- Artikel: Oleh: Velix V. Wanggai, Pj Gubernur Papua Pegunungan
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Meminjam bahasa Kaka Manuel Kaisiepo di tahun 1984, yang berjudul “Menghindari Modernisasi yang Keliru”.
Dalam konteks ini, tulisan penting 40 tahun lalu itu, terasa masih sangat relevan di masa transisi Daerah Otonom Baru, Papua Pegunungan. Pilihan-pilihan pendekatan, pilihan kebijakan dan pilihan cara kerja, merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam mengelola pembangunan, perubahan sosial di Tanah Papua Pegunungan.
Papua Pegunungan sebagai jantung Tanah Papua merupakan wilayah yang strategis dalam penanganan pembangunan di Tanah Papua.
Sebagai Daerah Otonom Baru, dengan potensi sumber daya manusia yang unggul, peradaban budaya yang tinggi, potensi ekonomi wilayah yang strategis, namun dihadapkan dengan keterisolasian wilayah dan ketertinggalan pembangunan.
Perjalanan tahun 2024 merupakan masa konsolidasi di awal pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan yang masih berusia 2 tahun pada 11 November 2024 lalu. Di masa konsolidasi ini, terdapat 12 Agenda Peta Jalan (Road Map) DOB dan 10 Program Prioritas yang merupakan agenda penting dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Ke-12 agenda Road Map itu adalah kelembagaan struktur birokrasi, manajemen ASN, rencana tata ruang wilayah, perencanaan daerah baik jangka panjang 20 tahun dan 5 tahun, pembentukan MRP dan DPRP, kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), aset daerah, dan situasi keamanan wilayah, sebagaimana amanat dari hadirnya UU No 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Demikian pula, di masa transisi kepemimpinan ini, Pemerintah Provinsi dan 8 Kabupaten se-Tanah Papua dihadapkan dengan langkah-langkah khusus dalam memastikan pelaksanaan 10 Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan di setiap daerah.
Ke sepuluh program tersebut adalah penanganan inflasi (tingkat harga), penurunan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrim dan pengangguran, pelayanan kesehatan, investasi dan perizinan, pembiayaan anggaran, dan kegiatan sektor unggulan.
Secara khusus, Pemprov Papua Pegunungan intens dalam persiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) baik sisi pendekatan sosial, legal dan teknokratik perencanaan. Di era Pj Gubernur Nicolas Kondomo, telah ada pelepasan tanah adat di Distrik Walesi sekitar 94,54 Ha pada 30 Agustus 2023 dan pelepasan tanah adat di Distrik Wouma selias 98 Ha pada 9 Agustus 2023.
Dengan landasan ini, proses sertifikat tanah KIPP telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jayawijaya pada 15 Agustus 2024, dimana 94,5 Ha di Distrik Walesi dan 42,9 Ha di Distrik Wouma di era Pj Gubernur Velix Wanggai.
Terkait hal ini, master plan pengembangan KIPP telah diselesaikan dengan tema “Green and Etnic Government Cluster”, kawasan perkantoran yang hijau dan etnik khas budaya lokal, yang disusun oleh Pemprov Papua Pegunungan, guna mengelola keseimbangan ruang sosial, ruang hijau dan ruang fungsi pelayanan pemerintahan.
Sebagai langkah awal, dari sisi pembangunan fisik, Pemprov Papua Pegunungan telah membuka akses jalan utama, jembatan pantau wisata KIPP dan lapangan futsal KIPP sebagai ruang terbuka publik di zona KIPP.
Awalnya, dalam APBD Induk 2024 Pemprov Papua Pegunungan juga telah mengalokasikan pembangunan 3 kantor dinas dengan sumber dana DTI, namun mengalami perubahan karena DTI tidak dapat digunakan untuk sarana prasarana perkantoran di APBD Perubahan. Di sisi lain, saat ini Pemprov Papua Pegunungan menunggu desain bangunan kantor gubernur, DPRP dan MRP yang didesain Kementerian PUPR dan termasuk pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah Pusat di tahun 2025 ini.
