Perwakilan FKTP Fakfak, Amin Jabir Suaery. FOTO: Rico Le’ts/papuadalamberita.com.
PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Ribuan guru tingkat SD dan SMP di Kabupaten Fakfak memberikan warning kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak agar secepat mungkin dapat membayarkan dana sertifikasi dan dana fungsional guru SD dan SMP yang belum terbayarkan hingga 6 bulan lamanya.
Warning (peringatan) ini diberikan ribuan guru kepada Dinas PORA Fakfak untuk secepatnya membayarkan dana serfikasi dan dan fungsional paling lambat dua minggu kedepan.
Bila belum membayarkan dana tersebut kepada ribuan guru maka langkah yang diambil adalah dengan menutup aktivitas belajar mengajar di tingkat SD dan SMP hingga menutup ri penerimaan siswa baru untuk SD dan SMP yang ada di Kabupaten Fakfak.
Hal itu ditegaskan perwakilan Forum Kominikasi Tenaga Pendidikan (FKTP) Kabaupaten Fakfak, Amin Jabir Suaery, S.Pd, kepada papuadalamberita.com. dilantai tiga Kantor Bupati Fakfak, Selasa (16/6/2020).
Menurut perwakilan FKTP Fakfak, Amin Jabir Suaery, dana sertifikasi dan dana fungsional yang belum diterima selama 6 bulan (dua triwulan) untuk 1.100 dengan rincian 300 tenaga guru sertifikasi dan 700 tenaga guru fungsional dengan total dana sebesar kurang lebih 5 Miliar.
Sebelum rencana aksi besar dengan menutup proses belajar mengajar hingga menutup penerimaan siswa baru, FKTP Kabupaten Fakfak berharap agar Dinas PORA Fakfak dapat segera memproses dana tersebut untuk kepentingan kesejahteraan guru sertifikasi maupun fungsional.
“Kami berharap agar Dinas PORA Kabupaten Fakfak dapat segera mengurus pencairan dana tersebut masuk kerening masing – masing tenaga guru untuk kepentingan kesejahtreaan guru itu sendiri, kami yang di Kota saja butuh transportasi apa lagi mereka ang ada di kampung – kampung”, pungkas Amin.
Lanjutnya, untuk membahas persoalan keterlambatan pembayaran dana sertifikasi maupun dana fungsional ribuan tenaga guru SD dan SMP, pihak FKTP Fakfak sudah bertemu dengan Kepala Dinas PORA Fakfak diruang kerjanya,
“Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami pihak FKTP sudah bertemu dengan Kadis. PORA di ruang kerjanya namun informasi yang diperoleh dana tersebut masih tertahan di Kas Daerah, katanya belum ada pergeseran”, tuturnya.(RL 07)
