PLT Kepala Bappenda Papua Barat Bachri Yasin yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (21/3/2023). FOTO: PAPUADALAMBERITA/RUSTAM MADUBUN.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua Barat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
‘’Kita mendekatkan diri dengan wajib pajak seperti pada 1 Februari Penjabat Bapak Gubernur Papau Barat Paulus Waterpauw meresmikan Samsat Kabupaten Manokwari Selatan, itu bagian dari strategi mendekatkan diri kepada wajib pajak,’’ jelas PLT Kepala Bappenda Papua Barat Bachri Yasin yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (21/3/2023)
Bachri mengatakan dengan diresmikannya Samsat Manokwari Selatan untuk lebih meningkatkan pendapatan pajak kendaraan di daerah-daerah yang jauh daripada pelayanan.
Diketahui Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegununga Arfak dalam pelayanannya pajak kendaraan harus turun ke Kabupaten Manokwari.
‘’Sehingga kita membangun operasional di Manokwari Selatan untu wajib pajak lebih terjangkau, dan lebih dekat,’’ ujar starata satu ekonomi Universitas Otow dan Geislere Jayapura ini.
Ia mengatakan sampai saat ini ada 10 unit pelayanan teknis Samsat di Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran provinsi yaitu; Unite pelayanan teknis Samsat Kota Sorong, Samsat Kabupaten Sorong Selatan dan Samsat Kabupaten Raja Ampat, sedangkan yang di Papua Barat Papua Barat kantor Samsat Manokwari, Samsat Fakfak, Samsat Kaimana, Samsat Teluk Wondama, dan Manokwari Selatan, Kantor Samsat Teluk Bintuni dan Kantor Samsat Teluk Wondama.
Terkait tunggakan pajak kendaraan, di tahun 2023 Bappenda Papua Barat melibatkan stakeholder terkait yang memiliki kendaraan dinas dan menunggak.
‘’Bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman di Kabupaten sehingga apa yang menjadi tunggakan itu bisa diselesaikan,’’ harap Kepala Bappenda.
Bachri Yasin mengatakan selain peningkatan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor, Bappenda Papua Barat berupaya meningkatan PAD dari sekot pajak air permukaan.
‘’Pajak ajak air permukaan ini kami Bappenda sudah menyiapkan alat ukur, meteran dan menyampaikan kepada wajib pajak, yang sudah terdata maupun belum terdata supaya menggunakan meteran untuk menjadi indikator kita untuk mengukur berapa volume air yang mereka pakai sehingga lebih akurat,’’ ujarnya..
Ia menambahkan pajak air permukaan ini ditujukan kepada sektor industri, kalau untuk rumah tangga itu dikecualikan, industri seperti perhotelan, pabri dan rumah makan yang menggunakan menggunakan air permukaan.
‘’Jangan sampai kita keliru, bahwa ada air permukaan dan air bawah tanah, air bawah tanah itu seperti sumur bor, sumur buatan, kalau air permukaan itu air hujan yang ditampung, air sungai, air kali, air danau,’’ tambah dia.
Ia mencontohkan Pabrik Semen Manokwari yang menunggak pajak senilai Rp10 Miliar itu adalah pajak dari air permukaan.
‘’Seperti tunggakan pajak pabrik semen dari air permukaan, berkat kerjasama kita dengan KPK yang melakukan asesmen berhasil menagih Rp10 miliar yang tertunggak dan telah dibayar lunas,’’ sebut PLT Kepala Bappenda.
Menurutnya, pajak air permukaan itu kecil, namun pajak pabrik semen mencapai Rp10 miliar itu karena tunggakan dalam kurun waktu lama dan ada denda menunggak pajak.(tam)
