Pidato Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Letnan Jenderal TNI (Pur) Jefrry Apoly Rahawarin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (4/5/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUDALAMBERITA.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Letnan Jenderal TNI (Pur) Jefrry Apoly Rahawarin membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (4/5/2023).
Dalam kesempatan itu, Jefrry Rahawarin mewakili Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah terus membangun sistem satu kesatuan antar jenjang pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai dengan provinsi.
Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah.
‘’Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan untuk disepakati menjadi Rankhir RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 hingga nantinya sampai ke APBD,’’ ujar Jefrry Rahawarin menyampaikan sambutan Mendagri.
Ia menjelaskan, pembangunan daerah dilakukan untuk melaksanakan beberapa tujuan yang termuat dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diantaranya: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan dan pemerataan daya saing daerah.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI dan Deputi BNPP Letnan Jenderal TNI (Pur) Jefrry Apoly Rahawarin pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat yang digelar di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (4/5/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUDALAMBERITA.
Pencapaian tujuan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan baik perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
‘’Dalam upaya meningkatkan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan langkah-langkah sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi dengan dokumen penganggaran,’’ pesannya.
Mendagri juga menekankan dua hal penting , pertama perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.
‘’Kedua, apa yang direncanakan dalam dokumen perencanaan perlu dirumuskan anggarannya, dan apa yang dianggarkan harus ada dasar perencanaannya. Sehingga perlu diupayakan, agar tidak ada lagi program/kegiatan yang termuat dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya),’’ tegas Mendagri.
Saat ini penyusunan RKPD Tahun 2024 memasuki tahapan strategis yaitu pelaksanaan Musrenbang RKPD.
‘’Kami mengapresiasi Provinsi Papua Barat karena dapat melaksanakan Musrenbang ini sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,’’ sebut Mendagri.
‘’Saya harap forum ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menjaring berbagai masukan terhadap permasalahan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah antar perangkat daerah maupun dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,’’ sambungnya.
Ketua MRP Papua Barat dan Kepala Bappeda Papua Barat pada Musrenbang Provinsi Papua Barat Tahun 2023 yang digelar di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (4/5/2023).
Dalam hubungan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang vertikal dan sinergis, Kemendagri dalam hal ini mengingatkan seluruh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan Tahun 2024 untuk berpedoman pada RKP Tahun 2024.
Tema nasional yang diusung untuk pembangunan Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan 7 Prioritas Nasional.
Berdasarkan pencermatan, tema RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 telah sesuai dan selaras dengan tema dan prioritas yang dirumuskan yakni:
“Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh penguatan daya saing sumber daya manusia” dengan lima (5) prioritas pembangunan di Provinsi Papua Barat,’’ kata Mendagri .
‘’Kami mengharapkan pemerintah provinsi juga melakukan sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan kabupaten/kota se-Papua Barat dengan tema dan Prioritas Nasional Tahun 2024,’’ pesan Tito melalui Jefrry.(tam)
