Apel Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (23/11/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI mengatakan satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Barat yaitu Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan 1.052 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pada 17 November 2022, DPR RI menyetujui pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai Provinsi ke-38 di Indonesia melalui rapat paripurna.
‘’Tentang provinsi Papua Barat sekarang masa transisi untuk penyerahan personil, peralatan dan pembiayaan dari kabupaten kota di Sorong Raya dan kita di provinsi induk,’’ jelas Penjabat Gubernur Papua Barat bersama Penjabat Sekda Papua Barat saat apel bersama Pimpinan OPD Asisten, ASN di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (23/11/2022).
Dalam rencana kebutuhan mengisi pegawai negeri sipil di strutural perangkat daerah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, penjabat gubernur mengatakan, minimal ada 22 perangkat daerah, tiga (3) urusan yang diwadahi dalam satu dinas sebagai rumpun.
Direncanakan jumlah PNS yang mengisi struktur organisasi provinsi Papua Barat Daya sebanyak 1.052 orang,’’ sambung mantan Kapolda Papua Barat pertama ini.
‘’Jabatan struktural terdiri dari jabatan tinggi Madya satu (1) orang, jabatan tinggi Pratama 33 orang, administrator 108 orang, jabatan pengawas 297 orang, dan jabatan pelaksana 614 orang, jumlahnya kebutuhannya 1.052 orang,’’ rinci Paulus Waterpauw.
Waterpauw mengungkapkan, bahwa dari usulan kabupaten kota wilayah Sorong Raya sudah tertampung kurang lebih 900 orang, ASN, Karena masing-masing menyusul 150 orang.
Penjabat Gubernur Papua Barat pada Apel di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (23/11/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
‘’Bagaimana dengan provinsi induk? Ada beberapa mekanisme untuk pengisian struktural di sana, pertama usulan pemerintah daerah, rencananya dari kita provinsi mengusulkan 153 orang, dari Provinsi Papua Barat,’’ tegas Waterpauw.
Mekanisme berikutnya, perseorangan mengajukan usulannya, dan dari kementerian dan lembaga bisa juga mengajukan usulan itu, jadi ada tiga mekanisme yaitu; dari pemerintah daerah, usulan sendiri perorangan dam dari kementerian dan lembaga.
‘’Ada sejumlah agenda utama kesiapan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, seperti peresmian daerah dan pelantikan gubernur, pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN itu harus kita berkontribusi dengan Papua Barat Daya,’’ urai penjabat gubernur.
Paulus mengatakan, yang menjadi pekerjaan rumah bagi provinsi Papua Barat lagi yaitu pembentukan MRP Papua Barat Daya, penyerahan aset dokumen, penyusunan tata ruang wilayah.
‘’Itu otomatis karena sudah berpisah jadi kita harus menyusun ini kembali, kita bantu teman-teman kita di Papua Barat Daya, anggaran hibah, pelaksanaan Pemilu gubernur dan wakil gubernur yang akan datang,’’ sebut Paulus.
‘’Saya harap ada masukan dari saudara untuk menyampaikan kepada saya dan pimpinan OPD apa-apa yang kita piker dalam rangka mendukung teman-teman di provinsi Papua Barat Daya,’’ sambung waterpauw.(rustam madubun)
Penjabat Gubernur, Penjabat Sekda Papua Barat pada apel, Rabu (23/11/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