Mengelola Politik Lokal yang Dinamis
Dalam perjalanan di tahun 2024 sebagai “Tahun Politik”, kontestasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah secara serentak di 8 Kabupaten se-Papua Pegunungan berjalan aman, lancar dan damai.
Pemprov Papua Pegunungan dan 8 Pemerintah Kabupaten telah memberikan dukungan dengan kapasitas anggaran yang ada melalui hibah kepada KPUD dan Bawaslu Provinsi dan KPUD dan Bawaslu masing-masing Kabupaten, termasuk hibah ke jajaran Kepolisian dan TNI dalam rangka dukungan keamanan wilayah.
Kita menyadari, adanya dinamika politik lokal terjadi dalam kontestasi pemilihan legislatif di beberapa kabupaten. Dan, saat ini telah dilantik DPRP Provinsi Papua Pegunungan.
Di tataran Pilkada Serentak, secara umum, tahapan dan jadwal pilkada berjalan dengan baik tanpa terdapat gejolak sosial yang massif. Pasca pencoblosan 27 November, adalah masa yang rawan dalam tahapan Pilkada. Karena itu, komunikasi yang intens terus dilakukan oleh Pemprov Papua Pegunungan dengan 8 Pemkab dalam memastikan tahapan berjalan dengan baik dan aman.
Terkait kondisi Lanni Jaya, merupakan perhatian yang terus dikelola ke depan agar prosesi politik lokal ini dapat berjalan normal dan damai.
Pasca pemilihan Gubernur, Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai juga telah melakukan komunikasi yang intens secara langsung dengan calon Gubernur Kaka John Tabo dan calon Gubernur Kaka Befa Yigibalom. Pasca penetapan hasil rekapitulasi, kedua calon gubernur telah berkomunikasi dengan baik yang dimediasi Pj Gubernur Papua Pegunungan.
Kedua calon Gubernur memiliki jiwa besar dalam membangun fondasi percepatan pembangunan Papua Pegunungan yang aman, sejuk dan damai.
Mengelola Kerukunan Sosial di tengah Masyarakat yang Beragam
Perjalanan di tahun 2024 juga dihadapkan dengan situasi kehidupan sosial yang dinamis. Di awal Januari tahun 2024, pertengahan Juni 2024 dan Oktober 2024, Pemprov Papua Pegunungan, MRP, dan Bupati Jayawijaya, Bupati Lanni Jaya dan Bupati Nduga, intens dalam mengelola pertikaian sosial lokal lintas suku dan komunitas yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya.
Penyelesaian sosial menuju titik perdamaian juga membutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam memetakan akar persoalan, pemicu pertikaian, peran serta tokoh lokal dan kesepakatan perdamaian. Bersyukur, proses perdamaian baik secara tataran adat dan sosial telah terjadi melalui mediasi aktif Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Agenda ke depan, Pemprov Papua Pegunungan, menghimbau agar semua pemangku kepentingan, agar menyepakati pola dan format yang tepat dalam mengantisipasi dan mengurangi pertikaian sosial, dan pola perdamaian tanpa membebani kapasitas anggaran pemerintah yang terbatas. Peran tokoh-tokoh lokal dalam membangun kesadaran kolektif untuk merawat kerukunan sosial dalam masyarakat Pegunungan yang beragam dan memperkuat cinta kasih antar sesama.
Dengan Peraturan Gubernur bahwa 20 April sebagai Hari Libur Fakultatif dalam memperingati Hari Pekabaran Injil di Papua Pegunungan, kiranya menjadi momentum, inspirasi dan renungan bagi kita semua dalam memperkuat ikatan sosial dan perubahan pembangunan yang lebih baik di masa depan.
