PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI -Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan Msi meminta jajarannya segera menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menganggarkan konsultan pada APBD Perubahan 2026 guna menyusun perencanaan pengembangan rumah sakit secara menyeluruh.
“Kita perlu tindak lanjuti pengadaan konsultan untuk mengelola rumah sakit. Ini dapat dianggarkan pada APBD Perubahan,” kata Dominggus saat memimpin rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Rumah Dinas Gubernur Papua Barat, Susweni, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, konsultan nantinya tidak hanya menyusun konsep pengelolaan rumah sakit, tetapi juga memetakan kebutuhan tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, fasilitas penunjang hingga sistem manajemen rumah sakit.
Gubernur mengatakan penguatan RSUP harus berjalan seiring dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Ia menyinggung keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Papua (UNIPA) yang masih berafiliasi dengan Sorong serta Poltekkes Kemenkes Sorong yang masih membutuhkan penambahan dua program studi agar dapat berdiri mandiri di Manokwari.
Ia menilai, apabila kedua institusi tersebut telah mandiri, maka akan menjadi sumber pemenuhan tenaga kesehatan bagi RSUP Papua Barat.
Selain itu,Gubernur mengungkapkan bahwa saat dirinya bertemu Menteri Kesehatan dan mengusulkan pembangunan rumah sakit vertikal di Papua Barat.
Namun, pemerintah pusat menilai peningkatan kapasitas rumah sakit yang sudah ada lebih mendesak dibanding pembangunan rumah sakit baru.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengarahkan RSUP menjadi rumah sakit pendidikan sekaligus rumah sakit rujukan bagi wilayah Papua Barat.
Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis, pemerintah berencana mengontrak tenaga spesialis yang belum tersedia sambil menyiapkan program pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri daerah.
Ia juga menilai penyediaan rumah dinas bagi dokter spesialis menjadi kebutuhan penting agar tenaga medis dapat menetap di Manokwari dan lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau rumah sakit sudah lengkap dengan dokter, alat kesehatan dan fasilitas yang memadai, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, melaporkan rumah sakit saat ini memiliki 17 dokter spesialis, tiga dokter tamu, serta 14 dokter yang terdiri atas tenaga kontrak dan aparatur sipil negara (ASN).
Untuk mempertahankan tenaga medis, RSUP memberikan insentif finansial sebesar Rp25 juta per bulan bagi dokter spesialis ASN dan Rp35 juta bagi dokter spesialis kontrak.
Selain itu, rumah sakit juga memberikan insentif nonfinansial berupa fasilitas sewa rumah dan kendaraan. Bagi dokter yang telah memiliki rumah atau kendaraan pribadi, bantuan tersebut diganti dalam bentuk kupon bahan bakar minyak (BBM).
Arnoldus menambahkan, dokter juga memperoleh jasa pelayanan medis yang dibayarkan setiap dua hingga tiga bulan sekali dari pendapatan rumah sakit yang bersumber dari klaim BPJS Kesehatan maupun pasien umum.
“Dokter spesialis memperoleh porsi jasa medis lebih besar karena menjadi penyumbang pelayanan terbesar di rumah sakit,” katanya.
Adapun dokter umum kontrak menerima insentif Rp10 juta per bulan, dokter umum ASN Rp5 juta per bulan, sedangkan dokter tamu memperoleh Rp10 juta per bulan yang besarannya disesuaikan dengan jumlah pasien yang ditangani.
Meski berbagai skema insentif telah disiapkan, tantangan besar yang masih dihadapi Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah memastikan seluruh rencana tersebut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Pengadaan konsultan, peningkatan status RSUP, penambahan dokter spesialis, hingga pengembangan institusi pendidikan kesehatan memerlukan dukungan anggaran yang memadai serta komitmen pemerintah pusat agar target menghadirkan layanan kesehatan rujukan di Papua Barat tidak berhenti sebatas perencanaan.(rls)
