Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol Mathias D Fakhiri, Rabu (12/8/2020). PAPUADALAMBERITA. FOTO: rustam madubun.
PAPUADALAMBERITA. COM. MANOKWARI – Provinsi Papua Barat akan menggelar pesta demokrasi pemilihan sembilan (9) bupati dan wakil bupati secara serentak di Papua Barat Desember 2020. Situasi itu dinilai menjadi potensi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat apalagi berlangsung di tengah pandemi COVID-19.
Baca juga: Brigjen Ferry Zein: TNI dan Polri Komitmen Bantu Pemda dalam Pengamanan Pilkada Papua Barat
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat, mengaku tidak akan bisa bekerja sendiri dalam menghadapi situasi itu. Untuk itu kerjasama komponen masyarakat, terutama tokoh agama, tokoh adat dan kepala suku menjadi potensi tertinggi dalam masyarakat bersama kepolisian dan TNI menjaga stabilitas daerah jelang pelaksanaan sampai akhir dari pemungutan suara Pilkada di Papua Barat.
Polda Papua Barat mengajak tokoh agama, tokoh adat dan kepala suku duduk bersama mewujudkan Pilkada aman, damai, kondusif dalam bingkai NKRI, Rabu (12/8/2020) di SwissBel Hotel manokwari.
Lima pejabat sentaral Papua Barat menjadi pembicara utama, Gubernur Papua Barat, Kasdam XVIII/Kasuari, Wakapolda Papua Barat, Ketua KPU Papua barat dan perwakilan Papua Barat.
‘’Polda Papua Barat tidak mempunyai kemampuan apa-apa kalau tidak didukung semua elemen masyarakat, pada khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sebagai pilar terpenting dimana bisa menciptakan situasi kondusif di tanah Papua Barat, mudah-mudahan Pilkada berjalan aman, tertib, terkendali,’’ ujar Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol Drs, Mathias D Fakhiri sebagai pembicara pertama dalam pertemuan itu.
‘’Sehingga nantinya kita bisa menghadirkan para pemimpin-pemimpin di daerah kita, di kabupaten kita dengan pemimpin-pemimpin yang bisa mendarmabaktikan dirinya untuk membangun kabupaten khususnya Provinsi Papua Barat, itu lah harapan Polda Papua Barat jelas Wakapolda Papua Barat.
Dalam pertemuan Polda Papua Barat menampilkan perkiraan ancaman yang akan terjadi jelang, sebelum dan sesudah Pilkada akan digelar.
‘’Pertama pada tahap penyelenggara, yaitu saat pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, masa tenang, tempat pemungutan suara, rekapitulasi hitung suara , penyelesaian sengketa, hasil suara, penetapan hasil, pelantikan dan pengambilan sumpah,’’ rinsi Brigjen Mathias Fakhiri.
Lanjut Wakapolda bahwa potesni kerawanan itu misalnya, salah data pemilih, unjuk rasa , politik uang, blackping, isu SARA, terror, sabotase, penggelapan suara, tolak hasil suara dan kejahatan konvensional.
‘’Untuk itu Pilkada 2020 masyarakat mempunyai peran besar dalam menentukan kesuksesan Pilkada, partisipasi masyarakat yang tinggi akan menciptakan pemerintah yang lebih baik dan kuat, dengan pemerintah pemerintah yang kuat akan terlaksana pembangunan yang baik,’’ tambah Wakapolda.
Wakapolda menampaikan terima kasih kepada gubernur Papua Barat yang juga mewakili kepala suku besar Pegunungan Arfak.
‘’Kami berterima kasih, karena bapak berkenan hadir memberikan pencerahan bersama kita, bersama bapak panglima (Pangdam XVIII/Kasuari, red) tokoh, adat, tokoh agama ini, kita mempunyai satu perspektif bagaimana menyiapkan persiapan pengamanan Pemilukada di Papua Barat 2020,’’ kata Wakapolda.(tam)
