PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya (Gerindra-PKB) DPR Papua Barat meminta pemerintah provinsi memperketat pengelolaan dan penyerapan anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Program yang dinilai tidak realistis untuk diselesaikan hingga akhir tahun diminta tidak dipaksakan.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya, YE Salim Al Hamid, dalam rapat paripurna DPR Papua Barat di Hotel Aston Manokwari, Rabu (30/9/2026).
Dalam pandangan umumnya, fraksi mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat mengoptimalkan target pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026. Namun, pemerintah diminta memastikan proyeksi pendapatan didasarkan pada potensi riil dan kondisi ekonomi daerah.
Fraksi juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan potensi pajak dan retribusi serta diversifikasi sumber pendapatan sesuai keunggulan wilayah.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,738 triliun.
Sementara total belanja daerah juga direncanakan mencapai sekitar Rp4,738 triliun, meningkat sekitar Rp1,35 triliun dibandingkan APBD induk 2026.
Fraksi meminta seluruh perangkat daerah lebih disiplin dalam merealisasikan anggaran. Belanja daerah, pendapatan, dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain efisiensi anggaran, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya menyoroti sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan APBD, antara lain pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, serta penyelesaian pembangunan infrastruktur.
Fraksi juga mengingatkan pentingnya pemerataan hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, menurut fraksi, perlu disertai distribusi pendapatan yang lebih merata agar kesenjangan tidak semakin melebar dan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
Persoalan konektivitas juga menjadi perhatian. Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya meminta Pemprov Papua Barat memberi perhatian khusus terhadap transportasi Manokwari-Fakfak.
Fraksi menilai belum tersedianya penerbangan langsung antara kedua daerah menyebabkan perjalanan menjadi kurang efisien dari sisi waktu maupun biaya.
Kondisi serupa, menurut fraksi, juga terjadi pada transportasi laut yang dinilai masih menyulitkan akses keluar-masuk Fakfak.
“Transportasi merupakan urat nadi perekonomian yang sangat penting,” kata Salim dalam penyampaian pandangan fraksi.
Fraksi berharap pembahasan lanjutan Perubahan APBD 2026 dapat memastikan kebijakan anggaran benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan atas nama Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya DPR Papua Barat yang terdiri dari enam anggota, dengan H. Iskandar Tasa sebagai ketua, Xaverius Kameubun sebagai wakil ketua, dan YE Salim Al Hamid sebagai sekretaris.(rustam madubun)
