PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH., M.Si, menegaskan bahwa otonomi khusus di Papua Barat bukan hanya urusan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP).
Hal itu disampaikan Lakotani saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat 2025-2029 di Hotel Mansinam Beach, Manokwari, Kamis (26/5/2025).
“Musrenbang ini menjadi langkah penting untuk merancang wajah Papua Barat yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat, terutama bagi orang asli Papua, bukan hanya di atas kertas, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Lakotani.
Lakotani menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan tujuh prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025-2029, yaitu:
- Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
- Meningkatkan daya saing ekonomi dan investasi daerah yang inklusif.
- Membangun pertanian yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas.
- Memperkuat kerukunan beragama dan kondusifitas daerah.
- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*.
- Optimalisasi otonomi khusus untuk kesejahteraan orang asli Papua.
Menurut Lakotani, seluruh prioritas tersebut telah diselaraskan dengan program prioritas nasional untuk mewujudkan sinergi pusat dan daerah.
Musrenbang Provinsi Papua Barat menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan, yang mengedepankan potensi lokal, inovasi, dan kearifan daerah untuk mendukung pembangunan nasional.
Visi pembangunan Papua Barat 2025-2029 adalah *Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri.
Aman: Menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis.
Sejahtera: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan ekonomi berbasis produk lokal.
Bermartabat: Menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur, dan menjunjung tinggi hukum serta adat.
Mandiri: Masyarakat mampu menjadi pelaku pembangunan dan berdiri di atas kaki sendiri.
Lakotani menegaskan, arah pembangunan Papua Barat ini telah sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan sektor pertanian, kelautan, industri, dan pariwisata berbasis budaya masyarakat adat.
“Sinergi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat. Daerah tetap memiliki ruang untuk mengoptimalkan potensi spesifiknya,” kata Wagub.(rustam madubun)
