PAPUADALAMBERITA.COM, MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis memastikan seluruh masyarakat penerima manfaat program kesehatan memiliki KTP dan kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal itu disampaikan Gubernur Dominggus saat memimpin rapat evaluasi program strategis Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif di Kediaman Gubernur, Susweni, Manokwari, Kamis (8/10/2026).
Dominggus mengatakan cakupan jaminan kesehatan masyarakat Papua Barat melalui JKN telah mencapai 98,68 persen. Program tersebut didukung pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi Papua Barat, dan APBD kabupaten.
Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama instansi terkait memvalidasi data penduduk secara menyeluruh agar kepesertaan JKN tepat sasaran. Kepemilikan identitas dan kartu JKN dinilai penting agar masyarakat tidak mengalami kendala saat mengakses layanan di puskesmas maupun rumah sakit.
“Jangan sampai ada masyarakat Papua Barat yang ditolak rumah sakit hanya karena masalah administrasi,” kata Dominggus.
Selain validasi data, Dominggus meminta kejelasan alur layanan bagi masyarakat, termasuk dalam kondisi darurat dan rujukan. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan dan tunggakan klaim fasilitas kesehatan agar pelayanan tidak terganggu.
Rapat tersebut dihadiri pimpinan OPD, kepala badan, dan kepala biro di lingkungan Pemprov Papua Barat. Evaluasi program strategis itu menjadi bagian dari upaya memastikan program Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (rustam madubun)
