Asisten II Setda, Melkias Werinussa, SH, MH pada peresmian ETLE di Gedung RTMC Polda Papua Barat, Manokwari Sabtu (26/3/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan MSI melalui Asisten II Setda, Melkias Werinussa, SH, MH mengatakan, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) oleh Polda Papua Barat diharapkan jadi pilot proyek untuk OPD lain dalam pengembangan tehnologi, sehingga Papua Barat dapat menyesuaikan dengan wilayah lain yang telah maju.
Baca juga: Kapolda: ETLE Bentuk Transparansi Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas
‘’Penerapan ETLE di Papua Barat dapat meningkatkan kinerja Polda Papua Barat dibidang pelayanan publik, khususnya lalu-lintas yang berkualitas, efektif, dan efisien, serta mudah dan cepat sesuai semangat birokrasi, reformasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,’’ disampaikan Asisten II pada peresmian ETLE Polda Papua Barat di Gedung RTMC Polda Papua Barat, Sabtu (26/3/2022).
Ia yang mewakili gubernur menekankan kiranya inovasi ETLE dapat menjadikan Papua Barat semakin maju bermartabat di mata nasional, semoga program ETLE dapat bermanfaat bagi masyarakat Papua Barat dan khususnya Manokwari.
Kata Asisten II reformasi birokrasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menegaskan akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance (bermakna tata kepemerintahan yang baik, red), clean goverment (pemerintahan yang bersih dan berwibawa, red) secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat.
‘’Polri dituntut lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan yang telah diamanatkan serta selaras dengan program kebijakan yang telah digariskan pemerintah, khususnya terkait penerapan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam program prioritas Kapolri transformasi menuju Polri yang Presisi,’’ sebutnya.
ETLE di Jalan Trikora Wosi Manokwari Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Lanjut Ia, Polri harus menyadari sepenuhnya pelayanan Polri kepada masyarakat di Papua Barat berada di tangan Polda Papua Barat, harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar karena, Polri dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang cepat mudah murah terjangkau.
‘’Pelayanan yang transparan ini juga harus mampu dilaksanakan upaya menciptakan arus lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancer,’’ kata dia.
‘’Dalam upaya menciptakan situasi di atas dibutuhkan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang baku yang mampu memberikan efek jera dalam hal meningkatkan disiplin berlalu lintas,’’ sambungnya.
Lanjut Ia, namun tetap berpegang teguh kepada prinsip keterbukaan informasi, serta dapat menekan terjadinya pungli di lapangan, penerapan ini tentu sangat baik jika dilakukan dengan sistem terintegrasi melalui database computer, sehingga keseluruhannya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan smart city.(tam)
