Akademisi Universitas Papua, Doktor Ir Agus Irianto Sumule di Sorong Jumat (20/10/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTRO: DINAS KOMINFO PAPUA BARAT.
PAPUADALAMBERITA.COM. SORONG – Akademisi Universitas Papua, Doktor Ir Agus Irianto Sumule memaparkan kondisi anak tidak mengenyam pendidikan di Papua Barat.
‘’Ironisnya total keseluruhan anak putus sekolah se- Provinsi Papua Barat mencapai 68.988 anak,’’ jelasnya saat Raker Bupati/Walikota, Kamis (20/10/2022).
Agus MENGATAKAN, angka anak Putus sekolah di wilayah Papua Barat, terbagi dua, Bomberai dan Domberai.
‘’Bomberay mencakup Kabupaten FakFak, Kaimana dan Teluk Bintuni. Wilayah adat ini, Kabupaten Teluk Bintuni merupakan penyumbang terbesar anak tidak sekolah sebanyak 5.598,’’ ujar Agus.
Menurutnya, untuk Kabupaten Kaimana dengan jumlah anak tidak bersekolah sebanyak 4.588, dan Kabupaten FakFak sebanyak 4.318 anak tidak bersekolah.
Lanjutnya, wilayah Domberai yang mencakup Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Teluk Wondama, Tambrauw, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
Kabupaten Manokwari merupakan penyumbang terbesar angka anak tidak bersekolah, sebanyak 12. 804.
Kemudian, Kabupaten Pegunungan Arfak dengan 8.508 anak tidak bersekolah, sedangkan di urutan ketiga, Kota Sorong dengan jumlah 6.577 anak tidak bersekolah.
Disisi lain penyumbang anak putus sekolah terendah adalah Kabupaten Tambrauw dengan angka 1.061 anak tidak bersekolah. Total keseluruhan anak putus sekolah se-Provinsi Papua Barat, 68.988 anak.
Untuk mengatasinya, Agus menyebut, yaitu dengan memberikan hak pendidikan anak, pendidikan dewasa dan pembenahan permasalahan tenaga guru di provinsi Papua Barat.
“Kalau kita bicara pendidikan diamana pun didunia ini, ada tiga hal, yaitu hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai undang-undang dasar tahun 1945. Serta berbicara tentang penduduk dewasa,’’ terang Agus.
‘’Ketiga, bagaimana situasi guru, karena gurulah yang menyelesaikan masalah ini. YouTube tidak bisa mengatasi masalah pendidikan, kecuali guru,” tegas Sumule.
Menindaklanjuti hal tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw, MSi menyatakan forum rapat kerja bupati/walikota merupakan sarana penting untuk membahas.
Oleh sebab itu wajib mencari solusi atas banyaknya faktor penyebab angka anak putus sekolah di Papua Barat menyentuh jumlah sangat besar.
Dasar pendidikan juga berpengaruh pada bekalasa depan guna menekan angka pengangguran di daerah.
“Banyak anak-anak asli Papua yang putus sekolah dari data 68.988 anak putus sekolah. Jadi kita mau diskusikan dengan para bupati/walikota untuk mencari solusi,’’ kata Waterpauw.
‘’Salah satu penyebabnya, ekonomi orang tua, kebanyakan dari jumlah angka anak putus sekolah di bangku SD. Kalau ada investor masuk dan tercipta lapangan kerja, bagaimana anak-anak mau bekerja,” kata penjabat gubernur.(kpb/tam)
