Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya Ssos yang ditemui wartawan di ruang kerja, Selasa (16/5/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
PAPUADLAMBERITA.COM. MANOKWRI – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Paskalis Semunya Ssos berharap penjabat gubernur Papua Barat mempercepat Rapat Koordinasi (Rakornis) penyediaan dana pemlihan gubenru dan wakil gubernur Papua Barat yang akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Semua yang terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Tahun 2024, serta belanja hibah PemilihanTahun 2024 tertuang dalam NPHD.
‘’Saya akan berkoordinasi tentang dana Pilgub Papua Barat, dan ini program prioritas KPU pasca penjabat gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw diperpanjang, kami minta dipercepat pembahasannya, karena Bawaslu, instansi terkait, Polda siap diskusi untuk mendapatkan kesepakatan pembiayaan, seperti gubernur Jawa Timur yang telah mengeluarkan keputusan Gubernur atas kesepakatan NPHDnya,’’ ujar Ketua KPU yang ditemui wartawan di ruang kerja di Arfai Manokwari, Selasa (16/5/2023).
‘’Mudah-mudahan bulan ini target kami bisa selesai, kami sangat berharap dukungan balik dari penjabat gubernur, pemerintah daearah lebih maksimal,’’ sebut Semunya.
Ia mengatakan semua KPU di Indonesia telah memperoleh edaran yang sama, KPU Papua Barat mendapat tembusan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024, merupakan koordinasi pemerintah provinsi dan KPU se Indonesia.
‘’Yang kemudian mendapatkan 40% secepatnya untuk dihibahkan dalam tahun NPHD September Oktober menjadi program prioritas nasional di pemerintah daerah, saya tidak kemana-mana, dalam minggu ini pak penjabat gubernur kembali saya audience untuk bicara ini sebagai bagian dari urgensi dengan berharap ditanggapi,’’ harap Semunya.
Menurutnya, harapan KPU adalah setelah gubernur kembali KPU bisa lebih percepat, sekarang KPU selalu berkomunikasi dengan Sekda sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KPU berharap langkah selanjutnya adalah rapat koordinasi.
”Kemudian kita paparkan depan gubernur, dan rapat koordinasi menyepakati anggaran yang dibiayai, lalu gubernur mengeluarkan keputusan,”ujar Paskalis Semunya.(tam)
