PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI– Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH., M.Si, mempertanyakan lambannya progres pembangunan gapura di Jalan Brigjen TNI Abraham Atururi menuju kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, yang hingga Senin (17/3/2025) belum juga selesai.
Menurut Wakil Gubernur, pembangunan gapura dengan dua pintu tersebut sudah berjalan lebih dari setahun namun belum tuntas.
“Saya tanya dulu, ini gapura yang dari bawah, depan penjagaan itu, dari dinas mana yang bangun? Mana Kepala Dinas PU?” tanya Wagub dengan tegas sambil memandang ke barisan pejabat eselon dua.
Namun, tidak ada satupun pejabat eselon dua yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
Serta Kepala Dinas PU yang di jabat pejabat pelaksana tugas tidak mengikuti Apel Gabungan ASN Senin.
Wagub kembali bertanya, “Apakah itu tidak bertuan?” Mendengar pertanyaan itu, seluruh peserta apel gabungan ASN Pemprov Papua Barat yang hadir pada kesempatan itu pun terdiam.
Wakil Gubernur kemudian meminta penjelasan lebih lanjut,
“Biro Pemerintahan mana, Pak Karo? Waktu pelaksanaannya sudah cukup lama, kenapa tidak selesai-selesai? Apa masalahnya?” ujar Wakil Gubernur menegaskan.
“Saya juga ingin tahu, Kepala Dinas PU ada atau tidak?” tambahnya dengan nada yang semakin serius.
Wakil Gubernur mengungkapkan rasa frustrasinya atas keterlambatan tersebut dan meminta agar pembangunan gapura segera diselesaikan.
“Bikin malu. Itu di depan kantor gubernur, tempat melayani masyarakat satu Papua Barat. Gapura yang masuk ke kompleks perempatan ini tidak selesai-selesai, sudah hampir satu tahun,” tegas Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur juga menyoroti hal tersebut sebagai cermin ketidakberesan dalam pengelolaan pembangunan di lingkungan pemerintahan.
“Di depan mata Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas yang mengurus rakyat Papua Barat. Ini bagaimana kita bisa mengurus rakyat kalau hal-hal yang ada di sekitar kita saja tidak beres?” lanjutnya.
Wagub menegaskan pentingnya perhatian serius agar pembangunan gapura tersebut segera diselesaikan demi menjaga citra pelayanan publik di Papua Barat.(rustam madubun)
