Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus saat buka Musrenbang Provinsi Papua Barat, Selasa (20/4/2021). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan secara rutin dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah.
Musrenbang RKPD Papua Barat TAHUN 2022 mengambil tema yaitu “Mempercepat pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan untuk meningkatkan kesejateraan dan daya saing sumberdaya manusia menuju transformasi ekonomi yang inklusif”.
Sesuai berkembang daerah, maupun luar, regional, nasional dan global tetapi berdampak pada daerah ini, dan tantangan yang masih belum terselesaikan sampai saat ini yaitu : Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, inflasi yang tinilaggi, indeks pembangunan manusia yang dibawah rata-rata nasional, tingginya tingkat ketimpangan pendapatan (GINI RASIO), tingginya persentasi tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka serta indeks kesenjangan wilayah yang cukup signifikan dan lain sebagainya.
“Hal ini menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2022. Untuk itu diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik-holistic, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien,’’ ujar Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan pada pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2022, Selasa (20/4/2021) di Aston Niu Hotel Manokwari.
Ketua DPR Papua Barat, Gubernur Papua Barat, dan Ketua MRP Papua Barat saat penandatanganan Musrenbang Provinsi Papua Barat, Selasa (20/4/2021). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Dengan mempertimbangkan tantangan yang dikemukakan tadi, maka melalui tema ini, provinsi Papua Barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2022, yaitu:
Pertama: Mempercepat pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pandemi covid-19.
Kedua: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi wilayah.
Ketiga: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar (ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, air bersih).
Keempat: Meningkatkan pembangunan wilayah berbasis komoditas unggulan dan sumberdaya alam (kawasan ekonomi, daerah tertinggal, terluar, perbatasan, penataan ruang, lingkungan hidup).
Kelima: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta pemantapan otonomi khusus.
Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus membuka Musrenbang Provinsi Papua Barat, Selasa (20/4/2021). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Menurut gubernur, dengan menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Papua Barat tahun 2022 dengan berpedoman pada RPJMD Papua Barat Periode 2017 – 2022, sasaran makro daerah untuk capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu 4,5% dan target capaian di tahun 2021 sebesar 4,9% laju inflasi tahunan di tahun 2020 sebesar 0,71% dan target capaian di tahun 2021 sebesar 0,68% indeks pembangunan manusia tahun 2020 sebesar 65,09 dan target capaian di tahun 2021 sebesar 65,40% indeks rasio gini tahun 2020 sebersar 0.36 dan target capaian pada tahun 2021 sebesar 0,36.
Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 21,37%, dan target capaian di tahun 2021 sebesar 21,25% tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 6,80 % dan target capaian pada tahun 2021 sebesar 6,60% rata-rata lama sekolah di tahun 2020 sebesar 7,6 tahun dan target capaian di tahun 2021 sebesar delapan tahun.
Usia harapan hidup di tahun 2020 sebesar 66,02 dan target capaian di tahun 2021 sebesar 67,02% pengeluaran perkapita ditahun 2020 sebesar Rp1.395.014 dan target capaian tahun 2021 sebesar Rp1.450.000.
‘’Sasaran makro daerah yang nantinya tertuang dalam RKPD, menjadi tantangan bagi kita untuk bekerja keras dan berbuat yang terbaik demi kemajuan Papua Barat, melalui usulan program yang berbobot, dan dapat memecahkan permasalahan yang kita hadapi bersama,’’ sebut gubernur.
Sebagaimana yang telah dilaporkan sebelumnya panitia pelaksana, bahwa penyelenggaraan Musrenbang RKPD pada ini, sebelumnya telah didahului dengan kegiatan forum OPD yang secara teknis telah dilakukan pembahasan trilateral antara BAPPEDA, OPD provinsi dan kabupaten/ kota sehingga pada musrenbang saat ini kita akan mendengarkan hasil pembahasan trilateral pada forum OPD tersebut.
Bupati Manokwari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat menghadiri Musrenbang Papua Barat, Selasa (20/4/2021). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Beberapa catatan dari hasil pembahasan pada saat forum OPD antara lain belum dipahami secara baik pembagiaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi, baik oleh OPD provinsi maupun kabupaten/ kota sehingga masih dijumpai adanya tumpang tindih usulan program dan kegiatan.
‘’Untuk itu sekali lagi saya menganjurkan kepada kita semua untuk membaca dan mempelajari dengan baik Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada sistemm informasi pembangunan daerah (sipd).,’’ kata Dominggus Mandacan.
Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat serta pimpinan daerah Papua barat seusai pembukaan Musrenbang Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Selain itu pendekatan money follow program priority juga belum dapat diterapkan dengan baik oleh opd, usulan kegiatan masih berdasarkan fungsi OPD (money follow function).
Sehubungan dengan hal tersebut kehadiran narasumber melalui daring dari kementrian dalam negeri dan bappenas, kiranya dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga pemahaman kita terhadap kedua hal tersebut akan semakin baik.kepada para bupati/ walikota saya memberikan penghargaan dan terimakasih atas kehadiran melalui media daring pada penyelenggaraan musrenbang hari ini.
‘’Saya menitipkan pesan kepada para bupati/walikota untuk segera mulai menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, atau yang lebih dikenal dengan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sehingga proses perencanaan pembangunan dan penganggaran pada tingkat pemerintahan provinsi dan juga kabupaten/ kota di provinsi Papua Barat akan semakin berkualitas, menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
‘’Saya meminta kepada para bupati/ walikota untuk senantiasa mengkoordinasikan seluruh jajarannya dalam mendukung upaya mensinergikan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota,’’ tutup gubernur pada Musrenbang Papua Barat yang digelar secara luring daring.
Dalam UU NO 23 TAHUN 2014, bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional.
Musrenbang merupakan tahapan penting dan strategis dalam penyusunan RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2022, hendaknya telah berpedoman pada RPJMD TAHUN 2017 – 2022, sehingga pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang telah diselaraskan melalui forum ini diharapkan telah tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.(tam)
