Reses III DPR Papua Barat, Fredrik F.A. Marlisa,S.T di Kota Sorong. FOTO: ISTIMEWA/papuadalamberita.com
PAPUADALAMBERITA.COM. SORONG – Masyarakat Kota Sorong menginginkan agar Pemerintah Daerah harus meningkatkan bidang pembangunan infrastruktur, sektor keamanan dan ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi kendala dihadapinya.
Keluhan masyarakat ini disampaikan kepada Anggota DPR Papua Barat Dapil Kota Sorong, Fredrik F.A. Marlisa,S.T saat menggelar reses III sejak 17 hingga 23 Desember 2019 lalu.
Saat ditemui media ini, Jumat (27/12/2019) Fredy Marlisa menjelaskan bahwa, sejumlah infrastruktur yang dimaksudkan masyarakat yaitu, infrastruktur saluran perkotaan, dimana musim hujan tiba, pasti banjir melanda Kota Bersama ini.
Banjir ini disebabkan karena saluran air tidak berfungsi sehingga terjadi penyumbatan, maka perlu ada revitalisasi ulang saluran perkotaan.
Kemudian infrastruktur jalan dimana beberapa ruas jalan yang baru dibangun tetapi karena kualitas jalan tak sesuai standar sudah rusak kembali tanpa dinikmati secara baik, sehingga dikeluhkan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan masalah keamanan dalam hal ini pihak kepolisian melaksanakan tugas belum maksimal menjaga keamanan di wilayah hukum Kota Sorong, karena sejumlah titik masih dianggap rawan tindak pidana begal.
Karena itu masyarakat menyuarakan melalui wakil rakyatnya kepada pihak kepolisian baik di Kota Sorong dan juga Polda Papua Barat untuk membangun pos polisi di daerah yang dianggap titik rawan.
Supaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat terutama mereka yang menggunakan kenderaan bermotor pada saat sepia tau malam hari.
Kemudian masalah ekonomi kerakyatan, dimana ketika Pemerintah Daerah melakukan pemetaan terkait sumber-sumber potensi yang ada pada masyarakat, setelah itu harus melakukan pembinaan melalui edukasi-edukasi dan dibantu dengan sarana-prasarana.
Masyarakat menginginkan bukan hanya sekedar pembinaan serta sarana prasarana tetapi harus ada bantuan fress money untuk modal usaha bagi mereka, kemudian pemerintah juga membangun pasar bagi mama-mama papua.
Sehingga mama-mama papua yang punya usaha kerajinan lokal berjualan di tempat tak menentu, diharapkan kedepan ada koperasi atau perusahan yang bersedia menjadi bapa angkat mereka.
Ketua komisi II DPR Papua Barat itu mencontohkan daerah wisata seperti Provinsi Bali ada peran pemerintah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, kemudian pengembangan usaha dan taraf hidup masyarakat mulai dari hilir ke hulu.
“Masukan-masukan dalam reses ini akan kami paripurnakan kemudian kami serahkan secara paripurna ke eksekutif untuk ditindaklanjuti dalam program yang betul-betul berbasis kerja, karena ini aspirasi masyarakat sehingga benar-benar rill di lapangan,” tegas Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangan persnya.(tam)
