Papua Barat

Kabiro Barang dan Jasa Akan Fokus pada Konsolidasi, Evaluasi Internal Tingkatkan Tata Kelola

1229
×

Kabiro Barang dan Jasa Akan Fokus pada Konsolidasi, Evaluasi Internal Tingkatkan Tata Kelola

Sebarkan artikel ini
Print
  • Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere MTP memberikan ucapan selamat kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat, Barat (Dr (c) Yakub Rikhard Kiriwenno, SH., MAP seusai pelantikan pejabat tinggi di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat Jumat (27/9/2024). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat, Barat (Dr.(c). Yakub Rikhard Kiriwenno, SH, MAP menegaskan komitmennya untuk menjalankan program konsolidasi dan evaluasi internal selama 100 hari kerja mendatang.

Penegasan itu disampaikan Yakub Rikhard Kiriweno yang ditemui wartawan di ruangan kerjanya setelah dilantik penjabat Gubernur Papau Barat Drs H Ali Baham Temongmere MTP  sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari.

‘’Melanjutkan program penjabat Kepala Biro yang lama, antara lain: perbaikan indeks tata kelola pengadaan barang jasa baik di internal Biro PBJ Provinsi dan terus melakukan pendampingan di kabupaten kota,’’ jelas Kiriwenno.

Menurut Kiriwenno melakukan audit internal menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung. Meninjau kepatuhan terhadap regulasi, prosedur, dan efisiensi proses.

  • Penjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat, Barat (Dr (c) Yakub Rikhard Kiriwenno, SH., MAP yang ditemui wartawan di ruangan kerjanya Senin (30/10/2024). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA

‘’Identifikasi kebutuhan dan kelemahan SDM: Evaluasi kompetensi pegawai, identifikasi pelatihan yang dibutuhkan, dan pembenahan struktur organisasi yang ada,’’ sebut Kiriwenno.

‘’Peninjauan Standard Operating Procedures(SOP ) melakukan review atas SOP yang digunakan, mengevaluasi apakah masih relevan atau memerlukan pembaruan agar lebih efektif dan efisien,’’ sambung Dia.

Lanjut Kiriweno, juga dailakukan penataan regulasi dan pemetaan risiko: melakukan penataan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua Barat identifikasi potensi risiko dalam proses pengadaan dan langkah mitigasi yang perlu diambil.

‘’Penataan regulasi dan pemetaan risiko melakukan penataan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua Barat Identifikasi potensi risiko dalam proses pengadaan dan langkah mitigasi yang perlu diambil,’’ jelas Kiriwenno.

Koordinasi dengan Stakeholder Internal: Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Setda untuk memahami kebutuhan pengadaan yang akan datang serta memastikan sinergi antar biro.

‘’ Kata Dia peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menguatkan komunikasi/koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten kota untuk memastikan sinergitas dalam proses pengadaan,’’ ujarnya.

Program lain yang juga dilakukan dalam 100 hari kerja seperti konsolidasi pengusaha asli Papua dalam perencanaan kebutuhan pengadaan di Provinsi Papua Barat

‘’Melakukan dialog terbuka dengan pengusaha asli Papua dalam membangun transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ jelasnya.

Penyusunan rencana kerja tahunan berdasarkan hasil evaluasi selama 100 hari, menyusun rencana kerja tahunan yang fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta peningkatan konsolidasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam perencanaan, pelaksaanaan dan evaluasi pengadaan barang jasa di Provinsi Papua Barat.

Ia menambahkan, output yang diharapkan peningkatan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa melalui SOP yang lebih baik dan sistem e-procurement.

‘’Transparansi yang lebih tinggi dalam proses pengadaan, dengan pemantauan dan pelaporan kinerja yang berkala,’’ sebut Kiriweno

‘’Sinergi yang lebih baik dengan stakeholder terkait, baik internal maupun eksternal termasuk konsolidasi pengusaha asli Papua dalam perencanaan kebutuhan pengadaan di Provinsi Papua Barat,’’ sambung Kiriweno.

Sehingga menurutnya. program ini dirancang untuk menciptakan perubahan positif dalam jangka pendek yang berdampak pada perbaikan sistemik jangka panjang di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat.(rustam madubun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *