Komjen Pol (P) Drs Paulus Waterpauw MSI yang ditemui wartawan seusai penyerahan jabatan gubernur dari Drs Dominggus Mandacan kepadanya, Jumat (20/5/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Komjen Pol (P) Drs Paulus Waterpauw MSI menegaskan sangat penting pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) bagi pembangunan Prvonsis Papua Barat.
Baca juga: Dominggus Mandacan Serahkan Jabatan Gubernur Kepada Paulus Waterpauw
Baca juga: Selamat dan Sukses, Saya Mohon Doa dan Dukungan
‘’Karena pertimbangan geografis, kita diketahui Papua dengan segala kelebihan dan kekurangannya persoalan geografis letak geografis sangat menghambat, itu yang penting,’’ ujar Paulus Waterpauw yang ditemui wartawan seusai serah terima jabatan di Auditorium PKK di Arfai Manokwari, Jumat (20/5/2022).
Jenderal bintang tiga yang empat kali jabat Kapolda di Indonesia ini mengatakan, pertimbangan lain adalah luas wilayah, keterisolasian daerah.
‘’Beberapa daerah tertentu masih sangat terisolasi sehingga disinilah dibutuhkan daerah otonomi baru, daerah otonom baru kabupaten, daredaerah otonomi baru provinsi dimekarkan, untuk memperpendek jarak atau rentang kendali dari pemerintah pusat ke Kabupaten sampai ke bawah (distrik, desa, kampung dan dusun, red),’’ sebut ayah tiga anak pasangan dari Roma Megawanti Pasaribu.
Komjen Pol (P) Drs Paulus Waterpauw MSI dan Ibu, Ramona Megawanti Pasaribu, Jumat (20/5/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
‘’Kita lihat sekarang banyak perubahan daerah otonomi yang dibangun. Jadi sebenarnya jangan terlalu evoria, menurut saya salah kalau menolak otonomi baru,’’ tegas mantan Kapolda Papua Barat pertama ini.
Ia kembali mempertanyakan, apa relevansinya menolak daerah otonomi baru? Justru harus didukung penuh karena banyak sekali provinsi-provinsi lain di luar Papua Papua Barat inginkan daerah otonomi baru, tetapi pemerintah pusat justru hanya mendukung dukung pembentukan daerah otonomi baru Papua, dan Papua Barat sebentar lagi akan terwujud.
‘’Papua Barat bersabar, serapan Menteri Dalam Negeri persoalan anggaran, mungkin periode berikut ini itu diantaranya,’’ kata ujar Paulus.
Lanjutnya, selaki penjabat yang menjalankan amanat Ia akan sosialisasi pentingnya pembentukan daerah otonomi baru dan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat.
DARI KIRI: Wagub Papua Barat 2017-2017, Gubernur Papua Barat 2017-2022, Penjabat Gubernur Papua Barat, Pangdam Kasuari, Kapolda Papua Barat dan Anggota DPR Papua Barat, Jumat (20/5/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Sosialisasi daerah otonomi baru dan otonomi khusus menjadi prioritas dari lima agenda yang disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri kepadanya setelah dilantik menjadi penjabat gubernur itu yang harus dilakukan satu tahun kepimpinnya.
‘’Kami akan sosialisasi otonomi baru termasuk otonomi khusus terkait perubahan undang-undang otonomi khusus di pasal 76 diamanatkan untuk pembentukan daerah otonomi baru, daerah otonomi baru bersifat usulan dari bawah, di atas pemerintah menganggap penting maka ada kebijakan,’’ tuturnya.
‘’Sebetulnya kita tidak usah terlalu khawatir, kalau ada pihak yang menolak diajak bicara, kita diskusi bersama,’’ sambung dia.(tam)
