Scroll untuk baca artikel
Papua Barat

HIndari COVID Mati Kelaparan, Keluar Diancam COVID, Menko  PMK: Pilihannya Protokol Kesehatan

119
×

HIndari COVID Mati Kelaparan, Keluar Diancam COVID, Menko  PMK: Pilihannya Protokol Kesehatan

Sebarkan artikel ini
Print

Menko PMK RI Muhadjir Effendy dan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan kunjungan bersama Menteri Kesehatan, Ketua Gugus Tugas Nasional, Pangkobwilhan III, Komisi XVII dan Komisi IX DPR RI, Selasa (7/7/2020) di Manokwari. PAPUADALAMBERITA. rustam madubun.

Menko PMK RI minta, Gubaenur segera berikan data daerah-daerah di Papua Barat yang berlum terjangkau pembagian bantuan sosial, mungkin karena factor transportasi sehingga datanya belum dikirim ke Mmensos mohon dipercepat supaya mereka dapat bantuan daripusat.

 PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI- Dampak CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) terhadap sosial ekonomi masyarakat sangat besar, kalau dibiarkan terus bergulir sangat berbahaya untuk Indonesia ekonomi pilihnya jadi sulit di rumah untuk saja menghindari COVID-19 tapi mati kelaparan keluar diancam COVID-19. Karena itu pilihannya yaitu mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Selain Serahkan Bantuan, Ketua BNPB Bawa Pesan Kearifan Loka Atasi Covid-19 di Papua Barat

‘’Agar jangan sampai terjadi klaster CIVID-19 baru bagaimanapun kita harus memulai aktivitas ekonomi terutama di sektor usaha kecil dan mikro,  karena siapa yang paling terdampak saat ini adalah usaha kecil, kenapa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia (RI) berkepentingan,’’ ujarnya bertanya.

‘’Karena kalau mereka jatuh miskin yang urus adalah Menko PMK RI karena itu jangan sampai terjadi miskin baru, karena makin terpuruk Indonesia,’’ ujar Menko PMK Muhadjir Effendy, Selasa (7/7/2020 saat kunjungan bersama Menteri Kesehatan, ketua Gugus Tugas Nasional, Pangkobwilhan III, Komisi XVII dan Komisi IX DPR RI saat  berkunjung ke Manokwari.

Menko PMK RI minta, Gubaenur segera berikan data daerah-daerah di Papua Barat yang berlum terjangkau pembagian bantuan sosial, mungkin karena factor transportasi sehingga datanya belum dikirim ke Mmensos mohon dipercepat supaya mereka dapat bantuan dari pusat.

‘’Kalau datanya nggak (tidak, red) datang-datang,  rencananya kita berdasarkan komunitas, kalau tidak salah di Papua Barat ada delapan kabupaten tidak bisa dijangkau Bank dan itu harus diantar PT Pos,  tapi kalau datanya valid siapapun nanti kita akan kirim melalui PT Pos, sepengetahuan saya, saya belum mendapat laporan akhir,’’ kata Menko Muhadjir Effendi.

Muhadjir mengatakan, informasi yang diterima dari Menteri Sosial serapan bantuan sosial dari pemerintah pusat ke Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua termasuk yang rendah.

Ia mengatakan, ancaman ekonomi akibat COVID-19 berrbeda dengan krisis ekonomi (Krismon) pada tahun 1988 di Indonesia. Krismon dampaknya memang besar untuk Indonesi,  tetapi tidak sampai menghantam pelaku ekonomi kecil.

Menko PMK Muhadjir Effendy menyerahkan bantuan dari Gugus Tugas Nasional berupa alat kesehatan kepada Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan dalam kunjungan bersama Menteri Kesehatan, Ketua Gugus Tugas Nasional, Pangkobwilhan III, Komisi XVII dan Komisi IX DPR RI, Selasa (7/7/2020) di Manokwari. PAPUADALAMBERITA. FOTO: rustam madubun.

‘’Yang kena (reedampak, red) itu pengusaha besar yang produksinya mengandalkan bahan baku impor,  waktu itu dolar naik rupiahnya anjlok, maka kemudian harus dibayar dengan dolar dari 2.400 menjadi Rp15.000, tetapi untuk pengusaha kecil waktu itu stabil,  karena dia tidak ada urusan dengan nilai tukar rupiah dengan dolar dia jalan terus, ujranya Menko PMK.

‘’Kalau sekarang sebaliknya, paling pertama jatuh adalah pengusaha mikro, bayangkan penjual bakso semula bisa hidup dari hasil keuntungan jual bakso tiba-tiba,  bakso terhenti karena tidak ada pembeli berhentilah dia, modalnya dipakai makan sehari-hari setelah itu habis ya jadi miskin,’’ ujar Menko mencontohkan.

Menko PMK meminta aparat TNI Polri dan Satpol PP harus dikerahkan perang melawan COVID-19. Sekarang saatnya TNI dan Polri perang melawan Covid, peragnnya perang yang tidak terlihat,  kuncinya protokol kesehatan terutama memakai masker, karena berdasarkan penelitian masker mengurangi 60% kemungkinan terpapar,  kemudian rajin cuci tangan.

Social distancing memang keharusan karena standar minimum yang harus dipenuhi,  tempat paling rawan adalah tempat  kerumunan karena tidak diketahui siapa saja yang ada di kerumunan itu.

‘’Pesan saya mohon pasar tradisional diawasi dengan baik,  disiapkan tempat cuci tangan, yang masuk pakai masker dan ada pemeriksaan secara periodic, tempat-tempat itu disemprot disinfektan, kemudian diawasi penjual dan pembantunya jangan sampai tidak mematuhi protokol kesehatan,’’ tambahnya.

Lanjut, harus dibedakan lapak makanan makanan,  tempat penjualan basah, termasuk daging tempat-tempat itu bisa menjadi sensitif COVID-19 ini tentu berbeda dengan tempat menjual kain atau baju lebih kering, bersih.(tam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *