Papua Barat

Tiga Hal Ini Jadi Perhatian Dinas Kehutanan Papua Barat Dalam Rapat Kerja Teknsi

55
×

Tiga Hal Ini Jadi Perhatian Dinas Kehutanan Papua Barat Dalam Rapat Kerja Teknsi

Sebarkan artikel ini

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir Hendrik F Runaweri yang ditemui wartawan beberapa waktu lalu di Kantor Dinas Kehutanan Papua Barat di Arfai Manokwari. FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Tiga hal ini menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Papua Baat dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang dibuka Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan, Dr Niko U Tike, SE di Hotel Swissbel Manokwari, Senin (22/5/2023),

Tiga hal tersebut adalah sumber daya manusia, kehutanan berperan tingkatkan ekonomi masyarakat dan perubahan iklim.

‘’Sesuai bidang kami, kehutanan, hari ini  Rakornis kita kedepankan sumber daya manusia, kemudian kita berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat, dan yang ketiga adalah terkait dengan perubahan iklim, tiga isu ini yang kita kita bahas,’’ ujar Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Ir Hendrik F Runaweri yang ditemui wartawan seusai pembukaan Rakornis.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan, diberharapkan tiga program menjadi fokus utama dan benar-benar dapat dilaksanakan sehingga dapat dimanfaatkan.

Terkait perubahan iklim, Kepala Dinas menjelaskan, bahwa Dina Kehutanan Papua Barat bersama kementerian kehutanan menyusun renca kerja 2023-2030 sementara jalan.

‘’Nanti setelah selesai, kami ada pertemuan dan ekspose hasil yang sudah disusun tim pakar dari Universitas Papua (Unipa) Manokwari, kita bawa kita presentasi kan di kementerian apabila itu sudah disetujui, maka kita bisa dapatkan dana dari donatur global yang terkait terkait dengan kegiatan-kegiatan perubahan iklim,’’ tegasnya.

Dalam sambutan pembukaan Rakornis Ia menyampaikan, Provinsi Papua Barat memiliki potensi hutan yang besar. Sebelum pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, luas hutan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat 9,7 juta hektar sesuai dengan SK menteri kehutanan nomor 783/menhut-2/2015.

Namun setelah pemekaran luas kawasan hutan Papua Barat menjadi 6.271 446 hektar yang terbagi dalam tujuh Kabupaten di wilayah Papua Barat.

Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir Hendrik F Runaweri pad Rakernis Kehutanan Papua Barat, Senin (22/5/2023). FOTO: ISTIMEWA.

‘’Memang terjadi pengurangan, namun di sisi lain memberikan keuntungan pengelolaan hutan lebih efisien, sebab beban kerja kita yang selama ini cukup besar, meliputi 13 kabupaten kota sekarang menjadi efisien sebab hanya meliputi tujuh Kabupaten. Maka rentang kendali ke wilayahan kepada tujuh Kabupaten pun menjadi terfokus,’’ sebut kepala dinas.

Menurut kepala dinas, dampak lain dari pemekaran Provinsi Papua Barat Daya adalah perlunya melakukan kesesuaian, kelembagaan pemerintahan daerah merupakan reformasi birokrasi termasuk dinas kehutanan yang semula memiliki 21 UPTD sekarang mengalami perampingan menjadi delapan UPTD.

‘’Memang berencana akan melakukan penggabungan antara Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup, maksud itu untuk tata kelola urusan pemerintahan di Provinsi Papua Barat menjadi lebih baik dan bisa mencapai sasaran, kinerja ini ditetapkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri nomor 90 tahun 2019 klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,’’ kata kepala dinas.

Ia menegaskan, bahwa urusan kehutanan dibagi dalam empat program 15 kegiatan dan 62 sub kegiatan.

‘’Seperti, program pengelolaan hutan, program konservasi sumber daya alam hayati, ekosistemnya dan program pendidikan, penyuluhan di bidang kehutanan, program pengelolaan daerah aliran sungai,’’ tuturnya.

Kadis Hutan mengingatkan, bahwa beberapa persoalan serius dalam membangun Papua Barat yaitu

Yaitu tingkat kemiskinan Papua Barat masih tinggi secara nasional, selalu menempati peringkat kedua bahkan kemiskinan ekstrem, sehingga harus bekerja keras memerangi kemiskinan

‘’Pada tahun 2024 kita harus dapat menyelesaikan kemiskinan ekstrem Papua Barat menjadi nol persen,’’ tegasnya,

Kemudian Ia menambahkan, persoalan stunting juga yang menjadi ancaman, ini selalu dingatkan penjabat Gubernur Papua Barat, perlu diseriusi demi masa depan Papua Barat.

Foto bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat bersama Staf Ahli dan undangan pad Rakernis Kehutanan Papua Barat, Senin (22/5/2023). FOTO: ISTIMEWA.

‘’Selain dua persoalan di atas kita pun menghadapi perubahan iklim yang mengancam semakin nyata yaitu dengan adanya pemanasan global, untuk mengatasi masalah iklim perlu kerja keras bersama,’’ pesan Kadis Hut.

Kata Dia, bahwa disinilah peran ini dinas kehutanan sangat besar, kehutanan memiliki kontribusi besar dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

‘’Semua ini bisa tercapai apabila dukungan sumber daya manusia kehutanan baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk itu saya sepakat dengan tema Rakornis kehutanan tahun ini,  yaitu” Penguatan Sumber Daya Manusia Kehutanan Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Inklusif Bagi Kesejahteraan Papua Barat,’’ tuturnya dia diakhir sambutannya.(tam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *