Pidato Gubernur Papua Barat Irjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI pada pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat di Balroom Aston Hotel Manokwari, Kamis (4/5/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI menyampaikan lima prioritas pembangunan Papua Barat pada 2024 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (4/5/2023).
Gubernur menegaskan, bahwa mempertimbangkan tantangan pembagunan di Provinsi Papua Barat, serta menyelaraskan tema dan program prioritas nasional maka Provinsi Papua Barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2024 di prioritaskan pada :
- Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
- Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
‘’Sebagaimana kita ketahui bersama, Musrenbang merupakan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang secara rutin selalu dilaksanakan, dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah,’’ ujarnya sebelum membuka Musrembang RKPD Papua Barat
Ia mengatakan, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU NO 23 tahun 2014, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional.
Oleh karena itu forum Musrenbang yang berlangsung saat ini merupakan tahapan penting dan strategis dalam penyusunan RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024, hendaknya telah berpedoman pada rencana pembangunan daerah tahun 2023 – 2026.
Sehingga Bappeda Papua Barat empat (4) pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang telah diselaraskan melalui forum ini diharapkan telah tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
Sesuai dengan rancangan tema RKP 2024 yaitu “mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” dan tuju (7) prioritas nasional RKP 2024 yaitu :
- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
- Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public.
‘’Maka sesuai dengan arahan bapak presiden republik indonesia yakni “mengenai rencana kerja pemerintah (rkp tahun 2024) dan kebijakan di bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi,’’ tegasnya.
Lanjuta gubernur, bahwa Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari ini mengambil tema “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan yang di Dukung oleh Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”.
Itu sesuai dengan isu-isu yang berkembang dan muncul di daerah kita ini, maupun isu- isu luar (yang bersifat regional, nasional dan global) tetapi berdampak pada daerah ini.
Menurut gubernur, tantangan yang belum terselesaikan yaitu: Rendahnya akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, belum optimalnya pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak serta lanjut usia, masih terjadi konflik horizontal dan kriminalitas meskipun dalam intensitas rendah, belum efektifnya pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya local secara produktif, inovatif dan berkelanjutan, tingginya resiko kerusakan sumberdaya hutan dan lahan yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca, rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta konektivitas daerah.
‘’Kerentanan wilayah atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan potensi bencana, serta yang menjadi isu nasional dan daerah yaitu kemiskinan ekstrim dan stunting,’’ kata Waterpauw.
Waterpauw menegaskan, dimana rata-rata persentase penduduk miskin ekstrem di Papua Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 9,64%. Pada tahun 2022 turun menjadi 8,35%. Artinya bahwa rata- rata persentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan sebesar 1,29%. Namun masih dibawah rata-rata nasional.
Serta kondisi stunting kabupaten di Papua Barat, dimana empat kabupaten dengan kondisi stunting naik yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 11,4, Kabupaten Manokwari sebesar 9,7, Kabupaten Fakfak sebesar 3,00 dan Kabupaten Kaimana sebesar 0,7.
Gubernur Papua Barat Irjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI serta Forkopimda dan undangan pada pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat di Balroom Aston Hotel Manokwari, Kamis (4/5/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
Ia mengatakan, revitalisasi peran posyandu (pos pelayanan terpadu), dalam percepatan penanganan kemiskinan ektream dan penurunan stunting, meliputi peran:
- Penggerakkan sasaran oleh perangkat kampung dan kelurahan.
- Sasaran yg digerakkan ke posyandu; bumil, bufas, baduta, balita, remaja, keluarga miskin
- Penanggaran biaya untuk kader posyandu, biaya PMT perbaikan gizi baduta dari Otaas, Add dan Bok; BLT
- Pelayanan terpadu ukur timbang, layanan TTD, Vit A, imunisasi, KB, makan telur bagi baduta dan balita, blt dan bpnt bagi kel miskin ekstrem dan keluarga berisiko
Gubernur memberikan catatan :
Posyandu akan jadi ramai karena tambahan layanan bagi keluarga miskin ekstrem dan keluarga berisiko stunting yang mendapatkan BLT dan keluarga berisiko stunting dari sisi; tidak miliki jamban sehat, tidak bisa akses air layak minum, tidak miliki rumah layak huni akan dilayani langsung ke rumah yang bersangkutan atau lingkungan setempat.