Mengelola Fondasi Teknokrasi Perencanaan
Sebagai Daerah Otonom Baru di jantung tanah Papua, dengan indikator pembangunan, Papua Pegunungan dikategorikan merupakan 8 daerah tertinggal di Papua Pegunungan, dimana Nduga dengan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah se-Indonesia.
Untuk itu, sebagai bagian dari 12 Road Map, Pemprov Papua Pegunungan menaruh perhatian atas fondasi perencanaan pembangunan daerah. Melalui proses diskusi panjang, telah diselesaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua Pegunungan Tahun 2025 – 2045 dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Papua Pegunungan Tahun 2025 – 2029.
Kedua Rencana ini, diserasikan dengan arah kebijakan nasional untuk Tanah Papua, baik Perpres No 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022 – 2041 dengan visi besar, Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.
Demikian pula, dengan rancangan RPJMN Tahun 2025 – 2029 di era Presiden Prabowo Subianto yang menekankan tema pembangunan Papua Pegunungan tahun 2025 – 2029, yakni Pembangunan Sentra Perkebunan dan Pariwisata Minat Khusus di Papua Pegunungan.
Perencanaan wilayah menjadi agenda penting. Dari sisi agenda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Pegunungan, Pemprov Papua Pegunungan aktif menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua induk dalam proses asistensi penyelesaian rancangan RTRW Papua Pegunungan.
Saat ini proses penyelesaian terus berjalan dengan konsultasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian teknis lainnya.
Dari sisi kewilayahan, Pemprov Papua Pegunungan telah membahas agar ditata 3 Wilayah Pengembangan (WP) Papua Pegunungan ke depan. Ketiga Wilayah Pengembangan adalah WP I Jayawijaya, Lanni Jaya dan Nduga, WP II Yahukimo dan Pegunungan Bintang dan WP III mencakup Yalimo, Mamberamo Tengah dan Tolikara.
Bersamaan itu, sebagai provinsi, penting memiliki beberapa desain perencanaan sektoral. Pemprov Papua Pegunungan telah menyelesaikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rencana Pengembangan Irigasi dan Air Minum Lembah Baliem, serta beberapa desain perencanaan kewilayahan lainnya.
Mengola Fondasi Desain Anggaran yang Terbatas
Anggaran adalah motor penggerak dari fondasi perencanaan wilayah Papua Pegunungan. Dengan topografi yang sulit dan luas wilayah serta penduduk tersebar tidak merata, dan tingkat kemahalan harga merupakan faktor utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Pegunungan.
Dalam 2 tahun ini, postur Anggaran Papua Pegunungan sangat tergantung dengan transfer keuangan daerah, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Otonomi Khusus. Struktur APBD 2023 dan 2024 relatif sama dengan nilai sekitar Rp 2 Triliun.
Sementara itu, Papua Pegunungan belum memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang layak. Porsi PAD hanya sekitar 7 persen dari struktur APBD Papua Pegunungan, dimana terkecil se Indonesia, pendapatan asli daerah.
Demikian pula, di tahun 2024 ini, Papua Pegunungan mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, dari awalnya di tahun 2023 sekitar Rp 198 Milyar, namun menurun tajam hanya menerima sekitar Rp 18 Milyar dalam APBD 2024 ini.
Situasi keuangan daerah yang tidak besar ini, dihadapkan pula dengan beberapa ketentuan baru dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan, bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak dapat digunakan secara bebas oleh Pemda, namun dalam DAU diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang diawasi secara ketat dalam pola sistem monitoring anggaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Demikian pula, dengan UU Otsus baru, dimana Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tidak dialokasikan untuk membangun rumah layak huni dan kantor sarana prasarana pemerintahan. Padahal, rumah rakyat menjadi kebutuhan masyarakat Pegunungan termasuk dalam renovasi dan rehabilitasi kawasan honai dan permukiman masyarakat.
