PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Tiga organisasi masyarakat di Papua Barat memprotes rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Otonomi Khusus (Otsus) untuk tahun anggaran 2027.
Mereka mendesak pemerintah pusat mengembalikan alokasi dana tersebut serta mengevaluasi kebijakan fiskal bagi daerah penghasil migas.
Ketiga organisasi tersebut adalah Perkumpulan Asosiasi Lokal (PAL) Kontraktor Orang Asli Papua (KOAP) Papua Barat, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat, dan Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat.
Aksi penyampaian aspirasi itu berlangsung di tiga lembaga di Manokwari, Papua Barat, Senin (9/11/2026).
Ketiga lokasi tersebut adalah Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di lingkungan Kantor Keuangan Papua Barat, Kantor DPR Papua Barat, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat.
Ketua PAL-KOAP Papua Barat Alex Wonggor bersama Yance Kambu selaku koordinator aksi saat menyerahkan aspirasi kepada BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat, Senin (9/11/2026). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.COM
Massa aksi mempersoalkan rencana penurunan alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat untuk 2027 yang disebut mencapai 81,5 persen. Mereka menilai kebijakan tersebut perlu dikaji kembali karena berkaitan dengan hak fiskal daerah penghasil serta keberlanjutan pelaksanaan Otsus di Papua Barat.
Ketua PAL-KOAP Papua Barat Alex Wonggor bersama Yance Kambu selaku koordinator aksi secara bergantian menyampaikan orasi dan membacakan pernyataan sikap.
Dalam tuntutannya, massa menyampaikan tiga poin utama. Pertama, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus di Papua Barat hingga 2027.
Kedua, menuntut kepastian pemenuhan hak fiskal daerah penghasil yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 serta Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2021.
Ketiga, mendesak Menteri Keuangan membuka ruang audiensi dan dialog resmi dengan seluruh elemen pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk membahas kebijakan alokasi DBH Migas tersebut.
Setelah menyampaikan aspirasi, Alex Wonggor menyerahkan dokumen tuntutan kepada anggota Kelompok Kerja Politik, Hukum, dan Keamanan BP3OKP perwakilan Papua Barat, Ismael Sirfefa. Dokumen tersebut juga diserahkan kepada perwakilan Kementerian Keuangan.
Masa saat orasi di hadapan pejabat BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat, Senin (9/11/2026). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADLAMBERITA.COM
Aksi kemudian berlanjut ke Kantor DPR Papua Barat. Dokumen tuntutan diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor.
Dalam pertemuan tersebut, Orgenes didampingi Wakil Ketua III DPR Papua Barat Frids Bernard Indou, Ketua Fraksi Otsus Mudasir Bogra, Wakil Ketua Fraksi Otsus Agustinus Oroconma, anggota DPR Papua Barat Musa Naa, serta Sekretaris Dewan Hendra M. Fatubun.
Di hadapan massa aksi, Ketua DPR Papua Barat dan perwakilan BP3OKP menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Republik Indonesia untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Massa berharap penyampaian aspirasi itu dapat mendorong pemerintah pusat membuka ruang dialog dan meninjau kembali kebijakan alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat.
Setelah dari Kantor DPR Papua Barat, massa melanjutkan aksi ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat untuk menyampaikan tuntutan serupa.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Papua Barat terkait kebijakan fiskal Otsus, khususnya mengenai kepastian hak daerah penghasil migas dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.(rustam madubun)
Masa saat orasi di halaman Kantor Sekretaris DPR Papua Barat, Senin (9/11/2026). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADLAMBERITA.COM
