Nick Meset dan tokoh Papua lainnya saat mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Menlu RI di Sidang Umum PBB di New York.FOTO: dokumentasi nick meset/antara./papuadalamberita.com.
PAPUADALAMBERITA.COM. JAYAPURA – Tokoh Papua yang juga mantan Menter Luar Negeri (Menlu) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nick Meset mengatakan tidak ada pembahasan referendum Papua di Sidang Umum PBB.
“Apa yang selalu dikatakan masalah Papua akan dibahas di PBB itu lagu lama karena sebelumnya dirinya bersama rekan-rekannya sudah lakukan bertahun-tahun yang lalu, sebelum Benny Wenda melakukannya,” aku Meset seraya mengajak agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan apa yang diungkapkan karena itu hanya janji palsu.
Mari bersama-sama ciptakan rasa aman agar pembangunan dapat terus dilakukan hingga masyarakat di Papua benar-benar sejahtera, ajak Nick Meset yang dihubungi dari Jayapura.
Selain itu dalam SU PBB di New York tidak ada agenda yang membicarakan soal Papua dan referendum, kata Meset yang menambahkan, apa yang disebarkan kelompok tersebut tidak benar atau hoaks.
Karena itu dirinya berharap agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan isu yang dihembuskan Benny Wenda dan kelompoknya, harap Meset yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri OPM, organisasi yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
Menurut Nick Meset kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Papua akibat provokasi Benny Wenda .
Meset memastikan PBB juga tidak mengijinkan Benny Wenda dan rombongan masuk ke ruang sidang PBB dan bergabung bersama delegasi dari Vanuatu karena yang bersangkutan bukan WN Vanuatu.
Tidak benar Benny Wenda ikut dalam ruang sidang bersama delegasi Vanuatu karena PBB membuat aturan yang ketat dan hanya mengijinkan perwakilan negara yang masuk dalam ruang sidang di New York.
Peraturan yang diterapkan PBB sangat ketat hanya warga negara yang bisa mewakili negaranya dan masuk dalam delegasi di Sidang Umum PBB, kata Nick Meset kepada antara, Minggu (29/9/2019).
Nick Meset yang ikut dalam delegasi RI bersama Maikel Manufandu menegaskan selain Benny Wenda dan rekan-rekannya juga tidak diijinkan masuk untuk mengikuti sidang.
Dia mengaku, dirinya sendiri yang menjadi Konsul Kehormatan Republik Nauru di Jakarta tidak bisa mewakili negara tersebut karena masih berkewarganegaraan Indonesia sehingga dalam SU PBB tergabung dalam delegasi Indonesia.(ant)