Di era transisi ini, Pemprov Papua Pegunungan juga wajib membiayai sekitar 600-an mahasiswa asal Papua Pegunungan dalam konteks Beasiswa Unggul Papua (SUP) yang dikelola Provinsi Papua induk. Pembiayaan ini sekitar Rp 50-an miliar dan kontribusi Pemprov Papua Pegunungan ke Provinsi Papua induk untuk dukungan beasiswa sekitar Rp 23 miliar.
Ini komitmen Pemprov Papua Pegunungan kepada anak-anak mahasiswa asal Papua Pegunungan, baik di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Situasi dana pendidikan yang sudah jelas peruntukannya untuk beasiswa SUP ini menyebabkan keterbatasan biaya Pemprov Papua Pegunungan untuk mendukung biaya para mahasiswa lainnya seperti kedokteran, teknik, jurusan lainnya serta pilot. Permohonan biaya untuk para pilot anak-anak Papua Pegunungan relatif besar dengan perencanaan tahapan pendidikan pilot dalam memperoleh kualifikasi pilot di dalam negeri maupun luar negeri.
Dengan pembiayaan APBD yang relatif tidak besar ini, Pemprov Papua Pegunungan berusaha untuk memetakan pembiayaan di kegiatan-kegiatan yang selektif dengan berusaha menyebarkan kegiatan tersebut ke 8 Kabupaten, termasuk bantuan hibah yang tidak dapat menjangkau semua komunitas/entitas sosial di Papua Pegunungan.
Dalam semangat perubahan sosial ini, Pemprov Papua Pegunungan juga berupaya untuk memperkuat peran serta pengusaha orang asli Papua dalam berbagai ruang ekonomi. Secara bertahap sesuai kapasitas anggaran daerah, berbagai paket kegiatan diupayakan dialokasikan ke segmen lapisan bisnis kaum muda Papua. Tahun 2025 ini, akan ditata lebih baik dan terukur guna meningkatkan peran dunia usaha di kalangan orang asli Papua.
Mengelola Identitas dan Jatidiri sebagai Fondasi Sosial Kebanggaan Daerah
Sebagai Provinsi baru dengan pembiayaan yang terbatas, Pemprov Papua Pegunungan perlu menjalankan pendekatan sosial yang perlu menyentuh potensi masyarakat Papua Pegunungan.
Pilihan penting adalah sektor olahraga, sektor seni budaya, sektor ekonomi kreatif berbasis budaya maupun sektor pariwisata. Itulah mengapa Pemprov Papua Pegunungan mendukung kaum muda dan olahragawan untuk partisipasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut.
Awalnya, Pemprov Papua Pegunungan tidak mengirimkan tim sepakbola, namun Pemprov Pegunungan meyakinkan KONI Pusat dan PSSI agar terdapat ruang baru untuk Babak Kualifikasi di cabang olahraga sepakbola. Alhasil, anak-anak muda Pegunungan meraih tiket sepakbola putra dan putri, dan tiket futsal putra dan putri.
Puncaknya, tim sepakbola putra masuk 8 delapan besar bahkan mengalahkan tim Papua induk sebagai juara bertahan peraih emas pada PON XX Papua. Sedangkan tim sepakbola putri meraih medali perunggu melalui perjuangan panjang dengan tetesan keringat, air mata bahkan darah akibat cidera kaki.
Atlet-atlet muda Papua Pegunungan memiliki potensi yang luar biasa. Meraih 8 emas di PON XXI Aceh – Sumut merupakan fondasi awal dalam meletakkan semangat, identitas dan jatidiri masyarakat Papua Pegunungan di tingkat nasional.
Karena itu, pilihan untuk menata kembali dan memperbaiki lapangan pendidikan Wamena yang selama ini terbengkalai menjadi sebuah pilihan yang realistis. Lapangan yang bersejarah yang pernah mengantarkan tim kebanggaan kita, Persiwa, meraih posisi puncak di Liga I dan bahkan bersaing di kancah Asia Tenggara.
