Papua Barat

Petrus Kasihiw : Barisan Sakit Hati Yang Bilang Tidak Ada Pembangunan

123
×

Petrus Kasihiw : Barisan Sakit Hati Yang Bilang Tidak Ada Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Print

Paslon PMK2 Terima aspirasi saat peresmian posko pemanngan PMK2 jilid II di Kompleks Pamong Praja, Bintuni, Jumat (13/11/2020). PAPUADALAMBERITA. FOTO: ISTIMEWA

PAPUADALAMBERITA.COM. BINTUNI – Calon Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw menegaskan bahwa orang yang mengatakan tidak ada pembangunan selama kepemimpinan Piet-Matret adalah mereka yang berada dalam barisan sakit hati, serakah dan hanya mementingkan perut sendiri.

Mereka sakit hati karena kebijakan Piet-Matret yang mengubah pola pembangunan dari model untuk sekelompok pemilik CV menjadi pekerjaan padat karya yang dikerjakan langsung oleh masyarakat.

“Dulu ada padat karya ka tidak? Tidak ada to.. karena dulu proyek itu diberikan untuk orang-orang tertentu pemilik CV. Di jaman saya dan pak Matret, kami tidak ingin seperti itu. Kami ingin pekerjaan ini dirasakan masyarakat banyak melalui program padat karya,” kata Petrus Kasihiw saat orasi politik dalam kampanye terbatas di Posko Pemenangan PMK2 jilid II Kompleks Pamong Praja, Bintuni, Jumat (13/11/2020).

Lebih lanjut dikatakan Kasihiw, progam padat karya adalah pekerjaan infrastruktur yang digulirkan langsung ke distrik dan dikerjakan secara swakarya oleh masyarakat setempat. Jika per distrik mendapat alokasi dana padat karya sebesar Rp 1 miliar, praktis total dana yang digulirkan ke masyarakat melalui program ini, sebanyak Rp 28 miliar.

“Kalau dulu hanya CV yang dekat bara api yang kenyang. Rakyat tidak menikmati.  Bisa satu orang punya 3 sampai 4 CV. Saya tahu, itu yang terjadi. Sehingga uang hanya beredar di kelompok tertentu saja,” tandasnya.

Selain proyek padat karya, era kepemimpinan PMK2 jilid I juga bergulir dana bantuan modal untuk usaha mikro kecil dan menengah. Nominalnya mencapai Rp 5 juta per pengusaha.

Untuk pengusaha Orang Asli Papua (OAP), ada juga program  khusus yang digulirkan Piet-Matret, yakni bantuan modal usaha Rp 100 juta per orang.

“Jadi kalau dibanding 10 tahun yang lalu, lebih banyak mana uang yang beredar di masyarakat. Jadi sudahlah. Stop tipu-tipu masyarakat dengan isu-isu yang menyesatkan,” pungkasnya.(aba)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *