-
Juru bicara Frkasi Golkar Amin Ngabalin (tengah) didampingi anggota Frakasi Golkar yang ditemui wartawan di Restoran Hotel Aston Manokwari, Rabu (18/12/2024).FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADLAMBERITA
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menyoroti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan gas (Migas) tidak berimbang.
Padahal,total hasil dari sektor Migas di provinsi ini mencapai sekitar Rp800 miliar.
Namun, hanya sebesar Rp1,5 miliar yang dialokasikan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat, yang merupakan dinas penghasil utama.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, pembagian anggaran ini sangat tidak proporsional.
“Dengan besaran anggaran yang diterima Dinas ESDM, yang hanya Rp1,5 miliar, sangat jauh dari seharusnya. Kami merasa pembagian ini tidak adil,” ujar juru bicara Fraksi Golkar. Amin Ngabalin yang ditemui wartawan di Hotel Aston Manokwari.
Menurut Raksi Golkar, Dinas ESDM sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil seharusnya mendapatkan alokasi dana yang lebih besar untuk mendukung kinerja mereka.
Dinas ESDM Papua Barat, yang merupakan salah satu OPD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar melalui sektor migas, seharusnya mendapat perhatian lebih.
“Dana yang diterima sebesar Rp1,5 miliar itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi yang dihasilkan oleh sektor Migas di provinsi ini,” lanjutnya.
Fraksi Golkar berharap Gubernur Papua Barat dapat memberikan perhatian lebih terhadap hal ini.
“Kami berharap Gubernur memberikan perhatian dan penambahan anggaran untuk Dinas ESDM, karena dana yang cukup sangat penting untuk mendukung berbagai program, termasuk ‘Papua Terang’, yang merupakan program nasional untuk memperluas akses listrik ke rumah-rumah,” tambahnya.
Selain Dinas ESDM, Golkar juga menekankan pentingnya perhatian terhadap dinas-dinas lain yang terlibat dalam peningkatan sektor riil.
Golkar menilai, meskipun Papua Barat kaya akan sumber daya alam, penerimaan daerah masih tergolong rendah dan tidak sebanding dengan potensi kekayaan yang ada.
“Kita punya sumber daya yang melimpah, tetapi kalau alokasi anggaran untuk pengelolaan sektor riil rendah, ini sangat disayangkan,” ujar juru bicara Fraksi Golkar tersebut.
Fraksi Golkar berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada pengelolaan sumber daya alam yang maksimal, untuk kemajuan Papua Barat yang lebih baik.(rustam madubun)