Kami menyadari pula, terdapat lapangan lainnya yang belum tersentuh, baik di lapangan Pepera Tiom, lapangan Merah Putih Karubaga, lapangan di Dekai, Elelim, Oksibil, Kobakma dan Kenyaam.
Demikian pula, Pemprov Papua Pegunungan melihat Gedung Olahraga Wamena (GOR) yang dibangun Provinsi Papua induk yang terbengkalai. Padahal, kita memerlukan ruang publik guna kebutuhan olahraga, pentas seni budaya, pameran UMKM dan Ekonomi kreatif, tempat pernikahan, tempat acara sosial keagamaan bahkan tempat musyawarah partai politik yang besar. Karena itu, perbaikan GOR Wamena dan lanskap halaman GOR menjadi pilihan penting di APBD 2024.
Peradaban masyarakat Papua Pegunungan begitu tinggi, sebagaimana tercermin dari ancaman rotan, noken, peradaban mumi, dan konsep arsitektur silimo.
Pada titik ini, Pemprov Papua Pegunungan pertama kalinya mengikuti pameran INACraft, Kriyanusa dan Dewan Kerajinan Nasional, yang mendapatkan pengakuan apresiasi juara di beberapa kriteria penilaian. Demikian pula, sentuhan lainnya melalui sarana Christmas Week Festival pada akhir Desember 2023, Festival Rumput Mei pada Mei 2024, dan Mountain Coffee Street Festival pada akhir November 2024.
Karena itu, Pemprov Pegunungan harus berupaya untuk melakukan sentuhan yang tepat dalam mengangkat potensi sumber daya sosial ke jenjang nasional sebagai bagian dari promosi potensi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif.
Mengelola Inflasi melalui Perbaikan Sistim Logistik, Ekonomi Lokal dan Konektivitas
Sebagai Provinsi, landlocked, tanpa memiliki lautan, wilayah Pegunungan dihadapkan dengan tingkat harga yang tinggi. Akses udara menjadi tumpuan utama bagi logistik kargo dan masuk keluar penumpang ke Wamena sebagai hub regional Pegunungan.
Sepanjang tahun 2024, inflasi, tingkat harga terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sejak Januari 2024 hingga Desember 2024 ini. Di awal tahun 2024 angka inflasi sekitar 3,93 persen, meningkat menjadi 5,64 persen tertinggi se-Indonesia, dan kembali menurun menjadi 3,58 persen di Desember 2024. Papua Pegunungan nomor 2 tertinggi, dan nomor 1 adalah Papua Tengah 4,35 persen.
Situasi inflasi terlihat dari harga-harga yang mahal di Papua Pegunungan. Karena itu, Pemprov Papua Pegunungan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mencari solusi yang komprehesif.
Upaya kunci adalah memperbaiki, menata dan meningkatkan sistem konektifitas dan logistik Pegunungan dari semua sisi wilayah.
Di sisi utara, perbaikan dan peningkatan akses melalui Trans Papua via jalan darat Jayapura – Elelim – Wamena sepanjang 400-an Km. Pembahasan intens Pemprov Papua Pegunungan dengan Kementerian PUPR dalam persiapan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Segmen Mamberamo – Elelim sepanjang 50,14 Km dengan nilai investasi sekitar Rp 3,1 Triliun yang dikelola Kementerian PUPR.
Sedangkan di sisi selatan, Pemprov Papua Pegunungan, bersama Pemkab Yahukimo memperbaiki pelabuhan logpon di Dekai sebagai pintu selatan via akses sungai. Demikian pula, akses perbatasan negara di Kabupaten Pegunungan Bintang dan akses ke Taive, Papua melalui Kabupaten Tolikara. Konektivitas ke Provinsi Papua Tengah juga menjadi penting baik dari Tolikara dan Nduga.
