Papua Barat

KPPN Fakfak : Pertumbuhan Ekonomi Terus Terjaga Positif, Realisasi Tercapai 140 Miliar Lebih

170
×

KPPN Fakfak : Pertumbuhan Ekonomi Terus Terjaga Positif, Realisasi Tercapai 140 Miliar Lebih

Sebarkan artikel ini
KPPN Fakfak
KPPN Fakfak Bersama Stakeholder dari Pemda Fakfak dan Kaimana Usai Melaksanakan Acara Press Release Kinerja APBN Periode Sampai Dengan Akhir Januari 2024. Kamis (29/2/2024). FOTO : KPPN FAKFAK. PAPUADALAMBERITA.COM.
Print

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK –  Selasa  kemarin (13/2/2024), KPPN Fakfak melaksanakan Acara press release Kinerja APBN periode sampai dengan akhir Januari 2024.

Acara ini diselenggarakan melalui ruang virtual Zoom meeting dengan melibatkan stakeholder dari Pemda Fakfak dan Kaimana. Tujuan utama dari kegiatan press release adalah sebagai sarana keterbukaan publik, sehingga kinerja positif pemerintah dapat diketahui secara luas hingga ke penjuru daerah. Acara yang berlangsung meriah ini juga dirangkai dengan FGD Percepatan Penyaluran Dana Daerah dan Persiapan Penyaluran DAK Fisik TA 2024.

Kepala KPPN Fakfak, Yofi Habibie Adnan hadir sebagai salah satu narasumber memberikan informasi kunci mengenai capaian-capaian strategis kinerja APBN sampai dengan akhir Januari 2024, yaitu:

  1. Ringkasan Eksekutif Ekonomi Regional Provinsi Papua Barat

Berdasarkan data BPS bahwa tingkat Perekonomian Papua Barat sampai Triwulan IV 2023 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp94.675,84 miliar. Tingkat Gini ratio Provinsi Papua Barat per tahun 2023 tercatat 0.370 yang menurun dibanding periode sebelumnya dan pada bulan Januari 2024 terjadi Inflasi year on year (yoy) sebesar 3.05 persen yang cenderung turun dibanding periode sebelumnya. Pengendalian dan monitoring inflasi yang intensif dari setiap pemerintah daerah diharapkan dapat terus dilaksanakan secara efektif, diantaranya melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).

  1. Realisasi APBN Regional, Penerimaan Negara dan Belanja Negara

a/.        Berdasarkan data monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada KPPN Fakfak, dimana instansi Kementerian/ Lembaga (KL) lingkup wilayah kerja Kabupatan Fakfak dan Kaimana terdiri dari 56 satuan kerja (Satker) dan 2 pemerintah daerah (Pemda) terdapat realisasi Belanja per Desember 2023 hingga mencapai Rp20,38 Miliar dan belanja TKD (Transfer ke Daerah) Kabupaten Fakfak dan Kaimana mencapai Rp120,60 Miliar.

b/.        Belanja proyek-proyek strategis pada Kabupaten Fakfak dan Kaimana diharapkan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi regional. Adapun tiga satuan kerja (satker) dengan pagu DIPA terbesar yang dikelola tahun 2024 adalah Politeknik Negeri Fakfak (Rp62 Miliar), UPP Kaimana (Rp50 Miliar), PJN Wil V Fakfak (Rp28 Miliar).

c/.        Di bidang Penerimaan Pajak per akhir Januari 2024 telah mencapai Rp42,19 Miliar, Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp50 juta dan setoran PNBP mencapai Rp840 juta.

  1. Perkembangan Penyaluran Dana Desa

a/.        Pada pagu dana desa tahun 2024 alokasi pagu mencapai Rp204,99 Miliar.  Dimana sampai dengan 31 Januari 2024 belum terdapat realisasi pengajuan dari Pemda Fakfak dan Kaimana.

b/.        Penyaluran Dana Desa sangat penting untuk mempercepat perputaran ekonomi sehingga dapat membawa akselerasi positif bagi masyarakat desa, khususnya untuk menahan laju inflasi dan meningkatkan daya beli Masyarakat kecil. Keberhasilan penyaluran Dana Desa di tahun 2023 menjadi modal awal yang bagus untuk kinerja penyaluran di Tahun 2024.

  1. Perkembangan Penyaluran DAK Fisik

a/.        Pada tahun 2024, pagu DAK Fisik Penugasan mengalami kenaikan dengan alokasi mencapai total Rp277,24 Miliar, dan sampai akhir Januari 2024 masih belum terdapat realisasi dari tiap-tiap kabupaten.

b/.        Alokasi DAK Fisik sangat penting karena ditujukan pada sektor-sektor strategis misalnya Sentra Pangan, Konektivitas Kawasan, Elektrifikasi Daerah dan lain-lain yang sangat berperan penting untuk mempercepat Pembangunan fisik hingga pedesaan.

