PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (27/4/2026).
Dalam sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri, peringatan Hari Otonomi Daerah disebut sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upacara dihadiri, Ketua DPR Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Ketua MRP, Pimpinan OPD, ASN dan Forkopimda.
Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal dengan tetap bersinergi bersama pemerintah pusat.
Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan sejumlah langkah strategis, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, kolaborasi antarwilayah juga dinilai penting untuk menangani berbagai persoalan lintas daerah seperti transportasi, lingkungan, dan pengembangan ekonomi.
Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih fokus pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Di sisi lain, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah terhadap krisis ekonomi, pangan, dan dampak perubahan iklim juga menjadi perhatian utama.
Lebih lanjut, Mendagri mengajak seluruh kepala daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan kewirausahaan dan lapangan kerja.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, ditekankan pula pentingnya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, serta berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mendukung hal tersebut.
Mengakhiri sambutannya, Menteri Dalam Negeri mengingatkan agar peringatan Hari Otonomi Daerah dilaksanakan secara sederhana, efisien, dan tidak bersifat seremonial semata, dengan memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Peringatan 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat sinergi pusat dan daerah demi mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia.(rustam madubun)