Demikian pula, di pusat Ibukota Wamena, perhatian ke penanganan Bandar Udara Wamena. Melalui kolaborasi pembiayaan dengan Kementerian Perhubungan, Pusat melaksanakan perpanjang run way bandara Wamena sepanjang 125 meter dengan status aspal. Sedangkan Pemprov Papua Pegunungan membangun pembukaan run way baru sepanjang 150 meter di sisi Sinapuk, Kampung Kama dengan status pemadatan tanah sesuai standar bandar udara.
Komunikasi ke beberapa pimpinan maskapai baru untuk menjajaki penerbangan rute Jakarta – Makasar – Wamena terus dilakukan, serta penambahan maskapai baru Jayapura – Wamena. Dengan run way yang semakin panjang, maka hal ini menjadi faktor pendukung beroperasinya maskapai baru di Papua Pegunungan.
Demikian pula, harga-harga yang naik dinamis adalah harga kargo per kilogram, harga rokok kretek, dan cabe rawit, bawang merah serta beras sesuai merek, serta harga BBM.
Secara teori, pembangunan produksi barang harus didekatkan di kawasan Pegunungan sehingga memotong jumlah barang yang masuk.
Inilah mengapa, Pemprov Papua Pegunungan dan Pemprov Lanni Jaya mendorong pembangunan sentra bawang merah di berbagai titik di Tiom. Hasil produksi sekitar 60 ton telah dihasilkan dari Tiom yang dipimpin oleh Pj Bupati Alpius Yigibalom.
Demikian pula, kolaborasi Pemprov dan Pemkab Jayawijaya dan Pemkab Yahukimo terus mendorong tumbuhnya sentra pangan, baik ubi hipere dan padi. Hal ini didukung dengan intervensi pengairan dari Balai Sungai Kementerian PUPR.
Di lapangan, terlihat masyarakat di berbagai kampung, termasuk Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang aktif melakukan intensifikasi penanaman padi dan ikan budidaya. Begitupula, dengan hasil sayur mayur Pegunungan yang tersebar di berbagai kabupaten.
Dalam hal ini, Pemprov Papua Pegunungan, telah membangun komunikasi dengan pimpinan PT Freeport Indonesia pada Januari dan Juni 2024 guna membahas supply sayur mayur Pegunungan ke pasar pekerja Freeport Indonesia.
Titik penting adalah standarisasi dan kontinuitas produksi yang rutin dari Pegunungan. Demikian pula, pasar lain dijajaki ke Biak Numfor dan Jayapura. Untuk itu, Pemprov Papua Pegunungan telah menandatangani kerjasama kesepakatan perdagangan dengan Pemkab Biak Numfor pada 21 November 2024 lalu.
Demikian pula, komoditas kopi. Sebuah delegasi kopi asal Papua Pegunungan yang dikirim Pemprov Papua Pegunungan untuk mengikuti International Coffee Festival di Melbourne, Australia pada pertengahan Mei 2024 lalu. Alhasil, adanya permintaan kopi Pegunungan oleh importir kopi Australia sebanyak 50 – 100 ton per minggu.
Tentu saja ini menjadi tantangan bagi Pemprov Papua Pegunungan, petani dan pegiat kopi Pegunungan untuk memperbesar skala ekonomi penanaman kopi di berbagai kabupaten.
Mengelola Pelayanan Dasar dan Kolaborasi Mitra Internasional
Dalam konteks masyarakat Papua Pegunungan yang tersebar di pelosok kampung-kampung, akses ke pelayanan dasar menjadi sangat penting.
Sentuhan dasar dari Pemprov Papua Pegunungan adalah dengan melakukan dukungan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui akses BPJS sekitar Rp 35 Milyar dalam APBD 2024. Hal ini mendukung pelayanan BPJS kepada penduduk Papua Pegunungan sekitar 1,3 juta orang yang telah berada dalam kerangka Universal Health Coverage (UHC). Untuk tahun 2025 ini, Pemprov Papua Pegunungan akan mendukung pembiayaan kesehatan kepada BPJS sesuai kapasitas pembiayaan APBD Tahun 2025.