  1. Perkembangan Penyaluran DAK Non Fisik

Alokasi penyaluran DAK Non Fisik, baik reguler maupun kinerja tahun 2024 memiliki alokasi pagu sebesar Rp161,33 Miliar. Penyaluran per Januari 2024 telah dilaksanakan dengan total capaian terbagi menjadi dua yaitu: sebesar Rp16,11 Miliar untuk Kabupaten Fakfak dan sebesar Rp12,05 Miliar untuk Pemda Kaimana. KPPN Fakfak secara intensif melakukan koordinasi dengan BPKAD Kabupaten Fakfak dan Kaimana untuk meningkatkan percepatan penyerapan realisasi, sehingga target dapat terserap maksimal.

  1. Perkembangan Penyaluran Dana BOS (SD, SMP, dan SMA)

Dana BOS terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Dana BOS Reguler, Dana BOS Affirmasi, dan Dana BOS Kinerja yang ditujukan untuk pencapaian fasilitas dan dukungan pembelajaran semakin optimal. Untuk pagu alokasi Dana BOS (SD, SMP dan SMA) tahun 2024 memiliki besaran alokasi Rp58,62 Miliar yang secara konsisten dilakukan penyaluran. Adapun sampai dengan bulan Januari 2024 telah tercapai realisasi penyaluran Dana BOS reguler sebesar Rp28,17 Miliar untuk 258 sekolah dan 35.406 siswa.

  1. Perkembangan Penyaluran Dana BOP (PAUD dan Kesetaraan)

Dana BOP tahun 2024 untuk meningkatkan mutu dan layanan PAUD dengan alokasi sebesar Rp4,32 Miliar telah dilaksanakan penyaluran sampai dengan akhir Januari 2024 dengan rincian Dana BOP PAUD untuk 128 sekolah disalurkan Rp1,44 Miliar dan Dana BOP Kesetaraan untuk 9 sekolah disalurkan Rp0,6 Miliar.

  1. Perkembangan DBH (Dana Bagi Hasil), Insentif Fiskal, OTSUS dan DAU

a/.        Sampai dengan akhir bulan Januari 2024 telah terdapat realisasi DBH sebesar Rp10,6 Miliar atau sebesar 4% dari pagu. Kemudian untuk DAU yang merupakan dana dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah rangka pelaksanaan desentralisasi telah dicairkan sebesar Rp82,74Miliar atau sebesar 6,13% dari pagu.

b/.        Sedangkan untuk Insentif Fiskal dan Otonomi Khusus masih belum terdapat realisasi di awal tahun ini. Penyaluran dana-dana ini diharapkan dapat menjadi bosster peningkatan ekonomi di daerah Kabupatan Fakfak dan Kaimana.

  1. Current issue penting lainnya tentang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Untuk Penyalur Pembiayaan UMi (Ultra Mikro) yaitu PT Pegadaian dan PT PNM yang bergerak di bidang pembiayaan kecil (mikro) dengan plafond pembiayaan di bawah Rp20 juta, terus didorong untuk dapat menyalurkan program pembiayaan UMi di kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Adapun target pembiayaan diproyeksikan akan terlaksana di capaian bulan Februari dan Maret 2024.

Yofi menambahkan bahwa di awal tahun 2024, APBN menjadi tools pemerintah untuk meningkatkan produktivitas infrastuktur, mendorong transformasi ekonomi dan inklusivitas, sehingga masyarakat dapat terpenuhi layanan dasarnya sampai ke pelosok desa. Berbagai indikator perekonomian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik dari sisi konsumsi dan produksi masih terjaga momentumnya. Meski perekonomian dunia mengalami perlambatan, tetapi diharapkan perekonomian Indonesia dapat tetap tumbuh positif. Menurut data BPS, pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Pulau Maluku dan Papua, yaitu mencapai 6,94%. Sementara, Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian, yaitu mencapai 57,05%.

Di penutupan acara, Yofi mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat yang terus memberi dukungan aktif kepada KPPN Fakfak dengan menjaga seluruh layanan tanpa biaya dan tanpa pungutan apapun. Selain itu, Yofi juga berpamitan kepada seluruh stakeholder KPPN Fakfak khususnya jajaran KPA dan Petugas Satker, dimana mulai bulan depan Yofi akan mendapatkan penugasan berikutnya di kota Gorontalo. Semoga kerjasama yang baik dan dukungan yang sudah terbina dapat terus dirawat sehingga membawa manfaat besar bagi Kabupaten Fakfak dan Kaimana.

KPPN Fakfak terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara MANTAP: Mudah, Aman, Nyaman, Tanpa Biaya, Akurat Pelayanannya, dan Pasti Kepuasannya. Bilamana terjadi adanya pelanggaran, maka petugas mitra kerja wajib untuk melaporkan ke kanal-kanal pengaduan resmi yaitu WISE Kemenkeu dan Lapor 067 KPPN. Dengan adanya layanan yang prima dan kerjasama seluruh unsur lapisan mitra kerja, diharapkan akan terwujud pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan professional serta terpercaya.(rls/RL 07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *