fbpx
Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw,M.T didampingi Kepala BPKAD, Herman Kayame dan Kepala Bappeda, Dr Alimudin,M.M mengikuti Forum OPD Pemprov Papua Barat melalui video... Seirama dengan Pemerintah Provinsi, Bupati Bintuni Minta Target Pembangunan Tercapai

Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw,M.T didampingi Kepala BPKAD, Herman Kayame dan Kepala Bappeda, Dr Alimudin,M.M mengikuti Forum OPD Pemprov Papua Barat melalui video confrence di ruang sasana karya Kantor Bupati Teluk Bintuni, Rabu (22/4/2020). (Foto : Humas Setda Teluk Bintuni. FOTO: PEMDA BINTUNI/papuadalamberita.com.

PAPUADALAMBERITA.COM. BINTUNI- Untuk membahas rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi tahun anggaran 2021, Pemerintah Papua Barat menggelar forum organisasi perangkat daerah melalui video Conference yang dipimpin Wakil Gubernur PB, Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si di Swissbell-hotel Manokwari, Rabu (22/4/2020).

Kegiatan ini mengusung tema “Pembangunan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan daya saing yang didukung sumber daya manusia unggul dan infrastruktur untuk Kemandirian”.

Forum OPD melalui video conference ini juga diikuti Bupati Teluk Bintuni, Ir.Petrus Kasihiw,M.T didampingi Kepala BPKAD, Herman Kayame dan Kepala Bapelitbangda, DR Alimudin,M.M.

Bupati yang mengikuti forum OPD ini melalui video conference di ruang sasana karya Kantor Bupati Teluk Bintuni, Rabu (22/4/2020) itu kepada wartawan mengatakan, sependapat dengan Pemprov Papua Barat untuk tetap pada konsistensi untuk melihat kesinambungan antara tujuan, sasaran dan target dalam RPKD.

Oleh karenanya harus ada kebijakan dan target Pembangunan agar dapat dicapai oleh Kabupaten/Kota, serta target capaian provinsi Papua Barat. Pemda Teluk Bintuni mengucapkan terima kasih atas beberapa kebijakan prioritas Provinsi Papua Barat dalam kawasan industri di Bintuni serta kebijakan kebijakan lainya.

Sedangkan terkait otonomi khusus ditegaskan Bupati, Pemerintah Provinsi harus mencermati target yang ditetapkan dalam insentif melalui APBD dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Karena ada persoalan yang perlu diteliti dan dicermati lagi menyangkut pelaporan pelaporan kabupaten/kota, sebab kadang menghambat yang lain, makanya harus bersamaan supaya laporannya kolektif, sehingga tidak mengakibatkan penundaan tranefer ke daerah.

Lanjut Bupati, untuk proyeksi pendapatan di tahun 2021 harua lebih hati-hati, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dan Menkeu terkait kondisi kondisi yang akan kita hadapi akan mengalami penurunan drastis dari 50 – 70 persen.

“Sehingga arahan dari Provinsi untuk kami kabupaten/kota agar kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang rasional sesuai kondisi. Jangan sampai terlalu tinggi menentukan indicator indicator akahirnya tidak tercapai,”kata Bupati

Sementara Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani dalam arahanya mengatakan, strategis ini mampu menghadirkan proses perencanaan Pembangunan yang efektif, efisien, partsipastif dan akuntabel, sekaligus memperkuat seluruh kebijakan perencanaan Pembangunan daerah sehingga tercapainya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas.

Karena ada giliranya nanti, tentu akan menghadirkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses Pembangunan diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat.

Forum OPD ini memiliki arti sangat penting, sebab melalui forum ini seluruh OPD dapat melakukan penajaman, penyalarasan dan klarifikasi sehingga akan tercapai atas Rancangan Kerja OPD Provinsi Papua Barat tahun 2021.

Tujuan pokok penalarasan adalah kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas dari seluruh OPD pada Rencana Kerja OPD dalam draf awal OPD, termasuk indicator kerja yang meliputi auput dan inkam dari masing masing program atau kegiatan tersebut.

“Saya berharap, gerak Pembangunan di Papua Barat dapat menjiwai pradigma Pembangunan khususnya dalam mewujudkan perencanaan Pembangunan di tahun 20201k” tandasnya

Untuk itu, dalam semangat otonomi khusus tersebut perlu dipertajam dan dituangkan dalam empat bidang priorotas di atas. Ke-empat bidang prioritas tersebut tentu tidak terpisah dari upaya mewujudkan penghormatan,pemberdayaan, pemberdayaan dan perlindungan Kesejahteraan bagi Orang Asli Papua(OAP) di Provinsi Papua Barat.

Kaitan dengan ini diharapkan OPD Provinsi dapat menyusun program kerja dan kegiatan Pembangunan dalam 1 tahun kedepan dan terus bekerja untuk terus memperbaiki kinerja rencana Pembangunan khususnya di tahun 2021,”harap Wagub.(aba)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!