Deklarasi janji kinerja 2021 dan pembangunan zona integritas Kemenkumham Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Mengawali kinerjanya tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja 2021 dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Kemenkumham.
Acara itu digelar dari Gedung Graha Pengayoman, Jakarta dan diikuti secara virtual menggunakan aplikasi zoom oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di Indonesia, Selasa (26/1/2021).
Deklarasi bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mewujudkan lingkungan Kemenkumham bersih, bebas dari praktik KKN, sekaligus sebagai jawaban atas keresahan masyarakat dan layanan pemerintah yang terkesan berbelit-belit birokrasinya.
Sebelum Deklarasi janji Kinerja, ditandai penandatanganan komitmen bersama pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM antara Menkumham RI, Menpan RB, Ombudsman RI, serta penandatanganan pakta integritas antara Menkumham RI dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diikuti jajaran 11 Eselon I, 33 Kantor Wilayah serta unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan Keimigrasian seluruh Indonesia.
Ketua KPK, Firli Bahuri dalam sambutannya berharap dengan dicanangkan deklarasi yang dimaksudkan dapat membawa NKRI bebas dari korupsi.
“Selamat untuk rekan-rekan. Terus berkarya untuk bangsa membangun Zona Integritas sehingga terwujudnya wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani sehingga mimpi kita, bangsa kita NKRI bebas dari korupsi betul-betul bisa kita wujudkan,” harap Ketua KPK.
Pejabat utama Kemenkumham Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahyo Kumolo. mengawali sambutannya, mengapresi komitmen Kemenkumham dalam membangun kawasan zona integritas yang dibuktikan dari hasil evaluasi disebutkan bahwa Kemenkumham di tahun 2020 menempatkan 72 Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK dan 11 Unit Kerja yang berpredikat menuju WBBM jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 41 Unit Kerja.
“Kami apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi pemerintah yang punya komitmen terhadap pembangunan zona integritas dan menjadi role model terbaik di tahun 2020 ini,” ujar Menpan-RB.
“Oleh karena itu, capaian tersebut menjadi prestasi yang luar biasa. Menuntut kami juga, karena Kemenpan-RB belum seperti Kementerian Hukum dan HAM terkait masalah Digitalisasi. Kemarin kami sudah membuat surat kepada Sekjen, Sesmen, Sestama, Kementerian/Lembaga dan sekda-sekda untuk meniru yang pertama kali dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini,” lanjutnya.
Ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemenkumham atas kerja kerasnya mewujdukan kesehjateraan masyarakat.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas komitmen dan kerja keras kita sekalian. Saling mengingatkan diantara kita. Kepada Kepala Unit Satuan Kerja dan seluruh tugas Tugas Pengayoman, Semoga apa yang telah dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi kesehjateraan kita semuanya,” ucap Menpan-RB.
Menkumham, Yasonna Laoly. PAPUADALAMBERITA. FOTO: HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dalam menyampaikan terima kasih kepada pihak terkait yang telah bersinergi dengan Kemenkumham dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum dan HAM secara berkesinambungan.
Menkumham berharap di tahun 2021 ada peningkat jumlah satker yang mendapatkan pedikat WBK/WBBM.
“Saya berharap, pada Tahun 2021 jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM mengalami kenaikan, dengan demikian kita mampumembuktikan kepada publik bahwa jajaran Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya sekedar “Lip Service,” tetapi benar-benar mampu memberikan bukti nyata melayani dengan sepenuh hati, “ harap Menkumham.(tam)
