PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Asisten I Setda Papua Barat Syors Alberth Ortisanz Marini mewakili Gubernur Papua Barat menjadi inspektur upacara dan membacakan amanat Kepala BPIP pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa sekaligus fondasi bagi terwujudnya perdamaian dunia.
Penegasan itu disampaikan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (1/6/2026).
Asisten I Sekretariat Daerah Papua Barat Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otonomi Khusus, Drs. Syors Alberth Ortisanz Marini, M.Si., bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur Papua Barat.
Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
Dalam amanatnya ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Tema Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, yakni ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia’, merupakan penegasan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan menjaga keutuhan Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban atas kebutuhan dunia akan perdamaian yang berkelanjutan,” kata Syors saat membacakan amanat tersebut.
Menurut BPIP, Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Di tengah ketidakpastian global, konflik geopolitik, dan ancaman fragmentasi sosial, Indonesia mampu menunjukkan bahwa keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
“Pancasila adalah jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik internasional,” ujarnya.
Dalam amanat itu juga ditegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut menjaga ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi instrumen diplomasi yang relevan untuk menjembatani perbedaan serta mendorong penyelesaian berbagai konflik secara damai.
Indonesia, lanjutnya, terus menunjukkan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui kontribusi pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keterlibatan dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan dan ketidakadilan.
Pada kesempatan tersebut, BPIP juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi harus tetap berlandaskan moralitas dan nilai-nilai kebangsaan.
Karena itu, generasi muda didorong untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam praktik keseharian, bukan sekadar simbol atau dokumen sejarah.
Kepada para pemimpin daerah dan penyelenggara pemerintahan, BPIP menitipkan pesan agar setiap kebijakan publik yang dihasilkan berorientasi pada keadilan sosial, melindungi kelompok masyarakat yang rentan, serta memastikan tidak ada warga negara yang merasa tertinggal dari pembangunan.
Selain itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus melawan berbagai bentuk intoleransi, radikalisme, dan tindakan yang berpotensi mengancam persatuan nasional.
Menutup amanatnya, BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan komitmen kebangsaan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan bangsa besar yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, kemanusiaan, dan persatuan.(rustam madubun)
