PAPUADALAMBERITA.COM.JAKARTA – Forum Komunikasi Lintas Pengprov PELTI Seluruh Indonesia (FKL PELTI) memberikan klarifikasi dan pernyataan resmi mengenai pemberitaan yang menyebutkan adanya dukungan terhadap kepengurusan PP PELTI saat ini serta langkah-langkah yang diambil PP PELTI.
Koordinator Forum Roedy Basuki didampingi , Sekretaris ForumTeuku Taufan dalam siaran persnya yang diterima papuadalamberita.com Ahad (12/1/2024) mengatakan Forum merasa perlu menyampaikan beberapa klarifikasi terkait isu yang berkembang.
Forum Komunikasi Lintas Pengprov PELTI menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebutkan 28 Pengprov hadir dalam rapat konsolidasi yang diselenggarakan PP PELTI pada 10 Januari 2025 adalah tidak benar.
‘’Forum kami, yang terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum dari 24 Pengprov, tidak menghadiri undangan tersebut. Oleh karena itu, klaim mengenai dukungan dari 28 Pengprov tidak memiliki dasar yang sah dan valid,’’ Koordinator Forum Roedy Basuki dan Sekretaris ForumTeuku Taufan.
Forum juga mengecam pernyataan yang disampaikan Achmad Puadi, Ketua Umum PELTI NTB, yang mengatasnamakan seluruh Pengprov PELTI di Indonesia.
‘’Kami menegaskan bahwa Forum Lintas Pengprov tidak pernah memberikan mandat atau persetujuan kepada beliau untuk mewakili atau menyatakan dukungan terhadap pihak manapun. Pernyataan yang disampaikan tersebut kami anggap sebagai tindakan pembohongan publik yang merugikan dan mencederai integritas organisasi,’’ tegasnya.
Forum Komunikasi Lintas Pengprov PELTI juga mengecam langkah PP PELTI yang membentuk tim investigasi dan mengancam mendisiplinkan Pengprov yang dianggap kritis.
‘’Tindakan ini kami pandang sebagai bentuk intimidasi yang bertentangan dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PELTI, khususnya Pasal 11 yang menjamin hak setiap Pengprov untuk memberikan kritik dan pembelaan terhadap keputusan-keputusan PP PELTI yang dianggap tidak sesuai,’’ lanjut dia.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Forum Komunikasi Lintas Pengprov PELTI menyampaikan dua tuntutan resmi kepada PP PELTI:
- Ketua Umum PP PELTI Wajib Mengundurkan Diri
Kepemimpinan NH telah kehilangan legitimasi di mata sebagian besar Pengprov yang tergabung dalam Forum kami.
Demi menjaga kehormatan dan integritas organisasi PELTI, kami mendesak agar Ketua Umum PP PELTI segera mengundurkan diri.
- Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
‘’Kami mendesak agar Munaslub PELTI segera diselenggarakan untuk memilih kepemimpinan baru yang lebih kredibel dan dapat menjunjung tinggi amanat AD/ART PELTI. Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan dan mempersatukan seluruh Pengprov demi kemajuan olahraga tenis nasional di Indonesia,’’ ujarnya.
Forum Komunikasi Lintas Pengprov PELTI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam kepengurusan PELTI.
‘’Kami akan terus berupaya menjaga kehormatan dan memajukan olahraga tenis di Indonesia agar tetap dapat memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa,’’tegasnya.(rustam madubun)
