Papua Barat

Wamendagri Tinjau Kesiapan Penyelenggaraan Papua Barat Daya, Juga Pertemuan Bersama Penjabat Gubernur Papua Barat

89
×

Wamendagri Tinjau Kesiapan Penyelenggaraan Papua Barat Daya, Juga Pertemuan Bersama Penjabat Gubernur Papua Barat

Sebarkan artikel ini

Gedung Kantor Bapeda Pemerintah Kota Sorong yang dijadikan kantor sementara Provinsi Papua Barat Daya. PAPUADALAMBERITA. FOTO: ANTARA/ ERNES BRONING KAKISINA.

PAPUADALAMBERITA.COM. SORONG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong untuk meninjau persiapan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.

Wamendagri John Wempi Wetipo bersama Anggota Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI bertemu Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga untuk melakukan pertemuan persiapan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya, Senin.

John Wempi Wetipo mengatakan bahwa ada 12 agenda utama kesiapan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi baru Papua Barat Daya.

Menurut dia, agenda tersebut meliputi peresmian daerah dan pelantikan penjabat gubernur, pembentukan perangkat daerah, manajemen ASN, penyusunan peraturan gubernur tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kemudian, pembentukan majelis rakyat Papua (MPR), pengisian DPR RI, DPD RI, dan DPR Papua, penetapan daerah pemilihan pada Pemilu 2024, penyerahan aset, dokumen, dan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Selanjutnya, penginapan, sarana prasarana pemerintahan, hibah, cipta kondisi pascaperundangan, pelaksana pemilihan gubernur/wakil gubernur, dan terakhir pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengatakan bahwa khusus untuk provinsi Papua Barat Daya nantinya setiap kota dan kabupaten menyerahkan 150 ASN karena provinsi Papua Barat Daya membutuhkan 900 sampai 1.056 orang ASN.

Ia menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru provinsi Papua Barat Daya jauh lebih siap dibanding tiga DOB di Provinsi Papua.

“Semua perangkat yang tersedia khususnya kantor-kantor yang akan digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan jauh lebih siap,” kata mantan Bupati Jayawijaya itu.(antara)
Pewarta : Ernes Broning Kakisina
Editor :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!