Tiga Anggota DPRD Papua Barat, Saleh Siknum, Ranley H.L. Mansawan dan Mafa Uswanas, Didampingi Kadis. PUPR Fakfak, Samaun Dhalan, S.Sos, MAP dan Kabid Bina Marga PUPR, Yakobus Tandung, ST. M.Si, Ketika Meninjau Jalan Werabuan – Siboru. FOTO: RICO LET’s./papuadalamberita.com.
PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Tiga anggota DPRD Papua Barat, Senin (25/11), dalam kunjungan kerjanya ke Fakfak dalam rangka menjaring isu aktual atas laporan masyarakat terkait beberapa persoalan, baik persoalan listrik, air bahkan persolan jalan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, tiga anggota DPRD Papua Barat, Saleh Siknun, Mafa Uswanas dan Ranley H.L. Mansawan, yang didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos, MAP dan Kabid. Bina Marga PUPR, Yakobus Tandung, ST, M.Si, menyempatkan waktu untuk meninjau ruas jalan Siboru dan melihat perkembangan pematangan lahan terminal Bandara Siboru yang sedang di kerjakan.
Kunjungan kerja tiga legislator Papua Barat di wilayah Fakfak Barat dan Distrik Wartutin Fakfak Papua Barat, melihat kondisi jalan Siboru sepanjang kurang lebih 8 kilo meter yang mengalami rusak berat karena sudah beberapa tahun lamanya tidak pernah disentuh Provinsi Papua Barat.
Sedangkan saat melihat dari dekat pematangan lahan terminal bandara Siboru yang sedang di kerjakan dengan menggunakan alat berat untuk meratakan beberapa bukit, membuat tiga legislator Papua Barat itu tercengang.
Anggota DPRD Papua Barat, Saleh Siknun, mengatakan, ruas jalan Siboru menuju lokasi Bandara yang rusak berat sudah saatnya untuk diperhatikan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar dapat ditingkatkan.
“Ruas jalan ini terkahir ditangani tahun 2009 dan sudah saatnya untuk diperhatikan Pemerintah Provinsi agar dapat ditingkatkan”, tutur Saleh Siknun kepada papuadalamberita.com. di lokasi bandara Siboru Fakfak Papua Barat. Senin (25/11)
Menurutnya, ruas jalan Siboru memang harus di perhatikan Pemerintah Provinsi Papua Barat karena menjadi kewenangan Provinsi Papua Barat dan ruas jalan tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta ruang yang dilalui tersebut melewati daerah – daerah yang dihuni Orang Asli Papua (OAP).
Sehingga bila ada peningkatan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Barat tersebut maka akan muncul kampung – kampung baru di sepanjang ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Fakfak, tegas Saleh Siknun, Legislator Papua Barat asal Kabupaten Fakfak.
Tiga Anggota DPRD Papua Barat, Saleh Siknum, Ranley H.L. Mansawan dan Mafa Uswanas, Didampingi Kadis. PUPR Fakfak, Samaun Dhalan, S.Sos, MAP dan Kabid. Bina Marga PUPR, Yakobus Tandung, ST. M.Si, Menunjukan Master Plane Bandara Siboru. FOTO: RICO LET’s./papuadalamberita.com.
Sementara itu, Ranley H.L. Mansawan, anggota DPRD Papua Barat dari NasDem ketika melihat perkembangan pembangunan lahan terminal Bandar Siboru, mengatakan, Bandara Siboru merupakan salah satu Bandara dari Tiga Badanra di Papua Barat yang menjadi skala prioritas.
“Pemerintah Pusat lewat kebijakan Presiden Jokowi telah menetapkan 4 Bandara di Papua dan Papua Barat menjadi skala prioritas, salah satunya Bandara Siboru ini”, tutur Ranley Mansawan, kepada papuadalamberita.com.
Foto Bersama : Anggota DPRD Papua Barat, Kadis. PUPR, Samaun Dahlan, S.Sos, MAP, Kabid. Bina Marga PUPR, Yakobus Tandung, ST. MAP dan Karyawan Proyek Pembangunan Pematangan Lahan Terminal Bandara Siboru. FOTO : RICO LET’s/papuadalamberita.com.
Karena itu, kata Mansawan, DPRD Papua Barat sangat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memperjuangkan pembangunan Bandara Siboru,”Ini harus diapresiasi secara baik karena tidak ada itu satu program yang turun di Fakfak tanpa suatu perjuangan, semua butuh perjuangan”, tegasnya.
Dikatakannya, untuk urusan Pemerintah Kabupaten Fakfak terhadap pembangunan bandara siboru sudah sangat baik karena itu dalam mempercepat pembangunan Bandara Siboru harus juga ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini kata Mansawan, kita harus mensinkrongkan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Lebih lanjut Ranley, mengatakan, untuk pembangunan Badara Siboru, DPRD Papua Barat dimasa kepemimpinan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, akan tetap mengawal pembangunan Bandara Siboru yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Pusat.
“Dalam waktu dekat pelantikan pimpinan DPRD Papua Barat akan berjalan dan akan dilanjutkan dengan sidang pembahasan RAPBD 2020 Papua Barat sehingga kami juga membutuhkan data dari Kabupaten Fakfak untuk Bandara Siboru termasuk jalan agar dapat kami dapat memperjuangkannya di RAPBD Provinsi Papua Barat’, tukasnya.(RL 07)