Demikian pula, isu stunting dan kemiskinan ekstrim juga menjadi perhatian Pemprov Papua Pegunungan, khususnya di kantong-kantong stunting dan kemiskinan ekstrim. Kita juga dihadapkan dengan penanganan pengungsi asal Nduga yang tersebar di Jayawijaya, Lanni Jaya, Timika dan titik lainnya. Saat ini, Pemprov Papua Pegunungan telah mempersiapkan langkah-langkah penanganan Nduga secara terpadu.
Sejalan dengan kebijakan nasional di aspek stunting, ditempuh kebijakan spesifik dan kebijakan sensitif lintas sektoral, lintas dinas dan pemangku kepentingan. Kerjasama dengan ikatan dokter Indonesia dan ikatan bidan Indonesia terus dilakukan.
Dalam mendukung pelayanan dasar, dilakukan kolaborasi dengan sejumlah mitra internasional antara lain mitra pembangunan Amerika (USAID), mitra pembangunan Australia melalui kerangka SKALA (Sinergis dan Kolaborasi untuk Akses Layanan Dasar), pembangunan ekonomi hijau dari Kedutaan Inggris dimana Pemprob Papua Pegunungan meraih Planet Award dan mitra pembangunan New Zealand serta World Vision. Para mitra internasional ini telah mengunjungi Wamena dan kesepakatan kerjasama telah terjalin dengan Pemprov Papua Pegunungan.
Dalam semangat kolaborasi ini, Pemprov Papua Pegunungan telah menjalin kerjasama dengan 5 Provinsi lainnya di Tanah Papua guna kerjasama yang seirama sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial budaya dan konektivitas. Pertemuan Asosiasi Gubernur se Tanah Papua pada 20 April 2024 di Wamena juga telah menghasilkan deklarasi “Pesan Lembah Baliem untuk Percepatan Pembangunan Tanah Papua”.
Semangat Optimistik di Lembaran 2025
Di sepanjang tahun 2024 ini, Pemprov Papua Pegunungan menemukan adanya semangat perubahan sosial dan pentingnya pembukaan ruang-ruang suara dan peran partisipasi dari berbagai simpul-simpul sosial di masyarakat Pegunungan.
Hal ini merupakan modal sosial yang hadir dalam 2 tahun terakhir di masa transisi DOB Papua Pegunungan guna memasuki tahun 2025. Tingkat adaptasi masyarakat atas perubahan pembangunan terlihat berbeda-beda di berbagai daerah di Papua Pegunungan.
Dengan tingkat pendidikan yang beragam dan keterbukaan arus informasi global, tentu saja, kita menemui masyarakat yang masih berjuang di pelosok kampung atas hak-hak dasar akses pelayanan dasar, maupun berbagai simpul sosial yang terbuka dalam menuntut peran yang lebih besar dalam setiap level pemerintahan, di setiap ruang politik lokal, dan di setiap ruang publik pembangunan.
Mengelola psikologi aspirasi masyarakat yang beragam merupakan situasi yang dihadapi di Papua Pegunungan. Karena itu, Pemprov Papua Pegunungan, perlu kesabaran dalam memastikan arah pembangunan di level kebijakan, di level menengah dan level masyarakat luas.
Masa 2 tahun sejak 2022 – 2024 adalah waktu yang sangat singkat untuk membangun fondasi. Namun, langkah-langkah kecil harus terus dibangun oleh Pemprov Papua Pegunungan, yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Marilah di tahun 2025, pentingnya untuk menggelorakan semangat optimistik untuk perubahan sosial di tengah-tengah setting sosial masyarakat Pegunungan yang beragam dengan kepemimpinan daerah yang akan definitif pasca Pilkada serentak.
Semoga pilihan pendekatan yang tepat dapat terhindar dari modernisasi yang keliru.(**)
