Dua hal yang melekat pada kita sejak lahir, yaitu agama, suku. Orang tuanya agama apa, dari suku mana. Jika Orang tuanya suku A berati dia suku A, jika orang tuanya agama A berati dia akan beragama A.
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Tetapi jika dia dapat hidayah, mualaf, atau dia tergoda namanya murtad, berarti agamanya bisa berubah dari A ke B, atau dari agama B ke agama A.
Kalau saling mempertahankan, dua keyakinan dalam satu keluarga, ini pengelolaan SARA yang positif, berbeda tapi rukun sampai beranak pinang.
Kemudian kesukuan, suku seroang anak dapat berbeda ketika menikah dengan wanita atau pria yang berbeda suku dengannya, maka anaknya akan memiliki dua suku, suku dari ayah dan suku dari ibu, klir ya!
Itu persoalan suku dalam rumah tangga, keluarga dan kehidupan, kalau di dalam dunia perbankan, ada istilah suku bunga, Suku bunga bank adalah imbalan balas jasa bank kepada nasabah.
Dipolitik juga ada kesukuan dan agama, pengkotakan agama dalam poltik diawali dari pemerintah, sejak jama dulu dengan diaminkannya partai berbasis agama tumbuh, hingga kini.
Dalam kesukuan juga terbentuk dari pemerintah, yang mensahkan bangsa Indonesia hidup bersuku-suku, kemudian muncul paguyuban-paguyuban nusatara, mulai dari sabang sampai Merauke.
Di tahun 2024, 76 tahun sudah Indonesia merdeka, Indonesia selalu melekat dengan SARA, Suku, Agama dan Ras. Artinya kita hidup berSuku-suku, bermacam-maca Agama, dan rupa-rupa Ras.
Kata SARA akan berkonotasi jelek, ketika pengelolaan isu yang salah, berubah jadi konflik, kita selalu diingatkan untuk waspada isu SARA.
Ada pengelolaan tentang kesukuan yang positif dari pemerintah, misalnya daerah Istimewa Aceh, Daerah Khusus Jakarta (ini akan berubah setelah ibu kota pindah IKN, red), Daerah Istimewa Yogyakarta, ini daerah-daerah dengan kekhususan, khusus karena agama, khusus dalam budaya dll.
Dalam perjalanan bangsa Indonesia, pemerinta melahirkan lagi daerah otonomi khusus (Otsus), yaitu lahirnya UU Otsus Papua tahun 2001 sebagai bentuk upaya pemerintah menyelesaikan permasalahan Papua.
Mengelola pembangunan terkadang penempatan pejabat, petugas atau pimpinan masih terkait juga dengan Suku, Agama atau Ras, karena pertimbangan daerah.
Positifnya supaya lebih familier, lebih mudah berkomunikasi dalam memimpin, karena antara yang memimpin dan di pimpin ada kesamaan tipolgi dan karakret, ini positif.
Isu sara paling santer menjadi jualan politik ketika “musim semi” tiba, pemilihan kepala negara, pemilihan gubernur, pemilihan bupati atau pemilihan walikota. Saliang mengklaim saling memBlack campaign.
Black canpaing atau kampanye gelap adalah kegiatan kampanye yang dilakukan untuk menyerang lawan politiknya. Black campaign menjadi model kampanye dengan cara membuat isu, gosip berita hoaks yang ditujukan kepada lawan, tanpa didukung fakta, bukti afdolnya disebut fitnah.
SARA yang dikelola positif di musim pemilihan umum misalnya, berkumpul satu suku dalam paguyuban mengusung kandidat pilihannya, walaupun yang diusung bukan sukunya, padahal ada kandidat yang satu suku dengannya, tetapi paguyubannya memilihi suku lain.
SARA yang dikelola positif lagi misalnya, kandidat beragama A harus berlabu di partai berbasis agama B, karena melihat tipologi partai agama B memilki jumlah masa yang besar dari masanya kandidat yang beragama A, ini mainan di tahun politik.
Ketika SARA mengerucut pada pasangan kandidat, mesti memilih perbedaan, beda agama, beda suku, jika nomor satunya agama A, pasangannya harus agama B, jika nomornya satunya suku A, nomor duanya harus suku B, pemilihan pasangan seperti ini karena melihat tipologi suku dan agama dalam wilayah mereka menjadi kontestan pada pesata lima tahun sekali itu.
Tetapi ada pasangan yang satu suku dan satu agama berhasil menang pertarungan gubernur dan wakil gubernur, misalnya ketika Lukas Enembe dan Klemen Tinal menang dua periode di Provinsi Papua, mereka dari satu wilayah dan agama yang tipologinya sama, itulah jika Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil.
Jadi kenapa seorang kandidat harus “tersandra” dengan agama dan suku, sehingga harus memilih yang berbeda,tetapi itu sebagai bentuk ikhtiar perjalanan usaha mencapai cita-citanya.
Lantas bagaimana dengan Papua Barat dan Manokwari di 25 November 2024? Yang jelas sama-sama menggelar pemilihan gubernur dan pemilihan bupati.
Pemilih yang tidak memiliki inters pribadi, berkata begini, tidak perlu dari suku mana, dari agama apa, yang jelas pasangan gubernur dan pasangan bupati tentu orang – orang pilhan terbaik yang beragama baik, bersuku baik.
Karena semua suku dan agama itu memiliki budaya, seni yang mengajarkan kebaikan untuk semua umat.
Begitupula pemilih adalah umat beragama, dan bersuku-suku baik.
Calon gubernur, calon bupati silahkan meilih pasangan sesuai hati nurani, supaya rakyat memilih juga dengan hati nurani, bukan memilih karena kesamaan sesuatu kepentingan kelompok kecil.
Tetapi rakyat akan memilih kandidat yang meperhatikan pembangunan kesejahteraan demi warga Manokwari dan Papua Barat.
Jiak gubernur dan bupati akan memilih pasangan masing-masing dari suku dan agama berbeda, berarti masing-masing pasangan ada dua agama dan dua suku berbeda.
Tetapi, harus diingat anda dipilih rakyat yang bukan hanya satu suku atau satu agama, tetapi akan dipilih dari umat beragama dan suku yang berbeda-beda di Papua Barat.
Jadi pakai konsep pembangunan, bernegara memilih pasangan yang dapat berkerjasama dalam membantu anda untuk memimpin rakyat nanti, bukan pasangan politik balas jasa.(rustam madubun)