Pelayanan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui paket usaha pertanian, peternakan, perikanan dilaksanakan oleh dinas teknis langsung ke sasaran individu ataupun kelompok
Pelayanan pmt untuk bayi dua tahun stunting dikelola oleh tim pendamping keluarga (bidan/ahli gizi, kader pkk, kader posyandu/kb) setiap hari selama 3 bulan dengan prinsip 3 tepat (tepat sasaran, tepat komposisi menu dan tepat waktu).
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki bayi dua tahun, sedang hamil, sedang menyusui, tidak miliki jamban sehat, tidak bisa akses air layak minum, tidak miliki rumah layak huni, jumlah anak terlalu banyak, hamil pada usia terlalu muda dan terlalu tua, jarak kehamilan terlalu dekat. Serta baduta gizi buruk, gizi kurang dan berat badan rendah/tidak sesuai
”Hal ini menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2024. Untuk itu diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik- holistic, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektifdan efisien,” tegasnya.
Dengan menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2023 dengan berpedoman pada rpd provinsi papua barat 2023 – 2026.
Capaian pembangunan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:
- Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,01% pada tahun 2022 naik sebesar 1,5% dari tahun 2021 yaitu -0,51%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 3,00%.
- Indeks pembangunan manusia 65,89% pada tahun 2022 naik sebesar 3,63% dari tahun 2021 yaitu 62,26%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 66,55%
- Persentase tingkat kemiskinan sebesar 21,33% pada tahun 2022, menurun sebesar 0,51% dari tahun 2021 yaitu 21,84%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 21,00%
- Rasio gini sebesar 0,381% pada tahun 2022 angka ini tetap dari tahun 2021 yaitu 0,381%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 0,373
- Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,37% pada tahun 2022 turun sebesar 0,47% pada dari tahun 2021 yaitu 5,84%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 5,00%
- Tingkat emisi grk lahan dan kehutanan 5.344.043 tco2/tahun pada tahun 2021, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 3.740.830 tco2/tahun.
Ia melanjutkan, laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang lebih rendah di bandingkan nasional pada tahun 2022 mengindikasikan belum optimalnya upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di papua barat. Kemiskinan di papua barat menjadi permasalahan.
Utama, hampir semua kabupaten di Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Tingkat kemiskinan di papua barat masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional dan menjadi provinsi tertinggi kedua secara nasional setelah Papua.
Dampak pandemi Covid-19 masih memberikan tekanan kemiskinan di papua barat. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,08% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, meskipun secara persentase jumlah penduduk miskin sedikit menurun terhadap jumlah penduduk papua barat.
Bupati Teluk Bintuni, Gubernur Papua Barat dan dan Deputi BNPP Letnan Jenderal TNI (Pur) Jefrry Apoly Rahawarin pada Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat di Balroom Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (4/5/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
Pada tahun 2021 seluruh kabupaten/kota di papua barat memiliki tingkat kemiskinan di atas nasional dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu kabupaten pegunungan arfak dan tambrauw, sedangkan kemiskinan terendah adalah kabupaten manokwri dan kabupaten kaimana.
Saya menitipkan pesan kepada para bupati untuk segera mulai menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, atau yang lebih dikenal dengan sistim informasi perencanaan daerah (sipd) sehingga proses perencanaanpembangunan dan penganggaran pada tingkat pemerintahan provinsi dan juga kabupaten di provinsi papua barat akan semakin berkualitas, menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Disamping itu saya meminta kepada para bupati untuk senantiasa mengkoordinasikan seluruh jajarannya dalam mendukung upaya mensinergikan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten.
Waterpauw diakhir menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan para bupati, asn baik provinsi maupun kabupaten, pimpinan lembaga mitra pembangunan, tokoh masyarakat, agama dan seluruh lapisan masyarakat yang sudah mendukung program pembangunan pemerintah, kiranya tuhan memberkati kita sekalian.(tam)
