Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop,S.H didampingi Sekda dan sejumlah pimpinan OPD mengikuti Teleconfrence tentang MusrenbanG RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2021 di Ruang Sasana Karya Kantor Bupati Teluk Bintuni, Rabu (29/4/2020).FOTO: Humas Setda Teluk Bintuni
PAPUADALAMBERITA.COM. BINTUNI- Corona virus disease 2019 (COVID1-9) yang telah pandemi tidak menyurutkan semangat pemerintah pusat dan daerah untuk membahas program kerja, salah satu agenda penting yaitu musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang-RKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2021.
Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2021 dibuka oleh Mendagri, Prof H.M Tito Karnavian yang diwakili Dirjen Otonomi Daerah, Drs Akmal Malik, M.Si di Kantor Kemendagri, Jakarta melalui teleconference, Rabu (29/4/2020)
Musyawarah perencanaan pembangunan daerah ini dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, S.H.,M.Si didampingi sejumlah pimpinan OPD, sedangkan Kabupaten Teluk Bintuni Wakil Bupati, Matret Kokop,SH didampingi Sekda, Kepala Bapelitbangda, Asisiten II, Kepala Badan Keuangan dan sejumlah pimpinan OPD.
Dirjen Otda, Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat atas penyelenggaraan Musrenbang secara online telah melalui tahapan, mulai dari forum konsultasi public yang dilaksanakan ditingkat provinsi hingga usulan kabupaten/kota yang diajukan melalui Musrenbang kabupaten/kota.
“Kami gembira karena pemilihan tema RKPD tahun 2021 provinsi Papua Barat sangat cocok dan mendukung tema nasional. Dengan selarasnya tema, Pembangunan antara pusat dan daerah ini seyogyanya diharapkan target Pembangunan di tingkat nasional dan daerah dapat sinergi tercapai, selanjutnya seluruh Kepala daerah dan provinsi menyalaraskan tema RKPD tahun 2021,” kata Dirjen Otonomi daerah Kemendagri.
Pencapaian Pembangunan di Papua Barat saat ini sudah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2019 tetap positif walaupun masih rendah jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,6 persen.
Ditambah lagi dengan tingkat pengangguran di Papua Barat tahun 2019 mencapai 6,24 persen rata rata nasional 5,28 persen. Namun berdasarkan tren selama 2015-2019 tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukan kondisi yang semakin membaik dengan angka TPT yang cenderung mengalami penurunan.
Sehingga menjadi perhatian Pemda Papua Barat agar menekan angka TPT, salah satunya dengan melakukan Pembangunan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat agar peluang masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan semakin besar.
Angka kemiskinan Papua Barat harus mendaptkan perhatian karena masih berada di angka 21,51 persen, untuk rata rata nasional saat ini 9, 22 persen. Peranan komuditas makanan terhadap garis kemitraan lebih jauh jika dibandingkan dengan peranan komuditas bukan makanan, baik diperkotaan maupun pedesaan.
Menyikapi kondisi seperti ini, diharapkan pemerintah daerah lebih focus pada penanggulangan kemiskinan serta mampu memanfaatkan potensi daerah dengan pendekatan. Sehingga seluruh masyarakat dapat menerima manfaat dari potensi daerahnya.
Tingkat kesejahteraan yang diukur dengan indeks kemanusiaan Provinsi Papua Barat terus mengalami kemajuan. Indeks kemanusiaan Papua Barat tahun 2019 mencapai level 64,70 angka ini meningkat 0,96 persen poin dibanding tahun sebelumnya di level 63,74.
Indeks pembangunan manusia Papua Barat tahun 2019 masih berstatus sedang yang tidak berubah dari tahun 2012. ITE tahun 2019 mencapai pertumbuhan positif sebesar 1,50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Secara khusus kami ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah provinsi Papua Barat yang berhasil meningkatkan angka pertumbuhan ini serta menjadikan provinsi Papua Barat di peringkat pertama pertumbuhan tercepat se-Indonesia.Ini merupakan sebuah prestasi seluruh kabupaten/kota se- Papua Barat,” imbuhnya.
Sedangkan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani,S.H.,M.Si mengatakan, dengan memperhatikan usulan kabupaten/kota yang diselaraskan dengan rencana kerja OPD untuk program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dan dituangkan dalam RKPD tahun 2021.
“Serta memperhatikan usulan kabupaten/kota dan menetapkan 20 prioritas provinsi, 15 yang merupakan rapat koordinasi Gubernur dan Rakoor tehkbang dan 5 usulan baru untuk di bahas dalam Musrenbang nasional,”ujar Wagub.(aba)
