PAPUADALAMBERITA.COM,
Jakarta – Pengamat sektor kelautan dan perikanan
Sukarman menyatakan bahwa semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden
(cawapres) harus dapat memperkuat nelayan dan pembudidaya guna mempercepat
penerapan Indonesia sebagai poros maritim.
“Nelayan dan pembudidaya adalah garda terdepan poros maritim,” kata
Sukarman dalam acara diskusi “Menakar Komitmen Capres: Masihkah Laut
Menjadi Poros Maritim Bangsa” yang digelar di Jakarta, Selasa.
Acara diskusi tersebut digelar beberapa hari sebelum berlangsungnya debat kedua
capres yang dijadwalkan pelaksanaannya pada 17 Februari 2019, di mana salah
satu topiknya adalah mengenai pangan, yang juga mencakup sektor kelautan dan
perikanan.
Menurut Sukarman yang juga merupakan Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan
Perikanan itu, penting untuk dievaluasi berbagai kebijakan sektor kelautan dan
perikanan dalam konteks konstitusional, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Ia berpendapat bahwa sesuai pasal tersebut, sumber daya dikuasai negara bukan
dalam artian negara memiliki, tetapi negara harus benar-benar bertanggung jawab
termasuk mengawasi.
Untuk saat ini, ujar dia, masih ada sejumlah regulasi yang tidak dijalankan
dengan semestinya, padahal terkait dengan kesejahteraan pelaku usaha sektor
kelautan dan perikanan, seperti ada di sejumlah tempat di mana nelayan kecil
masih dipungut retribusinya, padahal berdasarkan UU yang ada seharusnya tidak.
Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga telah
mengupayakan bantuan permodalan untuk kalangan pemangku kepentingan sektor
perikanan melalui pembiayaan lembaga keuangan atau bank mikro nelayan sebagai
pendampingan permodalan bagi pelaku usaha perikanan.
Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis
(31/1), mengatakan bantuan permodalan nelayan yang diberikan pemerintah itu
juga dalam rangka ingin memastikan industri perikanan dalam negeri tetap tumbuh.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk memastikan peningkatan stok perikanan
Indonesia untuk jangka panjang hingga ke generasi selanjutnya.
Sementara itu, Direktur Pengaturan Bank Umum OJK Eddy Mandindo Harap menyatakan
mendukung dalam hal pembiayaan, di mana bank-bank atau industri keuangan
lainnya didorong untuk mulai memprioritaskan sektor perikanan, namun
tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.(ant)
