pertama untuk belanja pegawai mencapai 6,20 persen atau Rp13,44 miliar dari pagu sebesar Rp216 miliar. Kedua belanja barang mencapai 1,12 persen atau sebesar Rp2,42 miliar dari pagu sebesar Rp215 miliar, kemudian realisasi belanja modal hingga 31 Januari 2023 baru mencapai Rp126 juta dari pagu Rp441 miliar atau sebesar 0,03 persen”, imbuhnya.
Pada tahun 2023, KPPN fakfak memiliki pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp873,8 miliar dengan mayoritas disumbang dari Belanja Modal sebesar 50,49 persen. Diungkapkan belanja modal terbesar terdapat pada 5 (lima) satker yakni ; 1) PJN Wil.V Fakfak, 2)UPBU Torea, 3)UPBU Utarom, 4)Pengadilan Negeri Kaimana, dan 5) Pengadilan Agama Kab.Kaimana.
“Selanjutnya realisasi penyaluran dana desa masih belum ada atau nihil dari pagu Rp200,1 miliar”, bebernya.
Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum mengajukan dokumen sebagai syarat salur. Sedangkan realisasi untuk TKD telah mencapai Rp161,18 miliar atau 6,78 persen dari pagu sebesar Rp2,37 triliun.
Yofie adnan menjabarkan anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, Dana Bos, Dana BOP dan dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.
“Untuk rincian realisasi dana TKD ini dari DBH sebesar Rp14,6 miliar atau 5,16 persen dari pagu sebesar Rp284,3 miliar. Kedua, realisasi DAU sebesar Rp146,5 miliar atau 11,5 persen dari pagu Rp1,26 triliun. Selanjutnya, untuk Dak Fisik, Dak Non Fisik, DD dan DIF sampai saat ini belum terealisasi” tuturnya.
Yofie adnan menambahkan dari sisi kinerja pendapatan negara lingkup KPPN Fakfak selama Januari 2023, secara agregat terealisasi sebesar Rp11,65 miliar terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp10,22 miliar dan PNBP sebesar Rp1,43 miliar.
Terkait pembiayaan UMI telah disalurkan sebesar Rp36 juta melalui satu lembaga penyalur Pengadaian untuk Kabupaten Fakfak sementara untuk Kabupaten Kaimana belum terdapat realisasi.
“Kami terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan pemda agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN”, pungkasnya.
Selain itu, pihaknya berharap agar satker dan pemda dapat membuat langkah strategis guna memacu kinerja keuangan tahun 2023. Dimana dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBN dan dampak terhadap perekonomian, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal keuangan negara. Serta mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek, pengadaan barang/jasa, dan meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisien dan efektifitas belanja dalam rangka collaborative action Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya, serta dapat membangun CoBranding.(rls/RL 07)
